Anas: DPR Tandingan Gerus Citra Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan pandangannya mengenai situasi DPR yang makin memanas saat ini. DPR tandingan yang digalang Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bukanlah sikap terpuji.
Melalui sebuah surat yang ditulis tangan dari dalam rumah tahanan KPK, Anas mengatakan pola penguasaan total oleh Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen memang kurang mencerminkan spirit gotong royong dan semangat berbagi tanggung jawab.
"Tetapi membuat pimpinan DPR tandingan adalah pilihan politik yang sulit dipahami dan malah bisa memerosotkan citra politik KIH (Koalisi Indonesia Hebat)," ujar Anas Jumat (31/10/2014).
Menurut Anas, membuat parlemen tandingan sulit dipisahkan dari citra lemah, kalah, dan gagap. Boleh jadi itu bisa menggerus citra dan deposit politik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Dia menilai, Pramono Anung tidak akan mau menjadi ketua DPR tandingan. “Kalau mau berarti ada sesuatu yang luar biasa. Tidak ada nilai politik adiluhung dalam kursi Ketua DPR tandingan,” ujarnya.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini menyarankan, agar KMP dan KIH mencari jalan terbaik dengan cara duduk bersama kembali untuk membicarakan masa depan pengelolaan DPR yang mencerminkan semangat demokrasi Pancasila dan Indonesia yang majemuk.
Seperti diketahui, KIH membentuk DPR tandingan karena kecewa dengan KMP yang menguasai seluruh kursi pemimpin di parlemen, baik pemimpin DPR, MPR, komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). KIH sudah membentuk pemimpin DPR sendiri dan segera membentuk pemimpin komisi dan alat kelengkapan DPR.
Melalui sebuah surat yang ditulis tangan dari dalam rumah tahanan KPK, Anas mengatakan pola penguasaan total oleh Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen memang kurang mencerminkan spirit gotong royong dan semangat berbagi tanggung jawab.
"Tetapi membuat pimpinan DPR tandingan adalah pilihan politik yang sulit dipahami dan malah bisa memerosotkan citra politik KIH (Koalisi Indonesia Hebat)," ujar Anas Jumat (31/10/2014).
Menurut Anas, membuat parlemen tandingan sulit dipisahkan dari citra lemah, kalah, dan gagap. Boleh jadi itu bisa menggerus citra dan deposit politik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Dia menilai, Pramono Anung tidak akan mau menjadi ketua DPR tandingan. “Kalau mau berarti ada sesuatu yang luar biasa. Tidak ada nilai politik adiluhung dalam kursi Ketua DPR tandingan,” ujarnya.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini menyarankan, agar KMP dan KIH mencari jalan terbaik dengan cara duduk bersama kembali untuk membicarakan masa depan pengelolaan DPR yang mencerminkan semangat demokrasi Pancasila dan Indonesia yang majemuk.
Seperti diketahui, KIH membentuk DPR tandingan karena kecewa dengan KMP yang menguasai seluruh kursi pemimpin di parlemen, baik pemimpin DPR, MPR, komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). KIH sudah membentuk pemimpin DPR sendiri dan segera membentuk pemimpin komisi dan alat kelengkapan DPR.
(kri)