Demokrat Enggan Disalahkan Atas Harga BBM Naik
Selasa, 18 November 2014 - 16:11 WIB
Demokrat Enggan Disalahkan Atas Harga BBM Naik
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan, tak ada keterkaitan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan pemerintahan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Karenanya, kata dia, tidak bijak apabila kenaikkan BBM bersubsidi di pemerintahan Jokowi-JK dikaitkan dengan era SBY.
"Setiap pemerintahan pasti punya dinamika, tantangan," ujar Ibas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Dia menjelaskan, selama menjabat sebagai presiden, SBY selalu memberikan alasan secara rinci mengenai kebijakan kenaikan harga BBM di masa pemerintahannya.
Dirinya juga menyampaikan, saat SBY menjabat sebagai kepala negara, kenaikan harga BBM bersubsidi terjadi karena adanya kenaikan harga minyak dunia.
"Hari ini kondisi kita berbeda, berapa harga minyak dunia, yang Fraksi Partai Demokrat ketahui harga minyak dunia turun," ujarnya.
Senada dengan Ibas, anggota Penasihat Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, kenaikan BBM bersubsidi tak ada kaitannya dengan pemerintahan SBY.
"Alasannya saja sudah berbeda. Pak SBY sudah sesuai Undang-undang (UU), Undang-undang APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) waktu itu dan diyakinkan kompensasi harus dengan baik," ungkapnya.
"Bedanya kita ketahui, pemerintahan sekarang dalam menaikkan BBM yaitu persyaratan khusus, apabila minyak dunia naik 15 persen atau signifikan dari 105 USD. Padahal sekarang ini turun. Bisa dibayangkan, kalau kita lihat secara detail bisa juga ini berindikasi melanggar UU," pungkasnya.
Karenanya, kata dia, tidak bijak apabila kenaikkan BBM bersubsidi di pemerintahan Jokowi-JK dikaitkan dengan era SBY.
"Setiap pemerintahan pasti punya dinamika, tantangan," ujar Ibas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Dia menjelaskan, selama menjabat sebagai presiden, SBY selalu memberikan alasan secara rinci mengenai kebijakan kenaikan harga BBM di masa pemerintahannya.
Dirinya juga menyampaikan, saat SBY menjabat sebagai kepala negara, kenaikan harga BBM bersubsidi terjadi karena adanya kenaikan harga minyak dunia.
"Hari ini kondisi kita berbeda, berapa harga minyak dunia, yang Fraksi Partai Demokrat ketahui harga minyak dunia turun," ujarnya.
Senada dengan Ibas, anggota Penasihat Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan, kenaikan BBM bersubsidi tak ada kaitannya dengan pemerintahan SBY.
"Alasannya saja sudah berbeda. Pak SBY sudah sesuai Undang-undang (UU), Undang-undang APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) waktu itu dan diyakinkan kompensasi harus dengan baik," ungkapnya.
"Bedanya kita ketahui, pemerintahan sekarang dalam menaikkan BBM yaitu persyaratan khusus, apabila minyak dunia naik 15 persen atau signifikan dari 105 USD. Padahal sekarang ini turun. Bisa dibayangkan, kalau kita lihat secara detail bisa juga ini berindikasi melanggar UU," pungkasnya.
(maf)
