Ratusan Kelurahan Rawan Banjir
Ratusan Kelurahan Rawan Banjir
A
A
A
JAKARTA - Sedikitnya 125 kelurahan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat terancam banjir. Ancaman ini akibat masih banyak proyek penanggulangan banjir yang belum selesai dikerjakan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Bambang Musyawardana menuturkan, ke-125 kelurahan tersebut umumnya berada di sekitar kawasan yang dilintasi aliran sungai besar dan saluran penghubung. Namun, Bambang tidak merinci kelurahan yang terancam banjir tersebut. Ancaman banjir diperkirakan terjadi pada puncak musim hujan yakni Januari.
”Umumnya kelurahan yang berdekatan dengan SungaiCiliwung, Krukut, Angke, dan Sunter,” kata Bambang di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Kendati ancaman banjir terbesar terdapat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, bukan berarti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat aman. Di sana juga terdapat daerah yang dilintasi sungai besar. Sebagian telah dinormalisasi, namun ada belum sehingga permukiman warga tetap terancam luapan banjir. Bambang belum dapat memastikan seperti apa volume banjir di puncak musim hujan nanti karena bergantung intensitas hujan.
Sementara itu, program Pemprov DKI Jakarta membangun 1.949 titik sumur resapan terhenti di 2013. Tahun ini rencana penambahan sarana tersebut belum menunjukkan peningkatan. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) DKI Jakarta Harris Pindratno mengaku pembangunan sumur resapan baru berlangsung terlambat. Hal itu karena proses berbelitbelit di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta.
Sejatinya pengerjaan 7.000 titik sudah dimulai beberapa bulan lalu, namun itu baru masuk tahap penyelesaian kontrak dengan pelaksana proyek, sedangkan pekerjaan fisik belum terlihat. ”Ini mau akan dikerjakan. Diperkirakan akhir Desember selesai,” klaimnya. Harris mengeluhkan lambatnya proses lelang di ULP Barang dan Jasa sehingga banyak program terlambat terlaksana. Hal ini mengganggu proses pencapaian indeks kinerja.
”Keterlambatan itu tidak di DPE saja. Sejumlah dinas lainnya juga mengalami hal serupa,” tandasnya. K epala ULP Barang dan Jasa DKI Jakarta, I Dewa Gede Soni menolak anggapan pihaknya memperlambat proses lelang. Keterlambatan akibat banyak berkas yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak lengkap atau tidak sesuai sehingga tahap lelang tidak dapat diteruskan.
”Kalau kelengkapan dokumennya (SKPD/ UKPD) belum lengkap, kami tidak bisa ditindaklanjuti. Harus dipenuhi secara benar dan lengkap,” ujarnya. Selain itu, SKPD juga terlambat memperbaiki dokumen. Menurutnya, syarat kelengkapan dokumen lelang tidak bisa ditoleransi karena berdampak pada kualitas lelang. ”Penyebab lainnya server rusak. Itu mengganggu kinerja anak buah saya,” tandasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan menyebutkan, pihaknya menyiapkan beberapa upaya antisipasi dampak banjir tahun ini dan awal 2015. Pertama, memperbaiki drainase di lima wilayah. Saat ini perbaikan terus berlangsung dengan mengganti gorong-gorong dan mengeruk lumpur. Kedua, pengecekan pompa pengendali banjir dan pintu air. Langkah itu diambil sebagai pembelajaran dari banjir yang menggenangi kawasan Pluit, Januari 2013.
Salah satu penyebab banjir di permukiman mewah itu karena tidak berfungsinya pompa air. Hasil pengecekan menunjukkan ada beberapa pompa tidak berfungsi maksimal. Ketiga, mendorong satgas banjir merespons komplain masyarakat. Sedangkan koordinasi dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat terus diintensifkan terkait penanganan saluran makro dan pengerukan kali.
”Rasanya sudah relatif lebih baik. Sudah banyak sekali lumpur-lumpur maupun endapan yang diangkat dari badan kali. Daya tampung kali akan lebih besar,” akunya. Menurut Manggas, wilayah yang rawan teredam banjir yakni Kapuk, Jakarta Barat; Petogogan, Jakarta Selatan; dan Tebet, Jakarta Selatan yang berdekatan dengan Kali Mampang. Di Kapuk, pekerjaan tanggul belum selesai sehingga jika terjadi robmaka permukiman warga akan terkena banjir.
Dia menyadari normalisasi sungai dan saluran lainnya telat karena pembebasan lahan memakan waktu cukup lama. Dari 884 saluran penghubung, hampir 90% dipenuhi bangunan liar. Lebar kali yang mestinya 20 meter menjadi 3 meter. Sulitnya membebaskan lahan juga karena pengadaan rumah susun untuk penampung warga yang terkena relokasi belum rampung. Kepala Pusat Litbang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Edvin Adrian memperkirakan hujan mulai intens mengguyur wilayah Jabodetabek pada November dan Desember.
Bulan ini merupakan musim transisi dari kemarau ke musim hujan. Hingga awal November, cuaca di Jabodetabek tidak merata. Hal itu dipicu arah angin yang mengandung air dari berbagai arah.
Ilham safutra
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Bambang Musyawardana menuturkan, ke-125 kelurahan tersebut umumnya berada di sekitar kawasan yang dilintasi aliran sungai besar dan saluran penghubung. Namun, Bambang tidak merinci kelurahan yang terancam banjir tersebut. Ancaman banjir diperkirakan terjadi pada puncak musim hujan yakni Januari.
”Umumnya kelurahan yang berdekatan dengan SungaiCiliwung, Krukut, Angke, dan Sunter,” kata Bambang di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Kendati ancaman banjir terbesar terdapat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, bukan berarti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat aman. Di sana juga terdapat daerah yang dilintasi sungai besar. Sebagian telah dinormalisasi, namun ada belum sehingga permukiman warga tetap terancam luapan banjir. Bambang belum dapat memastikan seperti apa volume banjir di puncak musim hujan nanti karena bergantung intensitas hujan.
Sementara itu, program Pemprov DKI Jakarta membangun 1.949 titik sumur resapan terhenti di 2013. Tahun ini rencana penambahan sarana tersebut belum menunjukkan peningkatan. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) DKI Jakarta Harris Pindratno mengaku pembangunan sumur resapan baru berlangsung terlambat. Hal itu karena proses berbelitbelit di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta.
Sejatinya pengerjaan 7.000 titik sudah dimulai beberapa bulan lalu, namun itu baru masuk tahap penyelesaian kontrak dengan pelaksana proyek, sedangkan pekerjaan fisik belum terlihat. ”Ini mau akan dikerjakan. Diperkirakan akhir Desember selesai,” klaimnya. Harris mengeluhkan lambatnya proses lelang di ULP Barang dan Jasa sehingga banyak program terlambat terlaksana. Hal ini mengganggu proses pencapaian indeks kinerja.
”Keterlambatan itu tidak di DPE saja. Sejumlah dinas lainnya juga mengalami hal serupa,” tandasnya. K epala ULP Barang dan Jasa DKI Jakarta, I Dewa Gede Soni menolak anggapan pihaknya memperlambat proses lelang. Keterlambatan akibat banyak berkas yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak lengkap atau tidak sesuai sehingga tahap lelang tidak dapat diteruskan.
”Kalau kelengkapan dokumennya (SKPD/ UKPD) belum lengkap, kami tidak bisa ditindaklanjuti. Harus dipenuhi secara benar dan lengkap,” ujarnya. Selain itu, SKPD juga terlambat memperbaiki dokumen. Menurutnya, syarat kelengkapan dokumen lelang tidak bisa ditoleransi karena berdampak pada kualitas lelang. ”Penyebab lainnya server rusak. Itu mengganggu kinerja anak buah saya,” tandasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan menyebutkan, pihaknya menyiapkan beberapa upaya antisipasi dampak banjir tahun ini dan awal 2015. Pertama, memperbaiki drainase di lima wilayah. Saat ini perbaikan terus berlangsung dengan mengganti gorong-gorong dan mengeruk lumpur. Kedua, pengecekan pompa pengendali banjir dan pintu air. Langkah itu diambil sebagai pembelajaran dari banjir yang menggenangi kawasan Pluit, Januari 2013.
Salah satu penyebab banjir di permukiman mewah itu karena tidak berfungsinya pompa air. Hasil pengecekan menunjukkan ada beberapa pompa tidak berfungsi maksimal. Ketiga, mendorong satgas banjir merespons komplain masyarakat. Sedangkan koordinasi dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat terus diintensifkan terkait penanganan saluran makro dan pengerukan kali.
”Rasanya sudah relatif lebih baik. Sudah banyak sekali lumpur-lumpur maupun endapan yang diangkat dari badan kali. Daya tampung kali akan lebih besar,” akunya. Menurut Manggas, wilayah yang rawan teredam banjir yakni Kapuk, Jakarta Barat; Petogogan, Jakarta Selatan; dan Tebet, Jakarta Selatan yang berdekatan dengan Kali Mampang. Di Kapuk, pekerjaan tanggul belum selesai sehingga jika terjadi robmaka permukiman warga akan terkena banjir.
Dia menyadari normalisasi sungai dan saluran lainnya telat karena pembebasan lahan memakan waktu cukup lama. Dari 884 saluran penghubung, hampir 90% dipenuhi bangunan liar. Lebar kali yang mestinya 20 meter menjadi 3 meter. Sulitnya membebaskan lahan juga karena pengadaan rumah susun untuk penampung warga yang terkena relokasi belum rampung. Kepala Pusat Litbang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Edvin Adrian memperkirakan hujan mulai intens mengguyur wilayah Jabodetabek pada November dan Desember.
Bulan ini merupakan musim transisi dari kemarau ke musim hujan. Hingga awal November, cuaca di Jabodetabek tidak merata. Hal itu dipicu arah angin yang mengandung air dari berbagai arah.
Ilham safutra
(ars)
Explore More