Yusril: Saya Berkewajiban Ingatkan Presiden Jokowi
Jum'at, 07 November 2014 - 21:37 WIB
Yusril: Saya Berkewajiban Ingatkan Presiden Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan pendapatnya soal dana CSR BUMN tidak selayaknya dipakai membuat kartu sakti dilakukan untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Apalagi, penggunaan dana CSR sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bisa membuat masyarakat lokal, terutama di luar Pulau Jawa kecewa.
"Sebagai seorang nasionalis dari PDIP, saya tidak perlu mengajari Presiden (Jokowi) akan dampak dari kebijakan beliau terhadap keutuhan kita sebagai bangsa," ujarnya melalui kicauannya pada akun Twitter @Yusrilihsa_Mhd, Jumat (07/11/2014).
Yusril melanjutkan, sebagai warga negara dia berkewajiban untuk mengingatkan Presiden Jokowi bahwa mengelola negara haruslah berpedoman kepada konstitusi dan hukum yang berlaku.
"Niat baik saja tidak cukup, tetapi memerlukan renungan dan pemikiran yang dalam sebelum mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan," ujarnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi bisa belajar dari Presiden Soekarno yang salah satu kelemahannya adalah sering bertindak di luar konstitusi dan hukum yang dibuatnya sendiri.
"Kelemahan itu membawa dampak yang besar, terutama menjelang akhir masa kekuasaannya. Presiden Jokowi jangan mengulangi lagi kelemahan itu," tandasnya.
Apalagi, penggunaan dana CSR sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bisa membuat masyarakat lokal, terutama di luar Pulau Jawa kecewa.
"Sebagai seorang nasionalis dari PDIP, saya tidak perlu mengajari Presiden (Jokowi) akan dampak dari kebijakan beliau terhadap keutuhan kita sebagai bangsa," ujarnya melalui kicauannya pada akun Twitter @Yusrilihsa_Mhd, Jumat (07/11/2014).
Yusril melanjutkan, sebagai warga negara dia berkewajiban untuk mengingatkan Presiden Jokowi bahwa mengelola negara haruslah berpedoman kepada konstitusi dan hukum yang berlaku.
"Niat baik saja tidak cukup, tetapi memerlukan renungan dan pemikiran yang dalam sebelum mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan," ujarnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi bisa belajar dari Presiden Soekarno yang salah satu kelemahannya adalah sering bertindak di luar konstitusi dan hukum yang dibuatnya sendiri.
"Kelemahan itu membawa dampak yang besar, terutama menjelang akhir masa kekuasaannya. Presiden Jokowi jangan mengulangi lagi kelemahan itu," tandasnya.
(kri)
