Kenaikan Harga BBM Dinilai Tidak Logis
Kenaikan Harga BBM Dinilai Tidak Logis
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta mengkaji kembali rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Rencana tersebut dinilai kontraproduktif dan tidak logis di tengah penurunan harga minyak dunia.
Koordinator Dewan Pakar Energi Nasional Ellan Biantoro mengatakan, dengan perkembangan tersebut, sebaiknya pemerintah melakukan efisiensi terhadap alokasi-alokasi dan produksi BBM serta tata kelola mulai dari hulu sampai ke hilir.
”Ya (belum perlu) kita petakan dulu inefisiensi ada di mana. Apalagi sekarang agak kontraproduktif pada saat harga minyak turun dari di atas USD100 menjadi USD84. Tapi, kok kita justru menaikkan harga BBM. Itu yang agak kontradiktif,” ungkap Ellan saat diskusi dengan tema ”Kenaikan Harga BBM, antara Maslahat dan Mudarat bagi Rakyat” yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Aula Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.
Dengan penurunan harga minyak dunia, ungkap Ellan, apabila pemerintah melakukan efisiensi-efisiensi di berbagai bidang di antaranya pendapatan negara, mengolah, serta mendistribusikan BBM kepada masyarakat yang memerlukan subsidi, kenaikan BBM tidak akan terjadi.
”Efisiensi itu agar jangan sampai bidang-bidang yang tidak perlu dapat subsidi justru malah mendapatkannya makanya tadi saya katakan, kawasan tertentu tidak lagi perlu SPBU karena masyarakatnya sudah mampu,” katanya.
Dia mengakui kenaikan BBM ini memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia. Kondisi itu karena sampai sekarang produksi BBM Indonesia masih berada di bawah konsumsi sehingga negara secara otomatis terkena beban subsidi APBN. Saat ini pemerintah hanya mampu memproduksi 800.000 barel/hari, sedangkan kebutuhannya mencapai 1,6 juta barel/hari.
Namun, jika pemerintah menunjukkan ketegasan dalam tata kelola dan efisiensi, bisa diambil kesimpulan kenaikan harga tidak diperlukan lagi. Dia juga menyayangkan sikap pemerintah yang terlebih dulu mengumumkan rencana kenaikan BBM. Dampaknya sudah dirasakan, terjadi kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU. ”Ini karena spekulan melakukan penimbunan. Yang rugi rakyat. Kalau mau naikkan, jangan buat rumor duluan. Apa pun kenaikan, sangat berpengaruh bagi masyarakat,” tuturnya.
Sekjen Barisan Muda PAN Ahmad Johan juga mengkritisi rencana kenaikan harga BBM. Manfaat kenaikan BBM hanya buat pemerintah, sedangkan mudaratnya buat rakyat. ”Jangan pencitraan, dulu bilang atas nama wong cilik. Kita negara sangat kaya, kita punya potensi SDA yang besar, kenapa setiap tahun selalu ada persoalan soal BBM. Pemerintahan baru bukan sekadar pencitraan dan melindungi mafia-mafia BBM saja. Pemerintah harus jujur kepada rakyat sebab masalah BBM ini bukan hanya stabilitas keamanan saja,” tuturnya.
Dia juga mempertanyakan janji Jokowi saat kampanye yang akan membubarkan Petral, namun kenyataannya hingga kini masih tetap berdiri. Tidak hanya itu, Johan juga mempertanyakan langkah PDIP yang katanya memiliki cara-cara untuk mengatasi kenaikan harga BBM. ”Dulu PDIP punya tawaran-tawaran supaya tidak naik, sekarang kenapa tidak diberlakukan?” tanyanya.
Sucipto
Koordinator Dewan Pakar Energi Nasional Ellan Biantoro mengatakan, dengan perkembangan tersebut, sebaiknya pemerintah melakukan efisiensi terhadap alokasi-alokasi dan produksi BBM serta tata kelola mulai dari hulu sampai ke hilir.
”Ya (belum perlu) kita petakan dulu inefisiensi ada di mana. Apalagi sekarang agak kontraproduktif pada saat harga minyak turun dari di atas USD100 menjadi USD84. Tapi, kok kita justru menaikkan harga BBM. Itu yang agak kontradiktif,” ungkap Ellan saat diskusi dengan tema ”Kenaikan Harga BBM, antara Maslahat dan Mudarat bagi Rakyat” yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Aula Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.
Dengan penurunan harga minyak dunia, ungkap Ellan, apabila pemerintah melakukan efisiensi-efisiensi di berbagai bidang di antaranya pendapatan negara, mengolah, serta mendistribusikan BBM kepada masyarakat yang memerlukan subsidi, kenaikan BBM tidak akan terjadi.
”Efisiensi itu agar jangan sampai bidang-bidang yang tidak perlu dapat subsidi justru malah mendapatkannya makanya tadi saya katakan, kawasan tertentu tidak lagi perlu SPBU karena masyarakatnya sudah mampu,” katanya.
Dia mengakui kenaikan BBM ini memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia. Kondisi itu karena sampai sekarang produksi BBM Indonesia masih berada di bawah konsumsi sehingga negara secara otomatis terkena beban subsidi APBN. Saat ini pemerintah hanya mampu memproduksi 800.000 barel/hari, sedangkan kebutuhannya mencapai 1,6 juta barel/hari.
Namun, jika pemerintah menunjukkan ketegasan dalam tata kelola dan efisiensi, bisa diambil kesimpulan kenaikan harga tidak diperlukan lagi. Dia juga menyayangkan sikap pemerintah yang terlebih dulu mengumumkan rencana kenaikan BBM. Dampaknya sudah dirasakan, terjadi kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU. ”Ini karena spekulan melakukan penimbunan. Yang rugi rakyat. Kalau mau naikkan, jangan buat rumor duluan. Apa pun kenaikan, sangat berpengaruh bagi masyarakat,” tuturnya.
Sekjen Barisan Muda PAN Ahmad Johan juga mengkritisi rencana kenaikan harga BBM. Manfaat kenaikan BBM hanya buat pemerintah, sedangkan mudaratnya buat rakyat. ”Jangan pencitraan, dulu bilang atas nama wong cilik. Kita negara sangat kaya, kita punya potensi SDA yang besar, kenapa setiap tahun selalu ada persoalan soal BBM. Pemerintahan baru bukan sekadar pencitraan dan melindungi mafia-mafia BBM saja. Pemerintah harus jujur kepada rakyat sebab masalah BBM ini bukan hanya stabilitas keamanan saja,” tuturnya.
Dia juga mempertanyakan janji Jokowi saat kampanye yang akan membubarkan Petral, namun kenyataannya hingga kini masih tetap berdiri. Tidak hanya itu, Johan juga mempertanyakan langkah PDIP yang katanya memiliki cara-cara untuk mengatasi kenaikan harga BBM. ”Dulu PDIP punya tawaran-tawaran supaya tidak naik, sekarang kenapa tidak diberlakukan?” tanyanya.
Sucipto
(bbg)
Explore More