Kejaksaan & Polri Tolak Ukur Keberhasilan Penegakan Hukum
Selasa, 11 November 2014 - 14:29 WIB
Kejaksaan & Polri Tolak Ukur Keberhasilan Penegakan Hukum
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menilai sukses atau tidaknya Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam penegakan hukum, bergantung saat memilih Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru.
Sebab, hadirnya dua petinggi institusi hukum tersebut, akan sangat membantu Menko Polhukam maupun Menkum HAM dalam menangani masalah hukum di Indonesia
"Sinergi kinerja Jaksa Agung dan Kapolri baru merupakan tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan hukum pemerintahan baru," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, melalui rilis yang diterima Sindonews, Jakarta, Selasa (11/10/2014).
Menurut Neta, baik Kejaksaan maupun Polri tetap menjadi tulang punggung bagi penegakan hukum Indonesia. Apalagi, slogan revolusi mental pun menyasar kepada kepada dua intitusi tersebut.
Kata dia, revolusi mental Jokowi dalam bidang hukum tak berarti apa-apa, jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak cakap memilih aparat hukumnya.
"Bagaimana pun revolusi mental tidak akan berhasil tanpa penegakan supremasi hukum," ujarnya.
Neta berpendapat, ke depan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah Jokowi-JK yang harus diselesaikan dalam penegakan hukum. Antara lain sejumlah kasus seperti pengemplang pajak, mafia pajak, mafia proyek, mafia migas, mafia hukum, serta strategi memburu para koruptor kelas kakap.
Maka itu, dibutuhkan figur petinggi Kejaksaan dan Polri yang berani dan berintegritas dalam menangani permasalahan hukum di Indonesia.
"Khusus untuk Jaksa Agung sebaiknya bukan dari kalangan partai maupun kalangan internal kejaksaan. Sehingga Jaksa Agung dan Kapolri bisa agresif dalam penegakan hukum," pungkasnya.
Sebab, hadirnya dua petinggi institusi hukum tersebut, akan sangat membantu Menko Polhukam maupun Menkum HAM dalam menangani masalah hukum di Indonesia
"Sinergi kinerja Jaksa Agung dan Kapolri baru merupakan tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan hukum pemerintahan baru," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, melalui rilis yang diterima Sindonews, Jakarta, Selasa (11/10/2014).
Menurut Neta, baik Kejaksaan maupun Polri tetap menjadi tulang punggung bagi penegakan hukum Indonesia. Apalagi, slogan revolusi mental pun menyasar kepada kepada dua intitusi tersebut.
Kata dia, revolusi mental Jokowi dalam bidang hukum tak berarti apa-apa, jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak cakap memilih aparat hukumnya.
"Bagaimana pun revolusi mental tidak akan berhasil tanpa penegakan supremasi hukum," ujarnya.
Neta berpendapat, ke depan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah Jokowi-JK yang harus diselesaikan dalam penegakan hukum. Antara lain sejumlah kasus seperti pengemplang pajak, mafia pajak, mafia proyek, mafia migas, mafia hukum, serta strategi memburu para koruptor kelas kakap.
Maka itu, dibutuhkan figur petinggi Kejaksaan dan Polri yang berani dan berintegritas dalam menangani permasalahan hukum di Indonesia.
"Khusus untuk Jaksa Agung sebaiknya bukan dari kalangan partai maupun kalangan internal kejaksaan. Sehingga Jaksa Agung dan Kapolri bisa agresif dalam penegakan hukum," pungkasnya.
(maf)
