Demo BBM Ricuh di Berbagai Daerah
Demo BBM Ricuh di Berbagai Daerah
A
A
A
JAKARTA - Aksi protes menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus berlangsung. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh dan pengemudi angkutan umum menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah.
Demonstrasi mahasiswa di antaranya digelar di Yogyakarta. Aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, di pertigaan jalan utama Solo-Yogya, itu bahkan sempat diwarnai perang batu dengan aparat.
Dalam insiden tersebut mahasiswa juga merusak pos polisi yang berada di pertigaan jalan. Aparat membalas dengan menembakkan gas air mata. Hingga petang aksi masih berlangsung dan membuat suasana sepanjang jalan Solo-Yogya mencekam. Kemacetan pun tak terhindarkan.
Kericuhan juga mewarnai demonstrasi yang dilakukan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, kemarin. Dalam aksi mereka bukan hanya membakar ban bekas, tapi juga mencoba merangsek ke kantor gubernur yang sudah dipasang barikade kawat berduri. Merespons tindakan mahasiswa, aparat pun berupaya membubarkan dengan menggunakan sepeda motor.
Namun, tindakan tersebut justru memancing bentrokan. Aksi sama juga dilakukan aktivis HMI Jakarta. Ratusan kader organisasi tersebut kemarin kembali turun jalan dengan menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam aksi tersebut mereka sempat menduduki badan Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Sudirman hingga membuat kemacetan.
Tak hanya memblokade jalan, massa juga mencoret-coret tembok kantor kementerian dan berupaya merobohkan pagar besi. Di luar Jawa, demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi terpantau terjadi di Medan, Sumatera Utara; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Di Medan, massa berbagai elemen menggelaraksi diBundaran SIB dan Jalan Balai Kota Medan (Depan Kantor Pos Medan), depan Kampus UMSU, Jalan Kapten Muktar Basri dan depan Kampus STT Harapan, Jalan HM Joni. Pimpinan aksi Aliansi Mahasiswa UMSU, Rainal Arif, menilai kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menyengsarakan rakyat.
“Banyak yang bilang cuma Rp2.000 saja yang naik, ngapain diprotes. Pandangan seperti itu sangatlah keliru karena dengan kenaikan BBM ini akan membuat ongkos naik dan harga kebutuhan pokok naik. Saat ini saja sudah mulai gejolak kenaikan harga,” katanya.
Sedangkan mahasiswa Banjarmasin yang terdiri atas Lingkar Studi Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan (LSISK), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin memblokade Jalan Lambung Mangkurat setelah tidak mendapat kesempatan memasuki halaman DPRD Kalimantan Selatan untuk menyampaikan aspirasi.
Sebelumnya aksi yang dilakukan mahasiswa di Makassar berlangsung hingga dini hari kemarin. Aksi berlangsung anarkistis hingga mengakibatkan 16 motor terbakar. Sementara kalangan sopir dan pengusaha angkutan melakukan aksi protes dengan melakukan aksi mogok. Aksi demikian di antaranya terjadi di Solo, beberapa daerah di kawasan Pantura Jawa Tengah, beberapa daerah di Yogyakarta, Depok, dan lainnya.
Kondisi ini menyebabkan pengguna angkutan umum telantar. Selain di Solo, mogok terpantau juga terjadi diKabupaten/Kota Tegal, Kendal, Sukoharjo, Salatiga, Ungaran, Ambarawa. Untuk mengatasi penumpang yang telantar, TNI/Polri mengerahkan armadanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap biasa aksi protes yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah untuk menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Protes merupakan reaksi biasa dari pengambilan sebuah kebijakan yang telah diputuskan pemerintah.
“Itu biasa.. reaksi sebuah keputusan,” kata Presiden ketika ditanya wartawan setelah menerima kunjungan Presiden Dewan Uni Eropa Herman von Rompuy di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Jokowi meyakini, jika masyarakat sudah mengetahui manfaatnya, keputusan menaikkan harga BBM akan dapat dimaklumi. Mantan Wali Kota Solo ini pun mengakui kebijakan tersebut sebuah keputusan sulit yang harus diambil jajaran pemerintahannya.
“Ini keputusan sulit, tapi harus dilakukan,” ujarnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas menuturkan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi diperlukan untuk mengalihkan subsidi dari hal yang konsumtif ke hal yang produktif. Selama ini negara membutuhkan dana seperti untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Namun, anggaran itu kerap tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. “Ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan memulai usaha-usaha ekonomi produktif,” katanya. Kemarin Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mendatangi Komisi V DPR untuk membahas serta mengupayakan pengecualian BBM bersubsidi untuk angkutan umum.
Menurut dia, Organda bersikukuh menuntut BBM bersubsidi bagi angkutan umum karena dinilai hanya menggunakan 7% dari keseluruhan subsidi. Organda juga mendesak kenaikantarifminimumsebesar 29%. “Pernyataan Kementerian Perhubungan akan pembatasan kenaikan tarif sebesar 10% tidak realistis dan tidak memiliki dasar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau Organda menghentikan aksi stop operasi angkutan umum kepada masyarakat. Aksi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga kalangan usaha itu sendiri.
“Kementerian Perhubungan akan melakukan usaha-usaha untuk menekan kerugian yang dialami kalangan usaha angkutan umum. Yang kita usahakan di antaranya pemberian insentif dalam pembebasan pajak,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata, dihubungi KORAN SINDO di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, berdasarkan keputusan menteri perhubungan, besaran tarif yang dikenakan kepada penumpang maksimal 10%. Namun, dalam kondisi tertentu besaran tarif tersebut akan mengacu pada tarif batas atas sebagaimana diatur di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
“Boleh menaikkan tarif 30% karena memang diatur berdasarkan penetapan tarif batas atas. Tapi, 30% itu terlalu mahal, kemudian, load factor (tingkat keterisian) dalam kondisi saat ini juga rendah. Kalau diserahkan ke mekanisme pasar, apa penumpang mau menggunakan angkutan umum terutama untuk angkutan jarak jauh seperti Jakarta-Semarang misalnya,” ucap dia.
Memukul Rakyat
Kenaikan harga BBM memukul kehidupan masyarakat, terutama masyarakat lapis bawah. Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menandaskan, kalau mempergunakan pendekatan harga, kenaikan harga BBM jelas sangat pantas karena harga premium idealnya di kisaran Rp10.000 per liter.
“Tapi, kalau melihat dampaknya terhadap harga barangbarang dan jasa lainnya secara keseluruhan, tentu kenaikan harga premiumakanmemicukenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi. Itu jelas sangat memukul kehidupan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat lapis bawah,” ungkapnya.
Menurut dia, semestinya pemerintah bisa melakukan cara lain misalnya menutupi kebocoran anggaran, melakukan renegosiasi terhadap kontrakkontrak migas yang ada, meningkatkan pendapatan dari pajak yang selama ini belum efektif sehingga besaran pendapatan pemerintah meningkat meski subsidi besar.
Tim KORAN SINDO/ant
Demonstrasi mahasiswa di antaranya digelar di Yogyakarta. Aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, di pertigaan jalan utama Solo-Yogya, itu bahkan sempat diwarnai perang batu dengan aparat.
Dalam insiden tersebut mahasiswa juga merusak pos polisi yang berada di pertigaan jalan. Aparat membalas dengan menembakkan gas air mata. Hingga petang aksi masih berlangsung dan membuat suasana sepanjang jalan Solo-Yogya mencekam. Kemacetan pun tak terhindarkan.
Kericuhan juga mewarnai demonstrasi yang dilakukan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, kemarin. Dalam aksi mereka bukan hanya membakar ban bekas, tapi juga mencoba merangsek ke kantor gubernur yang sudah dipasang barikade kawat berduri. Merespons tindakan mahasiswa, aparat pun berupaya membubarkan dengan menggunakan sepeda motor.
Namun, tindakan tersebut justru memancing bentrokan. Aksi sama juga dilakukan aktivis HMI Jakarta. Ratusan kader organisasi tersebut kemarin kembali turun jalan dengan menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam aksi tersebut mereka sempat menduduki badan Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Sudirman hingga membuat kemacetan.
Tak hanya memblokade jalan, massa juga mencoret-coret tembok kantor kementerian dan berupaya merobohkan pagar besi. Di luar Jawa, demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi terpantau terjadi di Medan, Sumatera Utara; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Di Medan, massa berbagai elemen menggelaraksi diBundaran SIB dan Jalan Balai Kota Medan (Depan Kantor Pos Medan), depan Kampus UMSU, Jalan Kapten Muktar Basri dan depan Kampus STT Harapan, Jalan HM Joni. Pimpinan aksi Aliansi Mahasiswa UMSU, Rainal Arif, menilai kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menyengsarakan rakyat.
“Banyak yang bilang cuma Rp2.000 saja yang naik, ngapain diprotes. Pandangan seperti itu sangatlah keliru karena dengan kenaikan BBM ini akan membuat ongkos naik dan harga kebutuhan pokok naik. Saat ini saja sudah mulai gejolak kenaikan harga,” katanya.
Sedangkan mahasiswa Banjarmasin yang terdiri atas Lingkar Studi Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan (LSISK), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin memblokade Jalan Lambung Mangkurat setelah tidak mendapat kesempatan memasuki halaman DPRD Kalimantan Selatan untuk menyampaikan aspirasi.
Sebelumnya aksi yang dilakukan mahasiswa di Makassar berlangsung hingga dini hari kemarin. Aksi berlangsung anarkistis hingga mengakibatkan 16 motor terbakar. Sementara kalangan sopir dan pengusaha angkutan melakukan aksi protes dengan melakukan aksi mogok. Aksi demikian di antaranya terjadi di Solo, beberapa daerah di kawasan Pantura Jawa Tengah, beberapa daerah di Yogyakarta, Depok, dan lainnya.
Kondisi ini menyebabkan pengguna angkutan umum telantar. Selain di Solo, mogok terpantau juga terjadi diKabupaten/Kota Tegal, Kendal, Sukoharjo, Salatiga, Ungaran, Ambarawa. Untuk mengatasi penumpang yang telantar, TNI/Polri mengerahkan armadanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap biasa aksi protes yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah untuk menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Protes merupakan reaksi biasa dari pengambilan sebuah kebijakan yang telah diputuskan pemerintah.
“Itu biasa.. reaksi sebuah keputusan,” kata Presiden ketika ditanya wartawan setelah menerima kunjungan Presiden Dewan Uni Eropa Herman von Rompuy di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Jokowi meyakini, jika masyarakat sudah mengetahui manfaatnya, keputusan menaikkan harga BBM akan dapat dimaklumi. Mantan Wali Kota Solo ini pun mengakui kebijakan tersebut sebuah keputusan sulit yang harus diambil jajaran pemerintahannya.
“Ini keputusan sulit, tapi harus dilakukan,” ujarnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas menuturkan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi diperlukan untuk mengalihkan subsidi dari hal yang konsumtif ke hal yang produktif. Selama ini negara membutuhkan dana seperti untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Namun, anggaran itu kerap tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. “Ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan memulai usaha-usaha ekonomi produktif,” katanya. Kemarin Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mendatangi Komisi V DPR untuk membahas serta mengupayakan pengecualian BBM bersubsidi untuk angkutan umum.
Menurut dia, Organda bersikukuh menuntut BBM bersubsidi bagi angkutan umum karena dinilai hanya menggunakan 7% dari keseluruhan subsidi. Organda juga mendesak kenaikantarifminimumsebesar 29%. “Pernyataan Kementerian Perhubungan akan pembatasan kenaikan tarif sebesar 10% tidak realistis dan tidak memiliki dasar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau Organda menghentikan aksi stop operasi angkutan umum kepada masyarakat. Aksi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga kalangan usaha itu sendiri.
“Kementerian Perhubungan akan melakukan usaha-usaha untuk menekan kerugian yang dialami kalangan usaha angkutan umum. Yang kita usahakan di antaranya pemberian insentif dalam pembebasan pajak,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata, dihubungi KORAN SINDO di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, berdasarkan keputusan menteri perhubungan, besaran tarif yang dikenakan kepada penumpang maksimal 10%. Namun, dalam kondisi tertentu besaran tarif tersebut akan mengacu pada tarif batas atas sebagaimana diatur di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
“Boleh menaikkan tarif 30% karena memang diatur berdasarkan penetapan tarif batas atas. Tapi, 30% itu terlalu mahal, kemudian, load factor (tingkat keterisian) dalam kondisi saat ini juga rendah. Kalau diserahkan ke mekanisme pasar, apa penumpang mau menggunakan angkutan umum terutama untuk angkutan jarak jauh seperti Jakarta-Semarang misalnya,” ucap dia.
Memukul Rakyat
Kenaikan harga BBM memukul kehidupan masyarakat, terutama masyarakat lapis bawah. Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menandaskan, kalau mempergunakan pendekatan harga, kenaikan harga BBM jelas sangat pantas karena harga premium idealnya di kisaran Rp10.000 per liter.
“Tapi, kalau melihat dampaknya terhadap harga barangbarang dan jasa lainnya secara keseluruhan, tentu kenaikan harga premiumakanmemicukenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi. Itu jelas sangat memukul kehidupan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat lapis bawah,” ungkapnya.
Menurut dia, semestinya pemerintah bisa melakukan cara lain misalnya menutupi kebocoran anggaran, melakukan renegosiasi terhadap kontrakkontrak migas yang ada, meningkatkan pendapatan dari pajak yang selama ini belum efektif sehingga besaran pendapatan pemerintah meningkat meski subsidi besar.
Tim KORAN SINDO/ant
(bbg)
Explore More