PDIP Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait BBM
Sabtu, 08 November 2014 - 17:25 WIB
PDIP Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait BBM
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya sebagai partai penopang utama pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK), termasuk jika pada waktunya nanti Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan soal realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke sektor riil.
“Kebijakan strategis pemerintah untuk bangsa dan negara, termasuk kebijakan realokasi subsidi BBM merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapa pun yang memerintah,” kata Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta kemarin.
Hasto mengatakan, PDIP melihat bahwa arah kebijakan Jokowi dengan mengedepankan kepentingan rakyat melalui percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan kebijakan yang tepat sebelum realokasi subsidi BBM dijalankan. Menurutnya, kebijakan tersebut juga sekaligus amanat konstitusi.
PDIP meyakini bahwa Pemerintahan Jokowi secara tegas juga menjalankan kebijakan efisiensi hulu-hilir di sektor energi. “Pemerintahan Jokowi juga akan melakukan audit migas, dan terus berupaya memerangi mafia migas, termasuk langkah terobosan MoU dengan Pemerintah Angola yang menghemat anggaran hingga Rp15 triliun,” paparnya.
Menurut Hasto, harus dilihat juga bahwa Jokowi memang mendapatkan “warisan” terkait dengan buruknya kondisi fiskal akibat target pajak yang selama tiga tahun terakhir tidak pernah tercapai. Akibatnya, beban carry over subsidi pada 2012 dan 2013 serta defisit ganda di APBN dan neraca transaksi berjalan. Dengan demikian, upaya merombak tatanan perekonomian yang tidak sehat, boros, dan sarat dengan beban utang merupakan skala prioritas kebijakan Jokowi.
“Memang tidak mudah tetapi itulah yang dihadapi Jokowi, tanpa bermaksud menyalahkan atas buruknya kondisi perekonomian yang diwariskan pemerintahan SBY,” tegasnya. Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah dalam waktu dekat mesti menaikkan harga BBM bersubsidi untuk target yang jelas, yakni mengalihkan subsidi BBM ke program-program pemerintah yang sifatnya produktif dan prorakyat.
Dalam sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional ke-12 Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) di Kendari, Jokowi menyatakan nilai total dari BBM subsidi yang dibakar setiap hari dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai Rp714 triliun. “Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dana APBN yang dipakai membiayai pembangunan sektor kesehatan,” kata presiden.
Menurut dia, jika uang subsidi BMM yang dibakar setiap hari selama lima tahun tersebut dipakai membangun sarana pertanian seperti bendungan, bendungan yang bisa diselesaikan mencapai 1.400 unit, dengan asumsi setiap bendungan senilai Rp400 miliar lebih. Tapi karena selama ini tidak ada keberanian mengalihkan subsidi BBM ke hal-hal yang produktif, ujar Jokowi, menyebabkan masyarakat bangsa yang besar ini hanya berkutat dengan masalah-masalah konsumtif atau pemborosan anggaran.
Rahmat sahid/ant
“Kebijakan strategis pemerintah untuk bangsa dan negara, termasuk kebijakan realokasi subsidi BBM merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapa pun yang memerintah,” kata Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta kemarin.
Hasto mengatakan, PDIP melihat bahwa arah kebijakan Jokowi dengan mengedepankan kepentingan rakyat melalui percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan kebijakan yang tepat sebelum realokasi subsidi BBM dijalankan. Menurutnya, kebijakan tersebut juga sekaligus amanat konstitusi.
PDIP meyakini bahwa Pemerintahan Jokowi secara tegas juga menjalankan kebijakan efisiensi hulu-hilir di sektor energi. “Pemerintahan Jokowi juga akan melakukan audit migas, dan terus berupaya memerangi mafia migas, termasuk langkah terobosan MoU dengan Pemerintah Angola yang menghemat anggaran hingga Rp15 triliun,” paparnya.
Menurut Hasto, harus dilihat juga bahwa Jokowi memang mendapatkan “warisan” terkait dengan buruknya kondisi fiskal akibat target pajak yang selama tiga tahun terakhir tidak pernah tercapai. Akibatnya, beban carry over subsidi pada 2012 dan 2013 serta defisit ganda di APBN dan neraca transaksi berjalan. Dengan demikian, upaya merombak tatanan perekonomian yang tidak sehat, boros, dan sarat dengan beban utang merupakan skala prioritas kebijakan Jokowi.
“Memang tidak mudah tetapi itulah yang dihadapi Jokowi, tanpa bermaksud menyalahkan atas buruknya kondisi perekonomian yang diwariskan pemerintahan SBY,” tegasnya. Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah dalam waktu dekat mesti menaikkan harga BBM bersubsidi untuk target yang jelas, yakni mengalihkan subsidi BBM ke program-program pemerintah yang sifatnya produktif dan prorakyat.
Dalam sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional ke-12 Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) di Kendari, Jokowi menyatakan nilai total dari BBM subsidi yang dibakar setiap hari dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai Rp714 triliun. “Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dana APBN yang dipakai membiayai pembangunan sektor kesehatan,” kata presiden.
Menurut dia, jika uang subsidi BMM yang dibakar setiap hari selama lima tahun tersebut dipakai membangun sarana pertanian seperti bendungan, bendungan yang bisa diselesaikan mencapai 1.400 unit, dengan asumsi setiap bendungan senilai Rp400 miliar lebih. Tapi karena selama ini tidak ada keberanian mengalihkan subsidi BBM ke hal-hal yang produktif, ujar Jokowi, menyebabkan masyarakat bangsa yang besar ini hanya berkutat dengan masalah-masalah konsumtif atau pemborosan anggaran.
Rahmat sahid/ant
(bbg)
