Kuota BBM Bersubsidi Habis Sebelum Natal
Jum'at, 07 November 2014 - 11:14 WIB
Kuota BBM Bersubsidi Habis Sebelum Natal
A
A
A
SURABAYA - Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperkirakan habis sebelum perayaan Natal 2014. Berdasarkan prognosa PT Pertamina (Persero), kuota premium habis pada 20 Desember, solar 23 Desember, dan minyak tanah pada 7 Desember 2014.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, kuota BBM bersubsidi habis salah satunya karena dipicu kemacetan di kotakota besar. Kemacetan menyebabkan konsumsi BBM bersubsidi bisa dua kali lipat. ”Kita akan laporkan ini ke pemerintah dua minggu ke depan,” ujar Hanung saat mengecek kepastian distribusi BBM di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
Dia berharap problem kemacetan segera diselesaikan dengan memperbaiki infrastruktur. Pemerintah juga harus mengubah mekanisme pajak kepemilikan kendaraan seperti di negara-negara maju. ”Negara-negara maju ini pakai mekanisme tax. Kalau lebih dari 10 tahun, tidak boleh jalan. Kalau kita ini tahun 1973 saja masih jalan, padahal borosnya dua kali lipat,” ungkapnya.
Dia menuturkan, tahun ini konsumsi BBM bisa melampaui kuota hingga 1,9 juta kiloliter (kl). Bila pertengahan November harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar Rp3.000 per liter, akan ada penghematan BBM bersubsidi sebesar 250.000 kl. ”Penghematannya lumayan. Itu plus pengendalian- pengendalian yang dilakukan Pertamina,” katanya.
Berdasarkan data Pertamina, hingga 30 September 2014 penyaluran BBM bersubsidi telah mencapai 34,9 juta kl dari kuota APBNP 2014 sebesar 46 juta kl, naik 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kuota 46 juta kl terdiri atas premium 29,43 juta kl, solar 15,67 juta kl, dan minyak tanah 0,9 juta kl. Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, Pertamina berkewajiban menjaga stok BBM dalam kondisi aman.
”Saat ini stok premium cukup untuk 16 hari, solar bersubsidi 19 hari, avtur 21 hari, pertamax 36 hari, pertamax plus 55 hari, dan elpiji 16 hari,” sebut dia. Di bagian lain, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio menilai silang pendapat yang terjadi antara sejumlah politisi PDIP dan pemerintah dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM bisa dilihat dari berbagai sudut pandang.
Pertama , perbedaan bisa saja buah dari belum jelasnya sikap partai. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi atas rencana kenaikan harga BBM. ”Ketua umumnya harus mengambil sikap. Kalau tidak, ya seperti sekarang anggota DPR-nya dengan yang ada di kabinet berekspresi berbeda-beda,” ucap Agung. Menurut Agung, jika PDIP memilih diam dan tidak mengambil sikap, publik justru mempertanyakan itu.
Terlebih selama ini PDIP dikenal selalu bereaksi keras dengan rencana kenaikan BBM. ”Dampaknya, kesan mereka di mata publik akan turun,” lanjutnya. Pengamat politik Hendri Satrio menilai beda pendapat yang dikemukakan dua politisi PDIP bisa disebut upaya untuk membuat PDIP tidak menjilat ludahnya sendiri atas sikap mereka sebelumnya.
Dia juga melihat PDIP saat ini memang sedang memainkan sebuah drama yang ditujukan agar kenaikan harga BBM tidak terlalu dipermasalahkan oleh rakyat. ”Mereka bermain di dua kaki. Satunya mendukung dan satunya menolak sehingga ujungnya nanti seakan mereka memahami penjelasan kenaikan BBM,” ucapnya.
Hendri menambahkan, drama yang biasa dilakukan PDIP memang semakin menunjukkan kelemahan partai ini dalam memainkan komunikasi politiknya dengan masyarakat. ”Sangat disayangkan apabila isu BBM ini justru dijadikan komoditas politik dari PDIP dengan pemerintah agar nama mereka tidak buruk di mata masyarakat,” lanjutnya. Seperti diberitakan, rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah telah menjadi bola panas.
Sejumlah elite PDIP seperti Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka mengkritik rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Effendi bahkan menuding rencana tersebut terlalu bernafsu karena baru dilantik satu pekan sudah membuat wacana yang menghebohkan. Sementara Rieke berpendapat pemerintah masih bisa mencari alternatif untuk menjalankan program prioritas selain mencabut subsidi BBM.
Nanang wijayanto/Dian ramdhani
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, kuota BBM bersubsidi habis salah satunya karena dipicu kemacetan di kotakota besar. Kemacetan menyebabkan konsumsi BBM bersubsidi bisa dua kali lipat. ”Kita akan laporkan ini ke pemerintah dua minggu ke depan,” ujar Hanung saat mengecek kepastian distribusi BBM di Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
Dia berharap problem kemacetan segera diselesaikan dengan memperbaiki infrastruktur. Pemerintah juga harus mengubah mekanisme pajak kepemilikan kendaraan seperti di negara-negara maju. ”Negara-negara maju ini pakai mekanisme tax. Kalau lebih dari 10 tahun, tidak boleh jalan. Kalau kita ini tahun 1973 saja masih jalan, padahal borosnya dua kali lipat,” ungkapnya.
Dia menuturkan, tahun ini konsumsi BBM bisa melampaui kuota hingga 1,9 juta kiloliter (kl). Bila pertengahan November harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar Rp3.000 per liter, akan ada penghematan BBM bersubsidi sebesar 250.000 kl. ”Penghematannya lumayan. Itu plus pengendalian- pengendalian yang dilakukan Pertamina,” katanya.
Berdasarkan data Pertamina, hingga 30 September 2014 penyaluran BBM bersubsidi telah mencapai 34,9 juta kl dari kuota APBNP 2014 sebesar 46 juta kl, naik 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kuota 46 juta kl terdiri atas premium 29,43 juta kl, solar 15,67 juta kl, dan minyak tanah 0,9 juta kl. Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, Pertamina berkewajiban menjaga stok BBM dalam kondisi aman.
”Saat ini stok premium cukup untuk 16 hari, solar bersubsidi 19 hari, avtur 21 hari, pertamax 36 hari, pertamax plus 55 hari, dan elpiji 16 hari,” sebut dia. Di bagian lain, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio menilai silang pendapat yang terjadi antara sejumlah politisi PDIP dan pemerintah dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM bisa dilihat dari berbagai sudut pandang.
Pertama , perbedaan bisa saja buah dari belum jelasnya sikap partai. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi atas rencana kenaikan harga BBM. ”Ketua umumnya harus mengambil sikap. Kalau tidak, ya seperti sekarang anggota DPR-nya dengan yang ada di kabinet berekspresi berbeda-beda,” ucap Agung. Menurut Agung, jika PDIP memilih diam dan tidak mengambil sikap, publik justru mempertanyakan itu.
Terlebih selama ini PDIP dikenal selalu bereaksi keras dengan rencana kenaikan BBM. ”Dampaknya, kesan mereka di mata publik akan turun,” lanjutnya. Pengamat politik Hendri Satrio menilai beda pendapat yang dikemukakan dua politisi PDIP bisa disebut upaya untuk membuat PDIP tidak menjilat ludahnya sendiri atas sikap mereka sebelumnya.
Dia juga melihat PDIP saat ini memang sedang memainkan sebuah drama yang ditujukan agar kenaikan harga BBM tidak terlalu dipermasalahkan oleh rakyat. ”Mereka bermain di dua kaki. Satunya mendukung dan satunya menolak sehingga ujungnya nanti seakan mereka memahami penjelasan kenaikan BBM,” ucapnya.
Hendri menambahkan, drama yang biasa dilakukan PDIP memang semakin menunjukkan kelemahan partai ini dalam memainkan komunikasi politiknya dengan masyarakat. ”Sangat disayangkan apabila isu BBM ini justru dijadikan komoditas politik dari PDIP dengan pemerintah agar nama mereka tidak buruk di mata masyarakat,” lanjutnya. Seperti diberitakan, rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah telah menjadi bola panas.
Sejumlah elite PDIP seperti Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka mengkritik rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Effendi bahkan menuding rencana tersebut terlalu bernafsu karena baru dilantik satu pekan sudah membuat wacana yang menghebohkan. Sementara Rieke berpendapat pemerintah masih bisa mencari alternatif untuk menjalankan program prioritas selain mencabut subsidi BBM.
Nanang wijayanto/Dian ramdhani
(bbg)
