DKI Enggan Investasi Transportasi Massal Baru

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyarankan perusahaan swasta yang berminat membangun moda transportasi massal dengan investasi murni, tanpa harus melibatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, pihaknya tidak tertarik berinvestasi membiayai pembangunan angkutan massal baru di Ibu Kota. Di sisi lain, dia mempersilakan pihak swasta menanamkan modalnya sendiri. Apalagi, kebutuhan moda transportasi publik di Jakarta masih sangat tinggi untuk mengurai kemacetan lalu lintas.

”Pemprov DKI Jakarta tak tertarik menginvestasikan uang rakyat untuk proyek pembangunan transportasi massal,” kata Ahok kemarin. Pernyataan Ahok ini terkait ajakan dari PT Adhi Karya yang ingin membangun monorel di Ibu Kota. Badan usaha milik negara (BUMN) itu meminta Pemprov DKI Jakarta ikut menginvestasikan anggarannya untuk membangun monorel.

Kendati menolak berinvestasi dalam rencana pembangunan monorel, Ahok tetap mempersilakan perusahaan pelat merah tersebut membangun moda transportasi massal. Dia menyebutkan, siapa saja bisa ikut berkontribusi membangun Jakarta, terutama di bidang transportasi massal. Pemberian ruang ini tentunya harus disertai konsep pembangunan dan pengelolaan bisnis yang jelas. Diketahui, PT Adhi Karya berencana di tiga koridor, Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang, dan Cawang-Kuningan dengan total panjang rute sekitar 52 km.

Rute ini dianggap dapat melayani perjalanan dari Bekasi ke tengah Jakarta. Bahkan, moda transportasi ini dapat mengurangi perjalanan darat dari arah Cikampek, Jagorawi, Bekasi, dan Cawang. Proyek ini diperkirakan menelan anggaran investasi hingga Rp8,4 triliun. Koordinator Traffic Demand Management (TDM) Achmad Syafrudin mengungkapkan, Jakarta merupakan daerah tujuan perjalanan bagi masyarakat. Tidak hanya dari sekitar Bodetabek.

Dari luar Jabodetabek banyak warga datang untuk mencari penghidupan. Sementara ketersediaan wilayah sangat terbatas sehingga mereka terpaksa bertempat tinggal di luar Jakarta, sedangkan volume ruas jalan di Jakarta masih 7% dari luas wilayah. ”Nyaris tidak ada penambahan ruas jalan. Perjalanan masyarakat perlu dilayani. Salah satunya dengan menyediakan angkutan massal,” ungkapnya.

Menurutnya, siapa pun yang akan berinvestasi di bidang transportasi publik dengan jaminan kenyamanan dan keamanan pasti akan menjadi idola bagi masyarakat. ”Ini tergantung keberanian dan keseriusan untuk membantu penyediaan moda transportasi publik di tengah kota,” tandasnya.

Ilham safutra