Memperbaiki Birokrasi
Rabu, 05 November 2014 - 11:04 WIB
Memperbaiki Birokrasi
A
A
A
MOCH ZAINUL ARIFIN
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Aktivis PMII UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pergantian rezim sudah terjadi pada 20 Oktober lalu, presiden baru Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menjadi presiden dan Jusuf Kalla (JK) sebagai wakilnya menjadi pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya, Boediono. Nasib Indonesia yang besar ini ada di tangannya. Jokowi yang diklaim sebagai seorang yang populis dan merakyat digadang- gadangkan untuk memperbaiki bangsa, khususnya dalam membenahi carut-marutnya birokrasi ini.
Merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Mengacu fakta sekarang, pelayanan publik buruk, berbelit-belit, rumit, tidak transparan, dan program pembangunan tidak sesuai yang diharapkan. Birokrasi yang “piawai” memanipulasi undang-undang demi kepentingannya sendiri. Lebih ironis lagi, boros dalam anggaran serta kinerjanya buruk. Itu semua jauh dari yang dicitacitakan oleh bapak birokrasi asal Jerman, Marx Weber, birokrasi yang rasional dan melayani kepentingan umum. Karena itu, lebih penting lagi iklim layanan birokrasi harus lebih dekat dengan rakyat.
Di bawah kendali Jokowi, pemerintahannya menghadapi sebuah tantangan besar untuk memperbaiki birokrasi yang ada. Bermacam-macam problem menimpa negeri ini. Pemerintah mendatang harus menyelesaikannya mulai dari penataan birokrasi modern yang efisien. Butuh komitmen yang tinggi dalam memperbaiki dan menggesitkan birokrasi, sehingga bisa menjadi birokrasi yang profesional. Pemerintah juga harus kuat dan bersih dalam menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan, sehingga terciptalah (good gavernment) pemerintahan yang baik dan bersih.
Selama masa kampanye, Jokowi berjanji akan mereformasi birokrasi dengan cara menguatkan institusi birokrasi sebagai kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi selama kepemimpinannya. Namun, cita-cita tersebut mustahil berhasil kalau infrastruktur dan institusi birokrasi tidak diperbaiki. Karena itu, performa birokrasi sangat menentukan perekonomian negara berkembang seperti halnya Indonesia.
Untuk memperbaiki negara yang besar, dibutuhkan antusiasme yang tinggi untuk “bergotong royong” membangun negara. Rakyat jangan hanya diam. Keaktifan rakyat akan membawah perubahan yang luar biasa dalam memperbaiki birokrasi di negeri tercinta ini. Kita berharap banyak pada Jokowi-JK bisa membawa angin segar dalam menunaikan perbaikan birokrasi yang bersih dari korupsi. Tidak ada kata terlambat terwujudnya Indonesia sejahtera.
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Aktivis PMII UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pergantian rezim sudah terjadi pada 20 Oktober lalu, presiden baru Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menjadi presiden dan Jusuf Kalla (JK) sebagai wakilnya menjadi pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya, Boediono. Nasib Indonesia yang besar ini ada di tangannya. Jokowi yang diklaim sebagai seorang yang populis dan merakyat digadang- gadangkan untuk memperbaiki bangsa, khususnya dalam membenahi carut-marutnya birokrasi ini.
Merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Mengacu fakta sekarang, pelayanan publik buruk, berbelit-belit, rumit, tidak transparan, dan program pembangunan tidak sesuai yang diharapkan. Birokrasi yang “piawai” memanipulasi undang-undang demi kepentingannya sendiri. Lebih ironis lagi, boros dalam anggaran serta kinerjanya buruk. Itu semua jauh dari yang dicitacitakan oleh bapak birokrasi asal Jerman, Marx Weber, birokrasi yang rasional dan melayani kepentingan umum. Karena itu, lebih penting lagi iklim layanan birokrasi harus lebih dekat dengan rakyat.
Di bawah kendali Jokowi, pemerintahannya menghadapi sebuah tantangan besar untuk memperbaiki birokrasi yang ada. Bermacam-macam problem menimpa negeri ini. Pemerintah mendatang harus menyelesaikannya mulai dari penataan birokrasi modern yang efisien. Butuh komitmen yang tinggi dalam memperbaiki dan menggesitkan birokrasi, sehingga bisa menjadi birokrasi yang profesional. Pemerintah juga harus kuat dan bersih dalam menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan, sehingga terciptalah (good gavernment) pemerintahan yang baik dan bersih.
Selama masa kampanye, Jokowi berjanji akan mereformasi birokrasi dengan cara menguatkan institusi birokrasi sebagai kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi selama kepemimpinannya. Namun, cita-cita tersebut mustahil berhasil kalau infrastruktur dan institusi birokrasi tidak diperbaiki. Karena itu, performa birokrasi sangat menentukan perekonomian negara berkembang seperti halnya Indonesia.
Untuk memperbaiki negara yang besar, dibutuhkan antusiasme yang tinggi untuk “bergotong royong” membangun negara. Rakyat jangan hanya diam. Keaktifan rakyat akan membawah perubahan yang luar biasa dalam memperbaiki birokrasi di negeri tercinta ini. Kita berharap banyak pada Jokowi-JK bisa membawa angin segar dalam menunaikan perbaikan birokrasi yang bersih dari korupsi. Tidak ada kata terlambat terwujudnya Indonesia sejahtera.
(bbg)
