Ini Penjelasan PDIP Soal Kenaikan Harga BBM
Rabu, 19 November 2014 - 16:40 WIB
Ini Penjelasan PDIP Soal Kenaikan Harga BBM
A
A
A
JAKARTA - PDIP angkat bicara terkait kritik pedas yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakannya menaikkan harga BBM bersubsidi. Meski terasa sebagai pil pahit namun harus ditelan oleh pemerintahan Jokowi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kenaikan BBM merupakan kebijakan tidak populis yang harus diambil untuk meletakkan dasar-dasar perekonomian Indonesia yang lebih baik. Dengan menggerakkan sektor produktif kerakyatan melalui relokasi subsidi BBM.
“Sikap PDIP sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan, memahami pilihan sulit atas kebijakan tersebut," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11/2014).
"PDIP melihat adanya arah keberpihakan pengalihan subsidi BBM dengan menempatkan rakyat kecil sebagai prioritas utama dengan instrumen Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera,” sambung Hasto.
Menurut Hasto, fokus perhatian pada sektor produktif kerakyatan ini harus secepatnya dijalankan oleh pemerintah. Sehingga rakyat segera bisa merasakan realisasi program pembangunan saluran irigasi pertanian, pengaspalan jalan desa, pembenahan rumah-rumah rakyat yang tidak layak huni, dan bantuan langsung ke petani, nelayan, dan kekuatan produksi rakyat lainnya seperti permodalan untuk UMKM.
Apa yang dilakukan oleh Jokowi, lanjut Hasto, merupakan tanggung jawab sebagai pemimpin yang bertindak cepat untuk menyehatkan perekonomian nasional seperti defisit ganda, beban subsidi yang sangat besar.
Termasuk utang pemerintah atas subsidi tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp46 T, dan kegagalan reformasi perpajakan sehingga selama 10 tahun terakhir rasio perpajakan praktis tidak mengalami kenaikan yang berarti.
“PDIP meyakini bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan lebih agresif di dalam memerangi mafia minyak, dan sekaligus memastikan peningkatan efisiensi hulu-hilir di sektor migas, termasuk di dalam melakukan audit sektor tersebut oleh BPKP,” ujarnya.
Atas dasar hal itu, tambah Hasto, guna mewujudkan sistem ekonomi nasional yang lebih berkeadilan, PDIP menyarankan pemerintah untuk menggunakan seluruh alat negara seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan Agung, Polri, BPKP dan lainnya guna menindak berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang selama ini hanya menguntungkan elite tertentu saja.
“Percayalah bahwa karakter kepemimpinan Jokowi yang merakyat akan secepatnya mengatasi berbagai persoalan sebagai dampak kenaikan BBM tersebut,” ungkapnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kenaikan BBM merupakan kebijakan tidak populis yang harus diambil untuk meletakkan dasar-dasar perekonomian Indonesia yang lebih baik. Dengan menggerakkan sektor produktif kerakyatan melalui relokasi subsidi BBM.
“Sikap PDIP sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan, memahami pilihan sulit atas kebijakan tersebut," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11/2014).
"PDIP melihat adanya arah keberpihakan pengalihan subsidi BBM dengan menempatkan rakyat kecil sebagai prioritas utama dengan instrumen Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera,” sambung Hasto.
Menurut Hasto, fokus perhatian pada sektor produktif kerakyatan ini harus secepatnya dijalankan oleh pemerintah. Sehingga rakyat segera bisa merasakan realisasi program pembangunan saluran irigasi pertanian, pengaspalan jalan desa, pembenahan rumah-rumah rakyat yang tidak layak huni, dan bantuan langsung ke petani, nelayan, dan kekuatan produksi rakyat lainnya seperti permodalan untuk UMKM.
Apa yang dilakukan oleh Jokowi, lanjut Hasto, merupakan tanggung jawab sebagai pemimpin yang bertindak cepat untuk menyehatkan perekonomian nasional seperti defisit ganda, beban subsidi yang sangat besar.
Termasuk utang pemerintah atas subsidi tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp46 T, dan kegagalan reformasi perpajakan sehingga selama 10 tahun terakhir rasio perpajakan praktis tidak mengalami kenaikan yang berarti.
“PDIP meyakini bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan lebih agresif di dalam memerangi mafia minyak, dan sekaligus memastikan peningkatan efisiensi hulu-hilir di sektor migas, termasuk di dalam melakukan audit sektor tersebut oleh BPKP,” ujarnya.
Atas dasar hal itu, tambah Hasto, guna mewujudkan sistem ekonomi nasional yang lebih berkeadilan, PDIP menyarankan pemerintah untuk menggunakan seluruh alat negara seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan Agung, Polri, BPKP dan lainnya guna menindak berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang selama ini hanya menguntungkan elite tertentu saja.
“Percayalah bahwa karakter kepemimpinan Jokowi yang merakyat akan secepatnya mengatasi berbagai persoalan sebagai dampak kenaikan BBM tersebut,” ungkapnya.
(kri)
