Ketum PPP Djan Faridz Sidak Ruang Kerja Baru
Ketum PPP Djan Faridz Sidak Ruang Kerja Baru
A
A
A
JAKARTA - Djan Faridz telah ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP PPP periode 2014-2019 secara aklamasi, dalam Muktamar VIII PPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (2/11/2014) dini hari.
Ia pun melakukan sidak untuk pertama kalinya selaku Ketum PPP periode 2014-2019, ke Kantor DPP PPP di Jalan Diponogoro Nomor 60, Jakarta Pusat, Minggu (2/10/2014) siang.
Kedatangan Djan Faridz ini disambut oleh Ketum PPP periode sebelumnya, Suryadharma Ali (SDA). Dalam kesempatan itu, SDA menjelaskan kondisi terkini gedung yang akan menjadi tempat Faridz berkantor selama lima tahun ke depan.
"Untuk interior yang kurang cocok, silakan diganti. Dan untuk foto di dalam kantor ruangan Ketum PPP mohon maaf belum diganti untuk foto presiden dan wapresnya," kata SDA saat mempersilakan Djan Faridz memasuki ruangan Ketum PPP.
Mantan Menteri Agama (Menag) itu juga berpamitan kepada Faridz yang telah terpilih sebagai Ketua Umum PPP berdasarkan Muktamar VIII di Jakarta.
"Ini hari terakhir saya. Saya sudah berbenah. Pak Djan Faridz ini Ketum PPP yang sah hasil Muktamar VIII yang diakui Majelis Syariah," pungkas SDA.
Ia pun melakukan sidak untuk pertama kalinya selaku Ketum PPP periode 2014-2019, ke Kantor DPP PPP di Jalan Diponogoro Nomor 60, Jakarta Pusat, Minggu (2/10/2014) siang.
Kedatangan Djan Faridz ini disambut oleh Ketum PPP periode sebelumnya, Suryadharma Ali (SDA). Dalam kesempatan itu, SDA menjelaskan kondisi terkini gedung yang akan menjadi tempat Faridz berkantor selama lima tahun ke depan.
"Untuk interior yang kurang cocok, silakan diganti. Dan untuk foto di dalam kantor ruangan Ketum PPP mohon maaf belum diganti untuk foto presiden dan wapresnya," kata SDA saat mempersilakan Djan Faridz memasuki ruangan Ketum PPP.
Mantan Menteri Agama (Menag) itu juga berpamitan kepada Faridz yang telah terpilih sebagai Ketua Umum PPP berdasarkan Muktamar VIII di Jakarta.
"Ini hari terakhir saya. Saya sudah berbenah. Pak Djan Faridz ini Ketum PPP yang sah hasil Muktamar VIII yang diakui Majelis Syariah," pungkas SDA.
(maf)
Explore More