DPR Tandingan Bukti Jokowi Tak Mampu Kendalikan KIH
Senin, 03 November 2014 - 09:05 WIB
DPR Tandingan Bukti Jokowi Tak Mampu Kendalikan KIH
A
A
A
JAKARTA - DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak punya pengaruh kuat di tubuh partai koalisi pendukungnya.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Bakir Ihsan mengatakan, langkah KIH membentuk pemimpin DPR tandingan secara tidak langsung menunjukkan mereka tak dikendalikan oleh Jokowi.
"Artinya pertemuan Jokowi dengan Ical dan Prabowo tak merepresentasikan kuasa KIH sebagai sekumpulan partai. Kalau bicara KIH, ya PDIP, kalau bicara PDIP ya Megawati, bukan Jokowi," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin (3/11/2014).
Karena itu, lanjut Bakir, untuk mencairkan kebekuan antagonisme dua kubu di DPR, bisa dilakukan dengan dialog intens dan komitmen kebangsaan antara Ketum PDIP Megawati Seokarnoputri, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Aburizal Bakri (Ical), dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Di sinilah komitmen kebangsaan pimpinan partai atas tersebut dipertaruhkan, apakah untuk bangsa atau untuk kuasa bagi diri dan kelompoknya," tandasnya.
Bakir menilai, Jokowi walaupun presiden, dirinya bukanlah orang penting partai. Menurutnya, Jokowi terpilih lebih sebagai pribadi dibandingkan sebagai orang PDIP.
"Sementara di DPR adalah orang-orang partai yang pada partai tertentu suaranya ditentukan oleh paternalisme ketua umumnya, seperti Megawati untuk PDIP dan Prabowo untuk Gerindra. Karena itu, peran ketum untuk mengarahkan kader-kadernya di parlemen menjadi signifikan," pungkasnya.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Bakir Ihsan mengatakan, langkah KIH membentuk pemimpin DPR tandingan secara tidak langsung menunjukkan mereka tak dikendalikan oleh Jokowi.
"Artinya pertemuan Jokowi dengan Ical dan Prabowo tak merepresentasikan kuasa KIH sebagai sekumpulan partai. Kalau bicara KIH, ya PDIP, kalau bicara PDIP ya Megawati, bukan Jokowi," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin (3/11/2014).
Karena itu, lanjut Bakir, untuk mencairkan kebekuan antagonisme dua kubu di DPR, bisa dilakukan dengan dialog intens dan komitmen kebangsaan antara Ketum PDIP Megawati Seokarnoputri, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Aburizal Bakri (Ical), dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Di sinilah komitmen kebangsaan pimpinan partai atas tersebut dipertaruhkan, apakah untuk bangsa atau untuk kuasa bagi diri dan kelompoknya," tandasnya.
Bakir menilai, Jokowi walaupun presiden, dirinya bukanlah orang penting partai. Menurutnya, Jokowi terpilih lebih sebagai pribadi dibandingkan sebagai orang PDIP.
"Sementara di DPR adalah orang-orang partai yang pada partai tertentu suaranya ditentukan oleh paternalisme ketua umumnya, seperti Megawati untuk PDIP dan Prabowo untuk Gerindra. Karena itu, peran ketum untuk mengarahkan kader-kadernya di parlemen menjadi signifikan," pungkasnya.
(kri)
