Pemuda Muhammadiyah: Kebijakan Jokowi Naikkan BBM Lukai Rakyat
Selasa, 18 November 2014 - 09:48 WIB
Pemuda Muhammadiyah: Kebijakan Jokowi Naikkan BBM Lukai Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM bersubsidi diprotes Pemuda Muhammadiyah. Mereka menolak dengan tegas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi itu.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menilai, kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM sangat melukai rakyat dan jauh dari prinsip pengelolaan ekonomi berkeadilan.
Di samping itu, kenaikan BBM itu sangat tidak sensitif dan mencerminkan adanya arogansi kekuasaan. Dia menilai, belum genap sebulan berkuasa, pemerintah telah menunjukkan sikap ketidakpeduliannya.
"Rakyat yang semestinya disejahterakan, dibiarkan ikut menanggung beratnya beban APBN. Atas nama pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah tegas 'membunuh' daya beli rakyat dan 'mengubur' mimpi besar mereka dalam memperbaiki nasib," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Selasa (18/11/2014).
Selain itu, dia menilai, pemerintahan Jokowi-JK tidak pandai berterima kasih. Padahal, rakyat yang bergotong royong membantu Jokowi-JK di dalam Pilpres 2014 belum merasakan apapun di balik kemenangan yang diraih.
Selain itu, tutur di, janji-janji yang diucapkan Jokowi-JK juga belum satu pun yang terealisasi. Justru kepercayaan rakyat diingkari dengan menerapkan pengelolaan ekonomi yang berpihak pada kepentingan asing.
"Atas dasar itu, Pemuda Muhammadiyah mengajak seluruh anak bangsa untuk bersama-sama meminta agar pemerintah kembali menarik kebijakan menaikkan harga BBM tersebut," ungkapnya.
Pemerintah diminta untuk melaksanakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
Ditambahkannya, hak rakyat untuk memperoleh kemakmuran dari hasil kekayaan alam Indonesia harus dikembalikan.
"Indonesia bukanlah hanya milik mereka yang bisa beli BBM. Indonesia bukanlah hanya milik mereka yang berkuasa. BBM adalah kekayaan alam Indonesia, karena itu harus bisa menyejahterakan, bukan menyengsarakan rakyat," pungkasnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menilai, kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM sangat melukai rakyat dan jauh dari prinsip pengelolaan ekonomi berkeadilan.
Di samping itu, kenaikan BBM itu sangat tidak sensitif dan mencerminkan adanya arogansi kekuasaan. Dia menilai, belum genap sebulan berkuasa, pemerintah telah menunjukkan sikap ketidakpeduliannya.
"Rakyat yang semestinya disejahterakan, dibiarkan ikut menanggung beratnya beban APBN. Atas nama pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah tegas 'membunuh' daya beli rakyat dan 'mengubur' mimpi besar mereka dalam memperbaiki nasib," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Selasa (18/11/2014).
Selain itu, dia menilai, pemerintahan Jokowi-JK tidak pandai berterima kasih. Padahal, rakyat yang bergotong royong membantu Jokowi-JK di dalam Pilpres 2014 belum merasakan apapun di balik kemenangan yang diraih.
Selain itu, tutur di, janji-janji yang diucapkan Jokowi-JK juga belum satu pun yang terealisasi. Justru kepercayaan rakyat diingkari dengan menerapkan pengelolaan ekonomi yang berpihak pada kepentingan asing.
"Atas dasar itu, Pemuda Muhammadiyah mengajak seluruh anak bangsa untuk bersama-sama meminta agar pemerintah kembali menarik kebijakan menaikkan harga BBM tersebut," ungkapnya.
Pemerintah diminta untuk melaksanakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
Ditambahkannya, hak rakyat untuk memperoleh kemakmuran dari hasil kekayaan alam Indonesia harus dikembalikan.
"Indonesia bukanlah hanya milik mereka yang bisa beli BBM. Indonesia bukanlah hanya milik mereka yang berkuasa. BBM adalah kekayaan alam Indonesia, karena itu harus bisa menyejahterakan, bukan menyengsarakan rakyat," pungkasnya.
(kri)
