BPKP Temukan Dana Siluman APBD Rp3,5 T

JAKARTA - Dana ratusan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta tidak jelas asal-usulnya. Tak tanggung-tanggung, dana ratusan kegiatan tersebut mencapai triliunan rupiah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menemukan dana kegiatan yang bersumber dari APBD 2014 di Dinas PU dan Dinkes senilai Rp3,5 triliun tidak jelas asal-muasalnya.

Kepala BPKP DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto menyebutkan, dalam bagian belanja modal APBD DKI Jakarta 2013 dan 2014 terdapat banyak kelemahan, yakni hadirnya dana siluman atau anggaran yang tidak dirancang oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tapi hadir di dalam APBD. Tahun ini BPKP menemukan dana siluman senilai Rp3,54 triliun di Dinas PU dan Dinkes yang digunakan dalam 286 kegiatan.

”Anggaran seperti ini (siluman) terjadi dua tahun anggaran berturut-turut. Mestinya ketika di 2013 ada, di 2014 sudah tidak ada lagi,” katanya di sela-sela semiloka ”Pencegahan Korupsi APBD DKI Jakarta” di Balai kota DKI Jakarta kemarin. Temuan itu disampaikan di hadapan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan sejumlah pejabat teras Pemprov DKI Jakarta. Di Dinkes, dana siluman muncul di 34 kegiatan senilai Rp33,4 miliar.

Sementara di Dinas PU, dana siluman terdapat pada 252 kegiatan senilai Rp3,5 triliun. Pada 2013, dana siluman juga didapatkan di dua SKPD tersebut. Namun, jumlah dana siluman dalam APBD 2013 tidak sebanyak tahun ini. Pada 2013, dana siluman di Dinkes terdapat pada 58 kegiatan senilai Rp210,8 miliar dan 128 kegiatan senilai Rp1,2 triliun di Dinas PU. Bonny meminta Pemprov DKI Jakarta memberantas dan menelusuri temuan itu supaya tidak ada anggaran yang tidak jelas asal usulnya tersebut.

”Jumlah anggaran itu tahun ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya,” ujarnya. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengaku telah menandai jenis kegiatan yang ditemukan BPKP tersebut. Angka temuan itu hampir menyamai daftar pengisian anggaran (DPA) masing-masing SKPD. Untuk mengetahui siapa pelaku dari pembuat dana siluman itu, mantan wali kota Jakarta Pusat itu tidak mau berandai-andai.

Apakah kesalahan dari SKPD atau DPRD sebagai lembaga pembahas RAPBD 2014. Namun, dia memastikan anggaran sebesar Rp3,54 triliun itu bukan kesalahan input . Apalagi kejadiannya sudah berulang dua kali. ”Ini akan saya cek untuk memastikan mata anggaran mana yang dimaksud untuk ditindaklanjuti,” tegasnya. Saefullah mengatakan, agar kejadian serupa tidak terulang di tahun mendatang, Pemprov DKI Jakarta harus mengoptimalkan sistem e-budgeting .

Dengan penerapan e-budgeting di seluruh SKPD, maka akan mudah ditemukan oknum pelaku pengisi mata anggaran yang tidak sesuai dalam rancangan. ”Di dalam sistem ini dapat mengidentifikasi oknum pelaku, waktu pengubahan isi mata anggaran, mulai jam dan harinya,” tuturnya. Kepala Dinas PU DKI Jakarta Agus Priyono heran dengan pernyataan dari BPKP tentang dana siluman tersebut. Namun, dia mengaku belum mendapatkan tembusan tentang data fiktif tersebut.

”Di 2013 saja, anggaran untuk Dinas PU itu hanya sekitar Rp2 triliun. Kalau di 2014 memang banyak anggaran disediakan untuk pembebasan lahan,” ujarnya. Pembebasan lahan ini untuk pembangunan waduk. Menurut Agus, jika memang ada dana siluman, hal itu akan diketahui pada akhir tahun anggaran. Saat itu terdapat sisa anggaran dan kegiatan alokasi tertentu tidak berlangsung. Kepala Dinkes DKI Jakarta Dien Emmawati membantah ada dana siluman di institusi yang dipimpinnya.

Dia mengakui ada beberapa alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan, tapi urung dikerjakan. Kegiatan yang urung dilakukan tidak hanya di Dinkes, juga meliputi suku dinas, puskesmas, dan rumah sakit. Kelebihan anggaran itu masuk dalam sisa lebih penggunaan anggaran. Salah satu mata anggaran yang tidak jadi pakai itu yakni pembelian pemadam kebakaran. ”Buat apa pemadam kebakaran?” akunya.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Selamat Nurdin menuturkan, penemuan dana siluman dalam APBD 2014 merupakan tanggung jawab DPRD periode 2009-2014. ”Lebih tepat lagi perlu ditanyakan ke badan anggaran, terutama di sub-anggaran di setiap komisi,” tuturnya. Selamat menjelaskan, Dinas PU merupakan mitra kerja dari Komisi D (bidang pembangunan) dan Dinkes di bawah pengawasan Komisi E (bidang kesra).

Dengan mengonfirmasi ke pihak tersebut akan didapat diketahui siapa pelakunya. Cara penelusuran seperti ini untuk menghindari prasangka buruk kepada anggota DPRD. Dia meminta dalam mencari akar masalah dana siluman itu, antara eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif tidak saling tuding karena pembahasan APBD dilakukan kedua pihak secara bersama-sama. Jika dewan tidak setuju maka anggaran tertentu tidak akan ada di APBD. ”Apalagi ada anggaran yang tidak pernah dibahas sama sekali,” terangnya.

Lebih lanjut Selamat menyebutkan, lahirnya sebuah mata anggaran itu dapat diusulkan SKPD maupun DPRD. ”Mekanismenya melalui surat. Harus ada dokumen tertulis,” ujarnya.

Ilham safutra