Bentuk DPR Tandingan, KIH Ingin Ganggu Check & Balances
Bentuk DPR Tandingan, KIH Ingin Ganggu Check & Balances
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai bukan tanpa alasan membuat kegaduhan di parlemen dengan membuat DPR tandingan. Tujuannya, untuk menganggu Koalisi Merah Putih (KMP) mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif.
Politikus Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, dengan membentuk pemimpin DPR tandingan, KIH tidak ingin DPR efektif menjalankan fungsi check and balances.
"Padahal, peta kekuatan di DPR saat ini sudah ideal untuk mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif itu. Dalam sistem pemerintahan presidensial, dibutuhkan legislatif yang kuat agar efektif mengawasi pemerintah," ujar pria yang biasa disapa Bamsoet ini kepada Sindonews, Minggu 2 November 2014.
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, padahal KIH bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah menguasai banyak menguasai cabang kekuasaan. Bahkan, presiden pun memiliki hak prerogatif dalam lingkup eksekutif.
"Jika DPR tidak bisa efektif melaksanakan fungsi check and balances itu, akan ada banyak masalah yang berpotensi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh presiden," ucapnya.
Ia mencontohkan, skandal Bank Century, praktik kartel minyak dan kartel-kartel komoditi lainnya adalah beberapa contoh kasus paling faktual yang sampai sekarang tidak bisa dipertanggujawabkan oleh pemerintah.
"Pasalnya, kekuatan DPR untuk melakukan pengawasan terus dipreteli oleh pemerintah," tegas anggota Timwas Century ini.
Seperti diketahui, KIH membuat pemimpin DPR tandingan setelah tidak puas dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Tidak hanya menguasai pemimpin DPR dan MPR, tapi KMP juga menyapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pemimpin komisi.
KIH telah menggelar rapat paripurna dan menetapkan ketua dan wakil ketua sementara DPR. Posisi ketua dipercayakan kepada Ida Fauziah dari Fraksi PKB.
Sementara empat wakil ketua sementara DPR adalah Supriyadi (Fraksi Nasdem), Effendi Simbolon (Fraksi PDIP), Saifullah Tamliha (Fraksi PPP) dan Dossy Iskandar (Fraksi Hanura).
Politikus Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, dengan membentuk pemimpin DPR tandingan, KIH tidak ingin DPR efektif menjalankan fungsi check and balances.
"Padahal, peta kekuatan di DPR saat ini sudah ideal untuk mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif itu. Dalam sistem pemerintahan presidensial, dibutuhkan legislatif yang kuat agar efektif mengawasi pemerintah," ujar pria yang biasa disapa Bamsoet ini kepada Sindonews, Minggu 2 November 2014.
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, padahal KIH bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah menguasai banyak menguasai cabang kekuasaan. Bahkan, presiden pun memiliki hak prerogatif dalam lingkup eksekutif.
"Jika DPR tidak bisa efektif melaksanakan fungsi check and balances itu, akan ada banyak masalah yang berpotensi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh presiden," ucapnya.
Ia mencontohkan, skandal Bank Century, praktik kartel minyak dan kartel-kartel komoditi lainnya adalah beberapa contoh kasus paling faktual yang sampai sekarang tidak bisa dipertanggujawabkan oleh pemerintah.
"Pasalnya, kekuatan DPR untuk melakukan pengawasan terus dipreteli oleh pemerintah," tegas anggota Timwas Century ini.
Seperti diketahui, KIH membuat pemimpin DPR tandingan setelah tidak puas dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Tidak hanya menguasai pemimpin DPR dan MPR, tapi KMP juga menyapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pemimpin komisi.
KIH telah menggelar rapat paripurna dan menetapkan ketua dan wakil ketua sementara DPR. Posisi ketua dipercayakan kepada Ida Fauziah dari Fraksi PKB.
Sementara empat wakil ketua sementara DPR adalah Supriyadi (Fraksi Nasdem), Effendi Simbolon (Fraksi PDIP), Saifullah Tamliha (Fraksi PPP) dan Dossy Iskandar (Fraksi Hanura).
(kri)
Explore More