Menteri Blusukan, Kerja atau Pencitraan?
Menteri Blusukan, Kerja atau Pencitraan?
A
A
A
JAKARTA - Aksi blusukan yang dilakukan sejumlah menteri Kabinet Kerja mengundang kritikan. Sebagian menteri dinilai mempertontonkan atraksi berlebihan sehingga apa yang dilakukannya lebih mengesankan pencitraan.
Pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, sejauh ini kinerja para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memperlihatkan hal yang menonjol. Malah, yang lebih tampak adalah peragaan aksi-aksi atraktif dan demonstratif. Padahal, kata dia, istilah Kabinet Kerja itu tidak harus diterjemahkan para menteri dengan ramai-ramai melakukan blusukan. Istilah tersebut seharusnya dimaknai dengan memahami apa yang harus dikerjakan, mengetahui dengan baik tugas-tugas apa yang menanti.
“Blusukan boleh saja tapi jangan lebay, berlebihan. Yang seharusnya dilakukan menteri pada awal-awal masa kerjanya adalah pemetaan dulu, membuat perencanaan terkait apa yang harus dilakukan,” ujar Zuhro kemarin. Sebagai pihak eksekutif, kata dia, menteri harus selalu berada pada koridor kerja, yakni bertindak melakukan eksekusi. Jadi, aksi blusukan cukup dilakukan secara proporsional, karena jika berlebihan justru akan mengundang pertanyaan masyarakat.
“Bahkan, kalau perlu Pak Jokowi saja yang blusukan , menterinya tidak perlu,” ujar dia. Zuhro mengatakan, munculnya aksi atraktif dari sejumlah menteri disebabkan pemerintahan sekarang menjadikan blusukan sebagai ikon. Sehingga, mautakmau, kegiatan menteri di luar akan dilihat sebagai aksi yang menarik untuk diliput media.
Menteri yang melakukan blusukan pada awal-awal masa tugasnya antara lain Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Seperti yang sering dilakukan Jokowi, para menterinya pun mulai rajin turun ke bawah, seperti meninjau pasar, mengunjungi masyarakat, dan memantau pelayanan publik. Gaya yang dilakukan berbeda-beda.
Salah satu yang menarik perhatian aksi loncat pagar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ketika hendak melihat penampungan tenaga kerja. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyambut baik para menteri langsung bekerja setelah dilantik. Namun, Din mengingatkan agar menteri Kabinet Kerja tak terus menerus melakukan blusukan, terlebih diiringi sikap yang berlebihan.
“Kalau boleh saran enggak usah blusukan terlalu banyak, enggak usah over acting,” kata Din di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. Dirinya menginginkan agar pembantu Jokowi-JK ini lebih banyak bekerja sesuai dengan bidang kementeriannya. Dalam pandangan pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, blusukan yang dilakukan para menteri Kabinet Kerja bukan masalah sepanjang itu dalam rangka menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa.
Namun, kata dia, menteri tidak boleh sama sekali melupakan tugas utamanya. “Tugas utama menteri ada pada level kebijakan, mewujudkan program presiden. Jangan karena melihat kerja presiden blusukan, mereka ikut-ikutan blusukan, bisa-bisa ini hanya untuk pencitraan,” ujarnya kemarin.
Hendri mencontohkan, bagaimana kebijakan pemerintahan Jokowi mulai bermasalah seperti yang tampak pada pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini mulai dipermasalahkan legalitasnya karena dinilai tidak memiliki payung hukum. Selain itu, program ini dinilai mirip dengan program pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan yang membedakan hanya penamaannya.
“Akibatnya banyak pihak yang meminta Jokowi mengakui bahwa program kartu tersebut isinya sama saja dengan program besutan pemerintahan Presiden SBY” katanya. Hendri mengakui, tidak ada salahnya para menteri blusukan bertemu petani, nelayan, dan elemen rakyat lainnya. Namun, menteri tidak boleh lupa bahwa mereka harus mengurusi Indonesia yang luas sehingga arah kebijakannya harus dikomunikasikan segera, terutama dengan DPR.
“Slogan kerja-kerjakerja tanpa arahan yang strategis, itu dapat berubah jadi kerja-nabrak-nabrak,” ujarnya. Hendrijugamelihatparamenteri baru sebatas menyampaikan slogan. Misalnya Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengeluarkan pernyataan agar jajarannya tidak menggunakan kelas bisnis pesawat.
“Begitu juga Menteri Ketenaga kerjaan Hanif Dhakiri yang mengunjungi tempat penampunganTKI, padahal masalah Menakertrans bukan hanya TKI, ada buruh dan sebagainya,” ucapnya. Sementaraitu, pengamatdari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta Iswandi Syahputra mengatakan, para menteri masih mengusung slogan populis. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti misalnya, sampai saat ini masih membahas soal ikan yang dicuri.
Padahal, kata dia, ada isu yang lebih besar misalnya bagaimana agar sektor kelautan menjadi kekuatan baru, sebagai sistem pertahanan, dan bagaimana meningkatkan transportasi dan sebagainya. Begitu juga dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddi Chrisnandi yang melarang aparatnya menggelar rapat di hotel.
“Jadi masih tematema populis yang jadi perhatiannya bukan hal strategis yang bersifat makro,” ucapnya. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar membantah bahwa blusukan yang dilakukannya bersama menteri lainnya bertujuan untuk pencitraan. Menurutnya, para menteri saat ini tidak berdiam diri di Jakarta, tetapi turun langsung melihat kondisi di daerah-daerah terpencil.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kementeriannya termasuk yang harus blusukan dengan berkunjung ke daerah-daerah terpencil dan tertinggal, termasuk memantau daerah-daerah transmigrasi di pelosok. “Saya ini sedang berada di Wajo, Sulawesi Selatan, di daerah terpencil yang butuh perjalanan enam hingga tujuh jam dari Makassar,” ujarnya, kemarin. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK ) menolak kritikan terhadap aksi blusukan oleh menteri Kabinet Kerja.
“Menteri tinggal di kantor, Anda kritik. Menteri blusukan, Anda kritik,” kata JK di kantornya, Jakarta, kemarin. Di menjelaskan, blusukan yang dilakukan para menteri merupakan instruksi dirinya dan Presiden Jokowi. “Believe your eyes . Itusistemkita. Percayamata. Jangan hanya tunggu laporan anak buah. Itulah blusukan. Blusukan bukan hal yang baru. Tapi memang hal yang tidak biasa dilihat rakyat,” tuturnya.
Sucipto/Kiswondari/Sindonews
Pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, sejauh ini kinerja para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memperlihatkan hal yang menonjol. Malah, yang lebih tampak adalah peragaan aksi-aksi atraktif dan demonstratif. Padahal, kata dia, istilah Kabinet Kerja itu tidak harus diterjemahkan para menteri dengan ramai-ramai melakukan blusukan. Istilah tersebut seharusnya dimaknai dengan memahami apa yang harus dikerjakan, mengetahui dengan baik tugas-tugas apa yang menanti.
“Blusukan boleh saja tapi jangan lebay, berlebihan. Yang seharusnya dilakukan menteri pada awal-awal masa kerjanya adalah pemetaan dulu, membuat perencanaan terkait apa yang harus dilakukan,” ujar Zuhro kemarin. Sebagai pihak eksekutif, kata dia, menteri harus selalu berada pada koridor kerja, yakni bertindak melakukan eksekusi. Jadi, aksi blusukan cukup dilakukan secara proporsional, karena jika berlebihan justru akan mengundang pertanyaan masyarakat.
“Bahkan, kalau perlu Pak Jokowi saja yang blusukan , menterinya tidak perlu,” ujar dia. Zuhro mengatakan, munculnya aksi atraktif dari sejumlah menteri disebabkan pemerintahan sekarang menjadikan blusukan sebagai ikon. Sehingga, mautakmau, kegiatan menteri di luar akan dilihat sebagai aksi yang menarik untuk diliput media.
Menteri yang melakukan blusukan pada awal-awal masa tugasnya antara lain Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Seperti yang sering dilakukan Jokowi, para menterinya pun mulai rajin turun ke bawah, seperti meninjau pasar, mengunjungi masyarakat, dan memantau pelayanan publik. Gaya yang dilakukan berbeda-beda.
Salah satu yang menarik perhatian aksi loncat pagar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ketika hendak melihat penampungan tenaga kerja. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyambut baik para menteri langsung bekerja setelah dilantik. Namun, Din mengingatkan agar menteri Kabinet Kerja tak terus menerus melakukan blusukan, terlebih diiringi sikap yang berlebihan.
“Kalau boleh saran enggak usah blusukan terlalu banyak, enggak usah over acting,” kata Din di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. Dirinya menginginkan agar pembantu Jokowi-JK ini lebih banyak bekerja sesuai dengan bidang kementeriannya. Dalam pandangan pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, blusukan yang dilakukan para menteri Kabinet Kerja bukan masalah sepanjang itu dalam rangka menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa.
Namun, kata dia, menteri tidak boleh sama sekali melupakan tugas utamanya. “Tugas utama menteri ada pada level kebijakan, mewujudkan program presiden. Jangan karena melihat kerja presiden blusukan, mereka ikut-ikutan blusukan, bisa-bisa ini hanya untuk pencitraan,” ujarnya kemarin.
Hendri mencontohkan, bagaimana kebijakan pemerintahan Jokowi mulai bermasalah seperti yang tampak pada pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini mulai dipermasalahkan legalitasnya karena dinilai tidak memiliki payung hukum. Selain itu, program ini dinilai mirip dengan program pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan yang membedakan hanya penamaannya.
“Akibatnya banyak pihak yang meminta Jokowi mengakui bahwa program kartu tersebut isinya sama saja dengan program besutan pemerintahan Presiden SBY” katanya. Hendri mengakui, tidak ada salahnya para menteri blusukan bertemu petani, nelayan, dan elemen rakyat lainnya. Namun, menteri tidak boleh lupa bahwa mereka harus mengurusi Indonesia yang luas sehingga arah kebijakannya harus dikomunikasikan segera, terutama dengan DPR.
“Slogan kerja-kerjakerja tanpa arahan yang strategis, itu dapat berubah jadi kerja-nabrak-nabrak,” ujarnya. Hendrijugamelihatparamenteri baru sebatas menyampaikan slogan. Misalnya Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengeluarkan pernyataan agar jajarannya tidak menggunakan kelas bisnis pesawat.
“Begitu juga Menteri Ketenaga kerjaan Hanif Dhakiri yang mengunjungi tempat penampunganTKI, padahal masalah Menakertrans bukan hanya TKI, ada buruh dan sebagainya,” ucapnya. Sementaraitu, pengamatdari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta Iswandi Syahputra mengatakan, para menteri masih mengusung slogan populis. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti misalnya, sampai saat ini masih membahas soal ikan yang dicuri.
Padahal, kata dia, ada isu yang lebih besar misalnya bagaimana agar sektor kelautan menjadi kekuatan baru, sebagai sistem pertahanan, dan bagaimana meningkatkan transportasi dan sebagainya. Begitu juga dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddi Chrisnandi yang melarang aparatnya menggelar rapat di hotel.
“Jadi masih tematema populis yang jadi perhatiannya bukan hal strategis yang bersifat makro,” ucapnya. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar membantah bahwa blusukan yang dilakukannya bersama menteri lainnya bertujuan untuk pencitraan. Menurutnya, para menteri saat ini tidak berdiam diri di Jakarta, tetapi turun langsung melihat kondisi di daerah-daerah terpencil.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kementeriannya termasuk yang harus blusukan dengan berkunjung ke daerah-daerah terpencil dan tertinggal, termasuk memantau daerah-daerah transmigrasi di pelosok. “Saya ini sedang berada di Wajo, Sulawesi Selatan, di daerah terpencil yang butuh perjalanan enam hingga tujuh jam dari Makassar,” ujarnya, kemarin. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK ) menolak kritikan terhadap aksi blusukan oleh menteri Kabinet Kerja.
“Menteri tinggal di kantor, Anda kritik. Menteri blusukan, Anda kritik,” kata JK di kantornya, Jakarta, kemarin. Di menjelaskan, blusukan yang dilakukan para menteri merupakan instruksi dirinya dan Presiden Jokowi. “Believe your eyes . Itusistemkita. Percayamata. Jangan hanya tunggu laporan anak buah. Itulah blusukan. Blusukan bukan hal yang baru. Tapi memang hal yang tidak biasa dilihat rakyat,” tuturnya.
Sucipto/Kiswondari/Sindonews
(bbg)
Explore More