DPR Kian Terbelah, Dua Kubu Gelar Rapat Paripurna
Senin, 03 November 2014 - 19:52 WIB
DPR Kian Terbelah, Dua Kubu Gelar Rapat Paripurna
A
A
A
JAKARTA - DPR akan menggelar rapat paripurna pada Selasa 4 November 2014, besok. Sementara DPR tandingan juga menggelar rapat pada hari yang sama.
DPR pada besok pagi akan menggelar rapat pengesahan terhadap mitra kerja DPR dengan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Kita akan sahkan mitra kerja besok di rapat paripurna," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (03/11/2014).
Sementara DPR tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) besok juga menggelar rapat paripurna untuk menentukan alat kelengkapan Dewan (AKD).
"Besok kita akan laksanakan rapat paripurna jam 9 pagi untuk penentuan AKD," ujar Ketua DPR Tandingan versi KIH Ida Fauziah di ruang rapat Bamus DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Dualisme DPR muncul menyusul langkah KIH atau koalisi partai politik pro pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menunjuk pemimpin sementara DPR.
KIH menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemimpin DPR yang diduduki oleh Koalisi Merah Putih (KMP).
Mereka menilai KMP otoriter atau tidak dapat diajak untuk bermusyawarat terkait komposisi pemimpin di dalam komisi-komisi DPR.
DPR pada besok pagi akan menggelar rapat pengesahan terhadap mitra kerja DPR dengan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Kita akan sahkan mitra kerja besok di rapat paripurna," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (03/11/2014).
Sementara DPR tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) besok juga menggelar rapat paripurna untuk menentukan alat kelengkapan Dewan (AKD).
"Besok kita akan laksanakan rapat paripurna jam 9 pagi untuk penentuan AKD," ujar Ketua DPR Tandingan versi KIH Ida Fauziah di ruang rapat Bamus DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2014).
Dualisme DPR muncul menyusul langkah KIH atau koalisi partai politik pro pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menunjuk pemimpin sementara DPR.
KIH menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemimpin DPR yang diduduki oleh Koalisi Merah Putih (KMP).
Mereka menilai KMP otoriter atau tidak dapat diajak untuk bermusyawarat terkait komposisi pemimpin di dalam komisi-komisi DPR.
(dam)
