Faktor Tidak Paham, Pemda Tolak Moratorium Penerimaan CPNS

JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama lima tahun, mulai mendapat tantangan dari pemerintahan daerah (pemda).

"Ada pemerintah daerah yang enggak setuju. Mungkin mereka belum paham," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi usai menyerahkan LHKPN di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014).

Menurut Yuddy, moratorium dimaksud untuk melihat efektivitas satu kebijakan apakah bisa dilanjutkan atau tidak.

"Yang banyak dikhawatirkan moratorium terhadap guru honorer dan pegawai medis, itu enggak ada moratorium," katanya.

"Jadi untuk komposisi terbesar kita tetap laksanakan. Jadi guru honorer, calon PNS yang sedang tes itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi tenang-tenang saja," tuturnya.

Seperti diketahui, Jokowi mengeluarkan kebijakan mengejutkan, yakni melakukan moratorium penerimaan CPNS. Moratorium tidak hanya dua tahun seperti pernah dilakukan di era SBY-Boediono, melainkan selama lima tahun.

"Atas petunjuk Presiden Jokowi yang disampaikan lewat Pak Wapres, akan diberlakukan moratorium. Mulai moratorium PNS, kehutanan, pertambangan, dan semua kementerian," pungkasnya.