Pimpinan Komisi Dipilih Tanpa Fraksi KIH
Rabu, 29 Oktober 2014 - 15:51 WIB
Pimpinan Komisi Dipilih Tanpa Fraksi KIH
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan DPR menegaskan tidak ingin larut dalam perdebatan mengenai mekanisme pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan (AKD). Meskipun empat fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tetap menolak menyerahkan susunan nama anggotanya, pimpinan DPR tetap akan melangsungkan pemilihan pimpinan komisi dan AKD pada hari ini.
”Jadi, besok(hariini) langsung ke acara pemilihan komisi dan AKD. Saya sendiri langsung memimpin di komisi I, II, III, Badan Legislatif (Baleg), dan BKSP (Badan Kerja Sama Parlemen),” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR di Jakarta kemarin.
Fadli mengatakan, empat fraksi yang belum menyerahkan nama tersebut tetap ditunggu hingga sebelum pemilihan pimpinan. Namun, jikapun tidak, itu bukan masalah karena jumlah anggota fraksi yang menyerahkan nama sudah kuorum atau sudah memenuhi syarat 50% plus satu.
Menurut Fadli, mekanisme pemilihan pimpinan, setiap fraksi diberi kesempatan mengajukan usulan paket pimpinan. ”Nanti bisa musyawarah mufakat atau voting. Mekanisme itu nanti akan kita pilih,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Jika empat fraksi KIH tidak menyerahkan nama, dipastikan mereka tidak akan memiliki satu pun perwakilan di pimpinan setiap komisi yang berjumlah 11 dan 5 AKD.
Penetapan anggota komisi dan AKD ini berlarut-larut karena fraksi KIH menolak menyerahkan nama anggotanya. Penolakan tersebut diduga karena jatah kursi pimpinan yang diminta tidak juga dipenuhi Koalisi Merah Putih (KMP).
Bahkan, dalam rapat paripurna untuk keempat kalinya dengan agenda penetapan komisi dan AKD kemarin, terjadi kericuhan akibat nama-nama anggota yang diserahkan fraksi PPP ditolak. Kubu Romahurmuziy (Romi) yang berafiliasi ke KIH menolak nama-nama yang diserahkan kubu Suryadharma Ali (SDA) yang berafiliasi ke Koalisi Merah Putih (KMP).
Di sisi lain, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung mengatakan, KIH sebenarnya tidak meminta jatah banyak-banyak dari total pimpinan AKD sebanyak 47 kursi. Pihaknya hanya meminta 16 kursi agar ada perwakilan dari KIH di setiap komisi dan AKD.
”Tapi mereka menganggap permintaan kita berlebihan, di mana berlebihannya?” ujarnya kemarin.
Menurut Pramono, kemarin dirinya sudah berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa dan intinya menyepakati dilakukan mekanisme musyawarah dalam pemilihan pimpinan.
Kiswondari
”Jadi, besok(hariini) langsung ke acara pemilihan komisi dan AKD. Saya sendiri langsung memimpin di komisi I, II, III, Badan Legislatif (Baleg), dan BKSP (Badan Kerja Sama Parlemen),” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR di Jakarta kemarin.
Fadli mengatakan, empat fraksi yang belum menyerahkan nama tersebut tetap ditunggu hingga sebelum pemilihan pimpinan. Namun, jikapun tidak, itu bukan masalah karena jumlah anggota fraksi yang menyerahkan nama sudah kuorum atau sudah memenuhi syarat 50% plus satu.
Menurut Fadli, mekanisme pemilihan pimpinan, setiap fraksi diberi kesempatan mengajukan usulan paket pimpinan. ”Nanti bisa musyawarah mufakat atau voting. Mekanisme itu nanti akan kita pilih,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Jika empat fraksi KIH tidak menyerahkan nama, dipastikan mereka tidak akan memiliki satu pun perwakilan di pimpinan setiap komisi yang berjumlah 11 dan 5 AKD.
Penetapan anggota komisi dan AKD ini berlarut-larut karena fraksi KIH menolak menyerahkan nama anggotanya. Penolakan tersebut diduga karena jatah kursi pimpinan yang diminta tidak juga dipenuhi Koalisi Merah Putih (KMP).
Bahkan, dalam rapat paripurna untuk keempat kalinya dengan agenda penetapan komisi dan AKD kemarin, terjadi kericuhan akibat nama-nama anggota yang diserahkan fraksi PPP ditolak. Kubu Romahurmuziy (Romi) yang berafiliasi ke KIH menolak nama-nama yang diserahkan kubu Suryadharma Ali (SDA) yang berafiliasi ke Koalisi Merah Putih (KMP).
Di sisi lain, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung mengatakan, KIH sebenarnya tidak meminta jatah banyak-banyak dari total pimpinan AKD sebanyak 47 kursi. Pihaknya hanya meminta 16 kursi agar ada perwakilan dari KIH di setiap komisi dan AKD.
”Tapi mereka menganggap permintaan kita berlebihan, di mana berlebihannya?” ujarnya kemarin.
Menurut Pramono, kemarin dirinya sudah berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa dan intinya menyepakati dilakukan mekanisme musyawarah dalam pemilihan pimpinan.
Kiswondari
(ftr)
