Kemendagri Terjunkan Tim Perbatasan

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) segera menerjunkan timnya untuk menginventarisasi masalah di daerah perbatasan.

Langkah ini dilakukan agar masalah yang ditemukan dapat segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah (pemda) yang bersangkutan. “Arahan Pak Presiden ini kan masalah percepatan pemerataan pembangunan. Salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab saya adalah kawasan perbatasan. Hari ini kita rapat membagi teman- teman untuk segera turun ke wilayah perbatasan,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor BNPP kemarin.

Rencana tim inventarisasi tersebut akan diturunkan di 187 kecamatan yang terletak di wilayah perbatasan. Mulai dari Sabang di Aceh, Kepulauan Riau, Entikong di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sangir Talaud di Sulawesi Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. “Dari itu semua nanti segera diinventarisasi kira-kira infrastruktur jalan mana yang harus segera dibangun. Infrastruktur pengairan mana yang harus segera dibangun. Kemudian koordinasidenganpemda,” katadia.

Dia mengatakan, daerah perbatasan merupakan pintu gerbang sebuah negara. Karena itu, untuk membangun pintu gerbang yang baik, pihaknya akan meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kemenkumham) terutama menyangkut keimigrasian untuk lebih ditata. “Seperti Entikong, Sangir Talaud, NTT, dan Kepulauan Riau banyak warganya dagang. Ini perlu diperketat dengan baik. Kemudian minta dengan panglima TNI untuk memasang patok-patok perbatasan. Kita minta satu tahun sudah selesai,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan kementerian lain menyangkut peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan. Misalnya bagaimana masyarakat wilayah perbatasan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Baginya, daerah perbatasan tidak hanya cukup dibangun infrastruktur, tapi juga memberdayakannya.

“Pasarnya dibangun, dibangun puskesmas, SD inpresnya ada, sekolah SMP-nya juga ada. Lalu penerangannya juga ada. Saya kira satu tahun sudah harus selesai. BNPP itu ketuanya saya. Kawasan perbatasan harus clear,” kata dia.

Dia mengatakan, BNPP tidak memiliki anggaran untuk perbaikan di wilayah perbatasan. BNPP memang hanya berperan sebagai koordinator antarkementerian/lembaga terkait masalah perbatasan. Dengan demikian, anggaran berasal dari masing-masing kementerian terkait. “Akhir bulan kami akan rapat dengan seluruh stakeholder terkait. Dengan Menkopolhukam, menkeu, menteri PU, menteri perikanan yang kawasan nelayannya ada, menkumham. Ini untukmempercepatprosespembangunan,” tuturnya.

Dari pengamatannya, wilayah perbatasan Indonesia tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga misalnya antara NTT dan Timor Leste atau antara Papua dan Papua Nugini. “Pasarnya jauh lebih bagus di Papua Nugini daripada kita,” ucapnya.

Pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan persolan perbatasan memang sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat. Persoalan perbatasan tidak dapat hanya diserahkan kepada pemerintah daerah. “Pusat harus bertanggung jawab agar wilayah perbatasan tetap terjaga,” ujarnya.

Hikmahanto mengatakan, setidaknya ada tiga hal prioritas yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan perbatasan antara lain, kesejahteraan, infrastruktur, dan pengaturan keluar perbatasan. Dalam masalah kesejahteraan, fenomena yang sering dilihat adalah jika negara tetangga lebih sejahtera, ada kecenderungan warga Indonesia berpindah kewarganegaraan.

Ini terjadi di daerah perbatasan dengan Malaysia dan Filipina. Jika hal ini dibiarkan, rasa kebangsaan akan luntur di sana. “Sebaliknya, jika Indonesia lebih sejahtera, akan banyak warga negara tetangga yang datang ke Indonesia,” ungkapnya.

Terkait dengan infrastruktur perlu menjadi perhatian juga. Jika daerah yang berbatasan dengan negara yang memiliki infrastruktur bagus, ada masyarakat yang menggeser patok perbatasan. Infrastruktur ini terkait jalan mulus akses dan listrik. “Meskipun secara satelit tahu wilayah kita. Warga kita akan berpihak pada negara tetangga,” ujar dia.

Hikmahanto juga mengingatkan pentingnya pengamanan akses keluar masuk daerah perbatasan. Tidak bisa kelonggaran dalam akses keluar- masuk dimanfaatkan untuk tindakan ilegal.

Dita angga