Sibuk Berkonflik, PPP Termarjinalkan dari Percaturan Politik
Senin, 03 November 2014 - 07:06 WIB
Sibuk Berkonflik, PPP Termarjinalkan dari Percaturan Politik
A
A
A
JAKARTA - Terbentuknya dua kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta memperuncing konflik internal partai berlambang Kakbah ini. Baik Romahumuziy (Romi) dan Djan Faridz sama-sama klaim kepengurusan yang resmi.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, konflik internal dalam sebuah partai tidak memberikan keuntungan apapun bagi partai tersebut, yang ada justru partai termarjinalkan dalam percaturan politik.
"Setidaknya hal tersebut terasa saat PPP tidak diberikan porsi kekuasaan baik di pimpinan DPR maupun MPR," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin (3/11/2014).
Menurutnya, langkah agar PPP tetap dalam orbit kekuasaan menjadi pilihan di internalnya dan itu direspons oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan menggaransi mendapatkan kursi menteri dan sharing pimpinan di komisi.
Dari melihat realitas tersebut, lanjutnya, harus diakui langkah kubu Romi lebih rasional untuk memosisikan partai tetap dalam orbit kekuasaan.
"Ketimbang tetap berada dalam posisi di KMP dengan status yang tidak cukup jelas meski memang berujung pada menguatnya konflik di internal partai," pungkasnya.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, konflik internal dalam sebuah partai tidak memberikan keuntungan apapun bagi partai tersebut, yang ada justru partai termarjinalkan dalam percaturan politik.
"Setidaknya hal tersebut terasa saat PPP tidak diberikan porsi kekuasaan baik di pimpinan DPR maupun MPR," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin (3/11/2014).
Menurutnya, langkah agar PPP tetap dalam orbit kekuasaan menjadi pilihan di internalnya dan itu direspons oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan menggaransi mendapatkan kursi menteri dan sharing pimpinan di komisi.
Dari melihat realitas tersebut, lanjutnya, harus diakui langkah kubu Romi lebih rasional untuk memosisikan partai tetap dalam orbit kekuasaan.
"Ketimbang tetap berada dalam posisi di KMP dengan status yang tidak cukup jelas meski memang berujung pada menguatnya konflik di internal partai," pungkasnya.
(kri)
