Tolak Aklamasi, Ahmad Yani Sindir Muktamar PPP Romi
Sabtu, 01 November 2014 - 19:06 WIB
Tolak Aklamasi, Ahmad Yani Sindir Muktamar PPP Romi
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani menolak penetapan ketua umum DPP PPP dilakukan secara aklamasi.
Yani menilai jika penetapan ketua umum menggunakan mekanisme aklamasi, bukan pemilihan maka saja dengan Muktamar ke-VIII PPP di Surabaya yang digelar kubu Romahurmuziy atau Romi.
"Kalau aklamasi saya mundur, lebih jelek dari Surabaya," kata Yani pada acara Muktamar ke-VIII PPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (1/10/2014).
Meski sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP sudah mengantongi nama Djan Faridz sebagai pilihannya, kata dia, pemilihan ketua umum harus didasarkan atas sistem yang demokratis.
Yani berharap, panitia muktamar memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta muktamar atau muktamirin menjalankan hak demokrasinya.
Dia mengatakan, suara yang dibawa pengurus di daerah bukan cuma datang dari DPW, melainkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Menurut Yani, pilihan sejumlah DPW belum tentu sama dengan pilihan DPC. Apalagi, semalam pandangan DPW tidak spesifik terkait pemilihan ketum, tetapi menanggapi laporan pertanggungjawaban DPP PPP.
"Sebanyak 2/3 DPC. (Sekira)300 lebih dari 400-an DPC mendukung saya. Maka kalau muktamar ini mau baik, tidak boleh aklamasi," tuturnya.
Seperti diketahui, Muktamar PPP di Surabaya menetapkan Romi menjadi ketua umum secara aklamasi.
Yani menilai jika penetapan ketua umum menggunakan mekanisme aklamasi, bukan pemilihan maka saja dengan Muktamar ke-VIII PPP di Surabaya yang digelar kubu Romahurmuziy atau Romi.
"Kalau aklamasi saya mundur, lebih jelek dari Surabaya," kata Yani pada acara Muktamar ke-VIII PPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (1/10/2014).
Meski sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP sudah mengantongi nama Djan Faridz sebagai pilihannya, kata dia, pemilihan ketua umum harus didasarkan atas sistem yang demokratis.
Yani berharap, panitia muktamar memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta muktamar atau muktamirin menjalankan hak demokrasinya.
Dia mengatakan, suara yang dibawa pengurus di daerah bukan cuma datang dari DPW, melainkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Menurut Yani, pilihan sejumlah DPW belum tentu sama dengan pilihan DPC. Apalagi, semalam pandangan DPW tidak spesifik terkait pemilihan ketum, tetapi menanggapi laporan pertanggungjawaban DPP PPP.
"Sebanyak 2/3 DPC. (Sekira)300 lebih dari 400-an DPC mendukung saya. Maka kalau muktamar ini mau baik, tidak boleh aklamasi," tuturnya.
Seperti diketahui, Muktamar PPP di Surabaya menetapkan Romi menjadi ketua umum secara aklamasi.
(dam)
