KPK Sindir Janji Jokowi Terkait Fasilitas Gedung
Kamis, 13 November 2014 - 17:00 WIB
KPK Sindir Janji Jokowi Terkait Fasilitas Gedung
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye, soal akan diperkuatnya anggaran KPK termasuk perihal gedung.
Hal itu dikatakan Deputi Pencegahan Korupsi KPK Johan Budi SP saat para pemimpin KPK melakukan pertemuan dengan menteri dan petinggi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Ya tadi sambil bercanda pimpinan (KPK) sempat menyinggung janji Pak presiden
Jokowi bahwa di dalam kampanyenya dulu. Termasuk tadi bicara soal gedung. Tadi juga disinggung sepintas," ujar Deputi Pencegahan Korupsi KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/11/2014).
Johan mengatakan, lima pemimpin KPK hari ini berdiskusi dengan Kemenkeu terkait pembangunan sinergi antara Kemenkeu dengan KPK.
"Ada beberapa kajian di KPK, yang tadi juga diungkapkan kepada Pak Menteri yang berkaitan dengan pajak," kata Johan.
Selain itu, Johan mengatakan, dalam diskusi itu juga membahas tentang seleksi terbuka jabatan publik yang ada di Kemenkeu.
"Ini mungkin bisa juga melibatkan tracking yang seperti dilakukan waktu menteri. Tadi cuma baru bicara rencana yang strategis dan kemudian yang kemudian bisa ditindaklanjuti," pungkasnya.
Hal itu dikatakan Deputi Pencegahan Korupsi KPK Johan Budi SP saat para pemimpin KPK melakukan pertemuan dengan menteri dan petinggi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Ya tadi sambil bercanda pimpinan (KPK) sempat menyinggung janji Pak presiden
Jokowi bahwa di dalam kampanyenya dulu. Termasuk tadi bicara soal gedung. Tadi juga disinggung sepintas," ujar Deputi Pencegahan Korupsi KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/11/2014).
Johan mengatakan, lima pemimpin KPK hari ini berdiskusi dengan Kemenkeu terkait pembangunan sinergi antara Kemenkeu dengan KPK.
"Ada beberapa kajian di KPK, yang tadi juga diungkapkan kepada Pak Menteri yang berkaitan dengan pajak," kata Johan.
Selain itu, Johan mengatakan, dalam diskusi itu juga membahas tentang seleksi terbuka jabatan publik yang ada di Kemenkeu.
"Ini mungkin bisa juga melibatkan tracking yang seperti dilakukan waktu menteri. Tadi cuma baru bicara rencana yang strategis dan kemudian yang kemudian bisa ditindaklanjuti," pungkasnya.
(maf)
