Pengamat: Konflik Bikin Daya Tawar PPP Lemah
Senin, 03 November 2014 - 07:37 WIB
Pengamat: Konflik Bikin Daya Tawar PPP Lemah
A
A
A
JAKARTA - PPP disarankan untuk segera mengakhiri konflik di internalnya. Pasalnya, akan menjadi kerugian bagi PPP karena tidak memiliki daya tawar yang besar di mata kedua koalisi.
"Sehingga tanpa menyadari bahwa keberadaan partai di antara kedua koalisi tersebut tidak utuh dalam membangun daya tawar," ujar Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi ketika dihubungi Sindonews, Senin (3/11/2014).
Menurutnya, tak heran apabila kemudian proporsi yang didapat pun belum sepenuhnya memberikan keuntungan bagi PPP sendiri saat ini. Meski harus juga diakui bahwa jatah menteri dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lebih konkret dari pada Koalisi Merah Putih (KMP).
"Mengacu pada hal tersebut, akan baik apabila PPP segera mengakhiri konflik internalnya agar mampu membangun konsolidasi dan meningkatkan daya tawar politik yang lebih besar dan penuh.
Dengan begitu, tambah Muradi, PPP akan tetap memberikan kontribusi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Apakah sebagai bagian dari pendukung pemerintah ataupun partai penyeimbang sebagai komitmen awalnya.
"Sehingga tanpa menyadari bahwa keberadaan partai di antara kedua koalisi tersebut tidak utuh dalam membangun daya tawar," ujar Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi ketika dihubungi Sindonews, Senin (3/11/2014).
Menurutnya, tak heran apabila kemudian proporsi yang didapat pun belum sepenuhnya memberikan keuntungan bagi PPP sendiri saat ini. Meski harus juga diakui bahwa jatah menteri dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lebih konkret dari pada Koalisi Merah Putih (KMP).
"Mengacu pada hal tersebut, akan baik apabila PPP segera mengakhiri konflik internalnya agar mampu membangun konsolidasi dan meningkatkan daya tawar politik yang lebih besar dan penuh.
Dengan begitu, tambah Muradi, PPP akan tetap memberikan kontribusi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Apakah sebagai bagian dari pendukung pemerintah ataupun partai penyeimbang sebagai komitmen awalnya.
(kri)
