Alasan Gerindra Tolak Kenaikan Harga BBM
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra dengan tegas menolak kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM bersubsidi. Terdapat empat alasan mendasar partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu.
Alasan pertama, Gerindra menikai kenaikan harga BBM dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Pasalnya, harga minyak mentah dunia saat ini sedang mengalami penurunan dan seluruh dunia saat ini sedang mengalami euforia penurunan harga BBM seperti Amerika, Malaysia dan China.
"28 hari menjadi Presiden, Jokowi memberikan keputusan yang mengejutkan. Sedangkan dirinya dinanti untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Namun keputusan tersebut jauh dari harapan," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Nusantara I Lantai 17, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Kedua, kenaikan harga BBM akan menimbulkan peningkatan terhadap inflasi mencapai 3%. Kenaikan BBM Juga akan menambah jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.
Ketiga, Gerindra menilai pemerintah terlihat tidak siap. Pasalnya, pasca menaikkan harga BBM pemerintah belum menyiapkan perencanaan yang matang untuk mengatasi dampak dari kebijakannya itu.
"Kemudian, pemerintah juga tidak melakukan sosialisasi secara baik dan masif terlebih dahulu, sehingga terkesan pemerintah terlalu terburu-buru mengambi kebijakan tersebut," jelasnya.
Yang keempat, Gerindra menilai kebijakan yang terkait penganggaran pada alokasi BBM bersubsidi perlu mempertimbangkan ICP dan Nilai Tukar Rupiah, yang justru pada saat ini sedang mengalami penurunan jauh di bawah Asumsi Makro APBN-P 2014 yaitu USD105 perbarel.
"Dan hal tersebut harus dibahas oleh pemerintah dengan komisi terkait di DPR untuk mendapat persetujuan," pungkasnya.
Alasan pertama, Gerindra menikai kenaikan harga BBM dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Pasalnya, harga minyak mentah dunia saat ini sedang mengalami penurunan dan seluruh dunia saat ini sedang mengalami euforia penurunan harga BBM seperti Amerika, Malaysia dan China.
"28 hari menjadi Presiden, Jokowi memberikan keputusan yang mengejutkan. Sedangkan dirinya dinanti untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Namun keputusan tersebut jauh dari harapan," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Nusantara I Lantai 17, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Kedua, kenaikan harga BBM akan menimbulkan peningkatan terhadap inflasi mencapai 3%. Kenaikan BBM Juga akan menambah jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.
Ketiga, Gerindra menilai pemerintah terlihat tidak siap. Pasalnya, pasca menaikkan harga BBM pemerintah belum menyiapkan perencanaan yang matang untuk mengatasi dampak dari kebijakannya itu.
"Kemudian, pemerintah juga tidak melakukan sosialisasi secara baik dan masif terlebih dahulu, sehingga terkesan pemerintah terlalu terburu-buru mengambi kebijakan tersebut," jelasnya.
Yang keempat, Gerindra menilai kebijakan yang terkait penganggaran pada alokasi BBM bersubsidi perlu mempertimbangkan ICP dan Nilai Tukar Rupiah, yang justru pada saat ini sedang mengalami penurunan jauh di bawah Asumsi Makro APBN-P 2014 yaitu USD105 perbarel.
"Dan hal tersebut harus dibahas oleh pemerintah dengan komisi terkait di DPR untuk mendapat persetujuan," pungkasnya.
(kri)