KPK Umumkan Survei Integritas Pelayanan Publik
Selasa, 18 November 2014 - 15:21 WIB
KPK Umumkan Survei Integritas Pelayanan Publik
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil survei integritas pelayanan publik.
KPK menggundang sejumlah pihak dalam mengumumkan hasil survei tersebut.
Dalam pengumuman itu, hadir sejumlah petinggi lembaga negara yakni Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, Menteri Susi, Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana.
Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan, pimpinan KPK telah menyelenggarakan survei integritas pelayanan publik sejak tahun 2007 hingga 2014.
"Inti dari survei yang kita lakukan setiap tahun terhadap 20 kementerian dan lembaga, kita ingin melihat persepsi terhadap unit layanan publik di Indonesia," ujar Ketua Abraham Samad di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Menurut Abraham, survei dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik di kementerian atau lembaga yang masih saja dinilai kurang baik.
"Itu menjadi tolak ukur atau indikator mengukur CPI Indonesia. Untuk itu KPK memandang masih terjadi korupsi. Oleh karena itu, penting kordinasi supervisi terhadap kementerian atau lembaga di negeri ini untuk melakukan perbaikan di sektor pelayanan publik," tuturnya.
KPK menggundang sejumlah pihak dalam mengumumkan hasil survei tersebut.
Dalam pengumuman itu, hadir sejumlah petinggi lembaga negara yakni Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, Menteri Susi, Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana.
Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan, pimpinan KPK telah menyelenggarakan survei integritas pelayanan publik sejak tahun 2007 hingga 2014.
"Inti dari survei yang kita lakukan setiap tahun terhadap 20 kementerian dan lembaga, kita ingin melihat persepsi terhadap unit layanan publik di Indonesia," ujar Ketua Abraham Samad di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Menurut Abraham, survei dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik di kementerian atau lembaga yang masih saja dinilai kurang baik.
"Itu menjadi tolak ukur atau indikator mengukur CPI Indonesia. Untuk itu KPK memandang masih terjadi korupsi. Oleh karena itu, penting kordinasi supervisi terhadap kementerian atau lembaga di negeri ini untuk melakukan perbaikan di sektor pelayanan publik," tuturnya.
(dam)
