JK Yakin PDIP Tak Terbelah Sikapi Kenaikan BBM
Kamis, 06 November 2014 - 18:49 WIB
JK Yakin PDIP Tak Terbelah Sikapi Kenaikan BBM
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin PDIP tidak terbelah menyikapi rencana kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Saya kira tidak pecah. Bahwa ada pandangan bersifat pribadi di negara demokrasi biasa-biasa saja," kata JK di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
Menurut dia, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tentu mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) nantinya.
"Kan di kabinet ada Puan, ada siapa lagi. Yang juga selalu rapat. Pada prinsipnya dukung. Tentunya dalam alam demokrasi berhak memberikan pandangan walaupun bertentangan dengan kebijakan partai," tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Dirinya pun yakin kebijakan menaikkan harga BBM itu tidak menurunkan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi.
"Tidak, semua pemerintahan punya tantangan baru. Karena tahun pertama dibuat perubahan. Setiap perubahan ada setuju dan tidak. Selalu timbul pro dan kontra biasa saja," pungkasnya.
Sekadar diketahui, sejumlah anggota Fraksi PDIP justru menyalahkan JK dan menteri ekonomi Jokowi yang tidak pro rakyat mengenai rencana kenaikan harga BBM. Salah satunya Effendi Simbolon yang menilai kabinet Jokowi tidak memiliki semangat membangun kemandirian bangsa.
"Saya kira tidak pecah. Bahwa ada pandangan bersifat pribadi di negara demokrasi biasa-biasa saja," kata JK di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
Menurut dia, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tentu mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) nantinya.
"Kan di kabinet ada Puan, ada siapa lagi. Yang juga selalu rapat. Pada prinsipnya dukung. Tentunya dalam alam demokrasi berhak memberikan pandangan walaupun bertentangan dengan kebijakan partai," tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Dirinya pun yakin kebijakan menaikkan harga BBM itu tidak menurunkan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi.
"Tidak, semua pemerintahan punya tantangan baru. Karena tahun pertama dibuat perubahan. Setiap perubahan ada setuju dan tidak. Selalu timbul pro dan kontra biasa saja," pungkasnya.
Sekadar diketahui, sejumlah anggota Fraksi PDIP justru menyalahkan JK dan menteri ekonomi Jokowi yang tidak pro rakyat mengenai rencana kenaikan harga BBM. Salah satunya Effendi Simbolon yang menilai kabinet Jokowi tidak memiliki semangat membangun kemandirian bangsa.
(kri)
