Partai Golkar Butuh Figur Pemimpin Kuat

Senin, 17 November 2014 - 14:22 WIB
Partai Golkar Butuh Figur Pemimpin Kuat
Partai Golkar Butuh Figur Pemimpin Kuat
A A A
JAKARTA - Pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) akan digelar secara serentak pada 2019.

Dalam pemilu serentak, bukan kekuatan partai, melainkan kekuatan figur yang menentukan kemenangan partai. Karena itu, sebagai partai besar, Golkar butuh figur pemimpin kuat untuk memenangkan Pemilu 2019.

”Pemilu 2019 akan menjadi the death of political party (kematian partai politik). Karena penentu kemenangan adalah figur yang kuat. Sejauh mana Golkar menyiapkan ini? Figur elektoral yang menentukan elektabilitas partai,” kata dosen politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi bertajuk ”Mampukah Munas Golkar Memunculkan Pemimpin Properubahan?” di Menteng, Jakarta, kemarin.

Dia juga menjelaskan, pemilu serentak ini pada dasarnya bisa memperkuat sistem presidensial. Sistem pemilihan yang demikian bisa mengatrol elektabilitas partai yang mengusung presiden sehingga tidak ada gap antara partai pemenang pilpres dan partai pemenang di parlemen. Karena itu, figur yang kuat menjadi penentu. Di antara tujuh calon ketua umum yang bakal bersaing adalah Agung Laksono, MS Hidayat, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang, Airlangga Hartarto, dan Priyo Budi Santoso.

Memperhatikan Munas Golkar dari tahun ke tahun, sambungnya, ada beberapa catatan yang terjadi dalam Munas Golkar. Pertama, reward dan punishment di Partai Golkar tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga figur yang telah nyata kualitas dan kerjanya bagi Golkar justru tidak terpilih kembali sebagai ketua umum.

”Akbar Tanjung misalnya, pascareformasi Akbar berhasil membawa Golkar menang meski Golkar dicirikan sebagai partai Orde Baru (Orba), tapi justru kalah dalam Munas 2004 oleh Jusuf kalla (JK),” ungkapnya. Kemudian, lanjutnya, munas seringkali menjadi ajang untuk mencari uang pensiun bagi pimpinan DPD tingkat I dan II sehingga logistik lebih penting dalam munas ketimbang kepemimpinan Golkar lima tahun ke depan. DPD I dan II ini memikirkan calon yang mana yang bisa memberikan keuntungan buat mereka.

”Jadi, perlu diubah proses pemilihan ketua umum jadi bottom up . Semestinya dipilih pimpinan DPD II dan I dulu, baru tingkat nasional (ketua umum),” katanya. Menurut Burhan, perubahan proses pemilihan ini akan berimplikasi luas karena regenerasi Golkar merupakan sebuah keharusan akibat tersumbatnya proses regenerasi di Golkar selama ini. Beringin muda yang cerdas dan kritis tidak mendapatkan tempat yang subur karena sistem yang membuat mereka termarginalkan.

”Perubahan restrukturisasi kepemimpinan penting untuk Golkar. Makin lama pemilih kita makin muda,” ucapnya. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sependapat dengan Burhanuddin. Menurut dia, perlu regenerasi kepemimpinan dan perubahan kerja di Golkar sehingga masih ada harapan bagi Golkar berubah lebih baik lagi. ”Kepemimpinan yang diyakini bisa menjadi ajang bahwa hari esok masih ada harapan,” kata Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong- Royong (MKGR) itu di kesempatan yang sama.

Menurut Priyo, selama ini tren keterpilihan Golkar dalam pileg selalu menurun. Penurunan ini dimulai sejak kepemimpinan JK hingga Aburizal Bakrie (Ical). Karena itu, dia tidak ingin suara Golkar terus melorot dan khawatir Golkar akan menjadi partai menengah. ”Tapi, biarlah proses regenerasi kepemimpinan ini terjadi secara ilmiah,” kata mantan wakil ketua DPR itu.

Sebagai calon ketua umum, Priyo menawarkan program yang dinamakan Sapta Krida yang berarti tujuh gagasan besar Golkar. Sapta Krida ini bertujuan memperbaiki Golkar sebagai partai besar. ”Sapta Krida ini intinya perubahan besar dan regenerasi, bisa panjang kalau saya jelaskan satu per satu,” imbuhnya.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan respons positif dari Golkar di daerah. Dia mengklaim telah didukung oleh 380 DPD tingkat I dan II, tapi mayoritasnya adalah DPD tingkat II. Dukungan tersebut memantapkan dirinya untuk berkompetisi secara sehat dalam munas nanti. ”Mayoritas dari DPD II, DPD I hanya beberapa. Posisinya (yang tanda tangan dukungan) ketua dan sekretaris,” pungkas Priyo.

Kiswondari
(ars)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.2850 seconds (0.1#10.140)