Ancaman Pemecatan, DPC PPP Ramai-ramai Tantang Balik Romi
Jum'at, 31 Oktober 2014 - 15:37 WIB
Ancaman Pemecatan, DPC PPP Ramai-ramai Tantang Balik Romi
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PPP mengaku tak takut dengan ancaman pemecatan yang dilontarkan kubu Romahurmuziy (Romi) terkait kehadiran mereka di Muktamar PPP kubu Suryadharma Ali di Jakarta.
Ketua DPC Kabupaten Yalimo Papua Elia Yare menceritakan, dirinya tidak hadir saat Muktamar di Surabaya lantaran belum waktunya. Kemudian, ancaman pemecatan dan penggantian itu pun masuk ke dia. Yare dinilai tak menjalankan perintah DPW.
Yare akhirnya memilih datang ke Muktamar Jakarta. Dia beralasan Muktamar yang digelar di Hotel Grand Sahid ini dianggap sah karena mengacu pada AD/ART.
"Seperti Pasal 51 itu kan jelas kalau Muktamar setelah pemerintahan terbentuk. Jadi saya tidak takut sebenarnya," ujar Yare di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Berbeda dengan Yare, Sekretaris DPC Lanny Jaya Papua, Aman Yikwa mengaku tidak mendapat sanksi pemecatan lantaran tidak hadir dalam Muktamar di Surabaya. Meski begitu, jika kehadirannya di Muktamar Jakarta terancam bakal dipecat, Yikwa mengaku akan menerima.
Dia mengatakan, kehadirannya di Muktamar Jakarta hanya menjalankan AD/ART dan menyelamatkan kepengurusan di daerah. "Jadi kita pemimpin mau kayak gimana kita enggak pikirkan (pemecatan). Siapapun orangnya kita tetap pengaruh di situ (daerah)," ungkapnya.
Sementara, Sekretaris DPC Malang Aan Masyhuri mengatakan, ancaman sanksi pemecatan dari kubu Romi memang sempat ia dengar. Namun, ia mengaku belum mendapat ancaman tersebut.
Dia pun memberanikan hadir di Muktamar Jakarta lantaran Muktamar ini dianggap sah. Sebab, Muktamar ini dijalankan setelah pemerintah baru terbentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dalam AD/ART.
"Tapi dengan nanti setelah (Muktamar) ini menjadi suatu pengesahan, (pemecatan) yang ini dengan sendirinya gugur. Tidak berlaku pemecatan itu," tambahnya.
Sebelumnya, pada rapat perdana pimpinan nasional PPP, Romahurmuziy (Romi) yang dikukuhkan menjadi ketua umum versi Muktamar Surabaya meminta kepada kader dan pengurus di daerah untuk tak menghadiri Muktamar di Jakarta. Bahkan, Romi tak segan-segan akan memberikan sanksi keras bagi mereka yang hadir di Muktamar versi Suryadharma Ali.
"Bagi mereka yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang tegas, termasuk pemberhentian dari pengurus dan keanggotaan partai," kata Romi di Hotel Crown Plaza, Jakarta Selatan 29 Oktober 2014.
Ketua DPC Kabupaten Yalimo Papua Elia Yare menceritakan, dirinya tidak hadir saat Muktamar di Surabaya lantaran belum waktunya. Kemudian, ancaman pemecatan dan penggantian itu pun masuk ke dia. Yare dinilai tak menjalankan perintah DPW.
Yare akhirnya memilih datang ke Muktamar Jakarta. Dia beralasan Muktamar yang digelar di Hotel Grand Sahid ini dianggap sah karena mengacu pada AD/ART.
"Seperti Pasal 51 itu kan jelas kalau Muktamar setelah pemerintahan terbentuk. Jadi saya tidak takut sebenarnya," ujar Yare di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Berbeda dengan Yare, Sekretaris DPC Lanny Jaya Papua, Aman Yikwa mengaku tidak mendapat sanksi pemecatan lantaran tidak hadir dalam Muktamar di Surabaya. Meski begitu, jika kehadirannya di Muktamar Jakarta terancam bakal dipecat, Yikwa mengaku akan menerima.
Dia mengatakan, kehadirannya di Muktamar Jakarta hanya menjalankan AD/ART dan menyelamatkan kepengurusan di daerah. "Jadi kita pemimpin mau kayak gimana kita enggak pikirkan (pemecatan). Siapapun orangnya kita tetap pengaruh di situ (daerah)," ungkapnya.
Sementara, Sekretaris DPC Malang Aan Masyhuri mengatakan, ancaman sanksi pemecatan dari kubu Romi memang sempat ia dengar. Namun, ia mengaku belum mendapat ancaman tersebut.
Dia pun memberanikan hadir di Muktamar Jakarta lantaran Muktamar ini dianggap sah. Sebab, Muktamar ini dijalankan setelah pemerintah baru terbentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dalam AD/ART.
"Tapi dengan nanti setelah (Muktamar) ini menjadi suatu pengesahan, (pemecatan) yang ini dengan sendirinya gugur. Tidak berlaku pemecatan itu," tambahnya.
Sebelumnya, pada rapat perdana pimpinan nasional PPP, Romahurmuziy (Romi) yang dikukuhkan menjadi ketua umum versi Muktamar Surabaya meminta kepada kader dan pengurus di daerah untuk tak menghadiri Muktamar di Jakarta. Bahkan, Romi tak segan-segan akan memberikan sanksi keras bagi mereka yang hadir di Muktamar versi Suryadharma Ali.
"Bagi mereka yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang tegas, termasuk pemberhentian dari pengurus dan keanggotaan partai," kata Romi di Hotel Crown Plaza, Jakarta Selatan 29 Oktober 2014.
(kri)
