Tak Siap Perubahan, KIH Tak Dewasa Berpolitik
Senin, 03 November 2014 - 05:06 WIB
Tak Siap Perubahan, KIH Tak Dewasa Berpolitik
A
A
A
JAKARTA - Munculnya DPR tandingan dinilai karena ketidaksiapan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menghadapi kekalahan dan perubahan. Sebagai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK, KIH bahkan dipandang tidak dewasa dalam berpolitik.
"Bukan hanya mengganggu ritme kerja DPR, manuver membentuk pimpinan DPR tandingan memperlihatkan perilaku KIH sebagai kekuatan politik yang menolak kesetaraan eksekutif-legislatif, serta tidak dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi," ujar Politikus Golkar Bambang Soesatyo kepada Sindonews, Minggu 2 November 2014.
Bahkan, kata Anggota Komisi III DPR ini, KIH cenderung ingin menguasi semua posisi dari hulu hingga hilir. Padahal, dinilainya untuk mengikis perilaku korup para oknum birokrat sekaligus mewujudkan good and clean governance, kesetaraan eksekutif-legislatif menjadi syarat mutlak.
"Dan, agar bisa efektif menjalankan fungsi check and balances, DPR tidak boleh lagi berada di bawah ketiak pemerintah," pungkasnya.
Menurutnya, semangat Koalisi Merah Putih (KMP) mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif itu ditentang KIH dengan sengaja membuat kegaduhan di DPR. "Dengan membentuk pimpinan DPR tandingan, KIH tidak ingin DPR bisa efektif menjalankan fungsi check and balances," tandasnya.
Seperti diketahui, KIH membuat pemimpin DPR tandingan setelah tidak puas dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Tidak hanya menguasai pemimpin DPR dan MPR, tapi KMP juga menyapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pemimpin komisi.
KIH telah menggelar rapat paripurna dan menetapkan ketua dan wakil ketua sementara DPR. Posisi ketua dipercayakan kepada Ida Fauziah dari Fraksi PKB.
Sementara empat wakil ketua sementara DPR adalah Supriyadi (Fraksi Nasdem), Effendi Simbolon (Fraksi PDIP), Saifullah Tamliha (Fraksi PPP) dan Dossy Iskandar (Fraksi Hanura).
"Bukan hanya mengganggu ritme kerja DPR, manuver membentuk pimpinan DPR tandingan memperlihatkan perilaku KIH sebagai kekuatan politik yang menolak kesetaraan eksekutif-legislatif, serta tidak dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi," ujar Politikus Golkar Bambang Soesatyo kepada Sindonews, Minggu 2 November 2014.
Bahkan, kata Anggota Komisi III DPR ini, KIH cenderung ingin menguasi semua posisi dari hulu hingga hilir. Padahal, dinilainya untuk mengikis perilaku korup para oknum birokrat sekaligus mewujudkan good and clean governance, kesetaraan eksekutif-legislatif menjadi syarat mutlak.
"Dan, agar bisa efektif menjalankan fungsi check and balances, DPR tidak boleh lagi berada di bawah ketiak pemerintah," pungkasnya.
Menurutnya, semangat Koalisi Merah Putih (KMP) mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif itu ditentang KIH dengan sengaja membuat kegaduhan di DPR. "Dengan membentuk pimpinan DPR tandingan, KIH tidak ingin DPR bisa efektif menjalankan fungsi check and balances," tandasnya.
Seperti diketahui, KIH membuat pemimpin DPR tandingan setelah tidak puas dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Tidak hanya menguasai pemimpin DPR dan MPR, tapi KMP juga menyapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pemimpin komisi.
KIH telah menggelar rapat paripurna dan menetapkan ketua dan wakil ketua sementara DPR. Posisi ketua dipercayakan kepada Ida Fauziah dari Fraksi PKB.
Sementara empat wakil ketua sementara DPR adalah Supriyadi (Fraksi Nasdem), Effendi Simbolon (Fraksi PDIP), Saifullah Tamliha (Fraksi PPP) dan Dossy Iskandar (Fraksi Hanura).
(kri)
