Pengamat: Pilih Jaksa Agung Ibarat Menyapu Ruangan
Jum'at, 07 November 2014 - 21:55 WIB
Pengamat: Pilih Jaksa Agung Ibarat Menyapu Ruangan
A
A
A
JAKARTA - Munculnya dikotomi calon Jaksa Agung dari kalangan internal dan eksternal adalah akibat dari lingkungan Kejaksaan Agung yang tidak mampu melakukan 'bersih-bersih'.
"Memilih calon Jaksa Agung adalah ibarat menyapu ruangan. Jika sapu yang kita pakai kotor, maka ruangan akan tetap kotor," kata Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun dalam sebuah diskusi di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2014).
Menurut Refly, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berhasil memberantas tindak pidana korupsi jika dia memilih Jaksa Agung yang tidak memiliki konflik kepentingan.
"Kalau dia punya conflict of interest, maka kinerjanya akan terhambat," kata dia.
Pada kesempatan itu, Refly juga menepis kekhawatiran apakah kandidat dari eksternal akan mampu mengerjakan tugas Jaksa Agung yang disebut-sebut sangat rumit.
Menurut tinjauan hukum tata negara, lanjutnya, tugas dan kewenangan pejabat publik telah diatur melalui sebuah undang-undang. Sehingga, dia optimis, siapa pun calonnya sosok tersebut mampu melaksanakan tugas sebagai Jaksa Agung.
"Jika polisi itu bisa menangkap maling itu bukan karena dia hebat, tetapi dia punya kewenangan. Begitu juga dengan Jaksa Agung. Maka tidak berpengaruh dia punya latar belakang apa."
"Ketika dia menjadi seorang Jaksa Agung, maka otomatis dia memiliki kewenangan melekat untuk melakukan tugas dan fungsi Jaksa," kata Refly.
"Memilih calon Jaksa Agung adalah ibarat menyapu ruangan. Jika sapu yang kita pakai kotor, maka ruangan akan tetap kotor," kata Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun dalam sebuah diskusi di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2014).
Menurut Refly, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berhasil memberantas tindak pidana korupsi jika dia memilih Jaksa Agung yang tidak memiliki konflik kepentingan.
"Kalau dia punya conflict of interest, maka kinerjanya akan terhambat," kata dia.
Pada kesempatan itu, Refly juga menepis kekhawatiran apakah kandidat dari eksternal akan mampu mengerjakan tugas Jaksa Agung yang disebut-sebut sangat rumit.
Menurut tinjauan hukum tata negara, lanjutnya, tugas dan kewenangan pejabat publik telah diatur melalui sebuah undang-undang. Sehingga, dia optimis, siapa pun calonnya sosok tersebut mampu melaksanakan tugas sebagai Jaksa Agung.
"Jika polisi itu bisa menangkap maling itu bukan karena dia hebat, tetapi dia punya kewenangan. Begitu juga dengan Jaksa Agung. Maka tidak berpengaruh dia punya latar belakang apa."
"Ketika dia menjadi seorang Jaksa Agung, maka otomatis dia memiliki kewenangan melekat untuk melakukan tugas dan fungsi Jaksa," kata Refly.
(kri)
