Meningkatkan Wirausaha
Sabtu, 15 November 2014 - 11:41 WIB
Meningkatkan Wirausaha
A
A
A
PRAYOGO KURNIA
Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum,
Sekretaris Jenderal Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Negeri Sebelas Maret
Masyarakat Indonesia telah lama mengenal dunia perdagangan sejak negeri ini masih berbentuk kerajaan daerah. Berbagai literatur buku sejarah menyebutkan bahwa saat itu Indonesia terkenal dengan produk rempah-rempahnya.
Faktor ini pula yang turut mengundang bangsa Eropa, Tiongkok, dan Arab ke Indonesia untuk berdagang. Inilah cikal bakal perdagangan internasional, sehingga tak heran jika perdagangansebenarnya memang tak mengenal batas negara. Kini Indonesia dihadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Gagasan MEA berawal pada tahun 1997 saat para kepala negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020 yang mewujudkan kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata. Ketika ASEAN Summit di Bali tahun 2003, keinginan merealisasikan program tersebut dipercepat lebih awal dengan menerapkan MEA di tahun 2015.
Tantangan dan peluang pun sudah di depan mata. Pihak ASEAN menimbang MEA akan menjadi pasar dan tujuan para investor dunia. Perlu kita ingat hal ini juga menandakan bahwa akan ada gelombang liberalisasi di sektor perdagangan. Sisi positifnya, pelaku usaha tak menemui lagi hambatan baik tarif maupun nontarif untuk mendistribusikan produknya.
Alternatif pemerintah untuk menjawab tantangan ini adalah dengan mencetak entrepreneur atau wirausaha. Menyadari akan kekayaan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki Indonesia, mestinya pemerintah mampu mengelola keduanya sehingga ketahanan daya saing masyarakat dapat terbentuk. MEA akan berdampak pada sektor lapangan kerja khususnya di bidang jasa.
Selain menumbuhkan inovasi dan mempermudah birokrasi pada pelaku wirausaha, pemerintah juga diharapkan mampu memproteksi rakyat dengan beberapa regulasi yang tentunya harus merakyat. Menurut pendapat ahli, idealnya negara maju memiliki dua persen wirausaha, namun tidak di Indonesia.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi wirausaha muda. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menganggap wirausaha menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang tangguh akan krisis ekonomi global serta solusi mengurangi kemiskinan dan menyerap pengangguran.
Hematnya, wirausaha akan memberikan tambahan masukan pajak yang akan digunakan untuk pembangunan bangsa. Wirausaha pasti membutuhkan tenaga kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran.
Seperti yang dikutip melalui okezone.com, Hary Tanoesoedibjo saat memberikan kuliah umum di Universitas Merdeka Malang, menyebutkan Indonesia negara paling berpeluang menciptakan entrepreneur muda, banyaknya jumlah generasi muda, serta jumlah penduduk besar dengan potensi alam yang luar biasa.
Inilah momentum menyambut pergeseran masa keemasan ekonomi dari barat ke timur. Melalui strategi peningkatan wirausaha, Indonesia diharapkan memosisikan diri sebagai produsen di MEA sehingga dapat memberikan ketahanan ekonomi dan memajukan perekonomian bangsa. Maka itu, tantangan besarnya adalah pemerintah harus mampu meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia.
Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum,
Sekretaris Jenderal Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Negeri Sebelas Maret
Masyarakat Indonesia telah lama mengenal dunia perdagangan sejak negeri ini masih berbentuk kerajaan daerah. Berbagai literatur buku sejarah menyebutkan bahwa saat itu Indonesia terkenal dengan produk rempah-rempahnya.
Faktor ini pula yang turut mengundang bangsa Eropa, Tiongkok, dan Arab ke Indonesia untuk berdagang. Inilah cikal bakal perdagangan internasional, sehingga tak heran jika perdagangansebenarnya memang tak mengenal batas negara. Kini Indonesia dihadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Gagasan MEA berawal pada tahun 1997 saat para kepala negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020 yang mewujudkan kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata. Ketika ASEAN Summit di Bali tahun 2003, keinginan merealisasikan program tersebut dipercepat lebih awal dengan menerapkan MEA di tahun 2015.
Tantangan dan peluang pun sudah di depan mata. Pihak ASEAN menimbang MEA akan menjadi pasar dan tujuan para investor dunia. Perlu kita ingat hal ini juga menandakan bahwa akan ada gelombang liberalisasi di sektor perdagangan. Sisi positifnya, pelaku usaha tak menemui lagi hambatan baik tarif maupun nontarif untuk mendistribusikan produknya.
Alternatif pemerintah untuk menjawab tantangan ini adalah dengan mencetak entrepreneur atau wirausaha. Menyadari akan kekayaan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki Indonesia, mestinya pemerintah mampu mengelola keduanya sehingga ketahanan daya saing masyarakat dapat terbentuk. MEA akan berdampak pada sektor lapangan kerja khususnya di bidang jasa.
Selain menumbuhkan inovasi dan mempermudah birokrasi pada pelaku wirausaha, pemerintah juga diharapkan mampu memproteksi rakyat dengan beberapa regulasi yang tentunya harus merakyat. Menurut pendapat ahli, idealnya negara maju memiliki dua persen wirausaha, namun tidak di Indonesia.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi wirausaha muda. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menganggap wirausaha menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang tangguh akan krisis ekonomi global serta solusi mengurangi kemiskinan dan menyerap pengangguran.
Hematnya, wirausaha akan memberikan tambahan masukan pajak yang akan digunakan untuk pembangunan bangsa. Wirausaha pasti membutuhkan tenaga kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran.
Seperti yang dikutip melalui okezone.com, Hary Tanoesoedibjo saat memberikan kuliah umum di Universitas Merdeka Malang, menyebutkan Indonesia negara paling berpeluang menciptakan entrepreneur muda, banyaknya jumlah generasi muda, serta jumlah penduduk besar dengan potensi alam yang luar biasa.
Inilah momentum menyambut pergeseran masa keemasan ekonomi dari barat ke timur. Melalui strategi peningkatan wirausaha, Indonesia diharapkan memosisikan diri sebagai produsen di MEA sehingga dapat memberikan ketahanan ekonomi dan memajukan perekonomian bangsa. Maka itu, tantangan besarnya adalah pemerintah harus mampu meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia.
(bbg)
