Politisi PPP Gulingkan Meja

JAKARTA - Suasana ricuh kembali mewarnai rapat paripurna DPR. Dalam rapat paripurna IV kemarin, dua politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahkan menggulingkan meja sesaat setelah rapat ditutup.

Kondisi ini terjadi sebagai dampak konflik internal partai tersebut terkait pengesahan nama anggota alat kelengkapan Dewan (AKD).

Aksi guling meja tentu saja sangat mengagetkan. Sesaat setelah rapat paripurna ditutup pimpinan sidang, Agus Hermanto, tiba-tiba terdengar suara bruk. Ternyata sebuah meja terguling karena ditendang politikus PPP Hasrul Azwar. Tak cukup di situ, ketua Fraksi PPP kubu Romahurmuziy (Romi) tersebut juga menggulingkan meja di sebelahnya dengan tangannya. Botol minuman, mikrofon, dan sejumlah dokumen berserakan di lantai bercampur dengan gelas yang pecah.

Setelah menggulingkan meja, Hasrul berjalan menuju podium pimpinan sembari menunjuk ke arah pimpinan yang tengah meninggalkan ruang paripurna. Namun hal tersebut tidak direspons para pimpinan Dewan. Hasrul pun bergegas meninggalkan ruang paripurna bersama dengan Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar VIII Romi.

Sejumlah pengamat menilaisikap yang dipertontonkan para wakil rakyat tersebut sangat tidak pantas. Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, misalnya, menilai aksi demikian merupakan contoh betapa buruk kualitas anggota Dewan.

"Itu menunjukkan sikap ketidak dewasaan anggota legislatif. Dia lupa bahwa di pundaknyalah nama DPR dipertaruhkan," ucap Emrus keras.

Pengamat yang juga guru besar ilmu politik Universitas Indonesia Arbi Sanit melihat perilaku demikian mencerminkan para anggota Dewan yang ricuh itu bukan politisi profesional. Ia mengatakan, jika dalam sebuah rapat paripurna tidak dicapai kesepakatan, anggota Dewan tersebut harus mencari ruang kompromi dengan yang lainnya."Ini yang ada mereka tidak mencari ruang-ruang yang lebih kompromistis. Mereka seolah tidak mau melangkah satu sama lain," ujarnya.

Sebelumnya, rapat paripurna dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Rapat dipimpin Agus Hermanto dengan agenda pengesahan pembentukan AKD dari Fraksi PPP yang sudah menyerahkan susunan nama anggota AKD-nya pada Senin lalu (27/10). Kemudian nama anggota AKD Fraksi PPP itu dimunculkan lewat layar proyeksi di sayap kiri atas meja pimpinan."Setuju? Setuju?" kata Agus. Kemudian, tanpa mendengarkan interupsi dari anggota Fraksi PPP, Agus langsung mengetuk palu untuk mengesahkan AKD dari Fraksi PPP itu.

Ketukan palu tersebut disambut dengan hujan interupsi, khususnya dari anggota Fraksi PPP. Sekretaris Fraksi PPP kubu Romi, Arwani Thomafi, mengatakan semestinya apa yang dibacakan ketua tadi harus diperjelas dulu bahwa itu surat usulan dari siapa. Karena menurut paripurna tanggal 2 Oktober 2014 kemarin sampai hari ini, belum ada perubahan kepemimpinan fraksi yang didengar dan disetujui semua. "Sehingga kami mohon forum ini menghormati dinamika yang ada di internal partai kami," ujarnya dalam paripurna.

Oleh karena itu, lanjutnya, Fraksi PPP minta diberi kesempatan untuk mengonfirmasi atas dasar apa pimpinan mengesahkan atau mengonfirmasi perubahan ketua Fraksi PPP.

Dia juga berharap dinamika di DPR ini berjalan dengan baik tanpa intervensi di internal fraksi. "Dan kami minta apa yang dilakukan pimpinan tadi dengan mengetuk palu dicabut," tutupnya. Hal senada diungkapkan politikus PPP lainnya, Anwar Idris, Asrul Sani, Amir Uskara, dan Reni Marlinawati.

Anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno ikut bersuara. Dia menyatakan pihaknya tidak bermaksud mencampuri urusan internal Fraksi PPP. Tapi, gaya pimpinan rapat, Agus Hermanto, dinilai ada dorongan instingtual dalam mengetuk palu secara sepihak."Terkesan ceroboh dan maaf kalau saya sampai mengatakan bodoh," ujarnya.

Pernyataan Hendrawan langsung menimbulkan reaksi politisi lain. Sejumlah anggota DPR berseru agar Hendrawan segera mencabut kata bodoh itu. Hendrawan pun meminta maaf dan mencabut kata bodohnya yang ditujukan kepada pimpinan rapat. Lalu, dengan nada meninggi Agus menimpali, walaupun Hendrawan adalah profesor, tapi untuk di Dewan dirinya lebih lama dan berpengalaman sehingga dalam memimpin sidang dia menanyakan dua kali baru mengetuk."Saya rasa saya tidak pernah buru-buru," tegasnya.

Selanjutnya, karena perdebatan ini disebabkan dinamika internal Fraksi PPP, pimpinan membuka kesempatan kepada ketua fraksi dari kedua kubu untuk menjelaskan. Hasrul menjelaskan, pimpinan DPR sudah tahu bahwa ada konflik di fraksi dan dia pun mempertanyakan kenapa pimpinan tidak mengundang pihaknya.

Dia menyayangkan pula pimpinan telah memutuskan anggota AKD dari Fraksi PPP tanpa mengundang pihaknya terlebih dulu untuk memberikan konfirmasi.

"Ketua fraksi yang sah masih saya. SK SDA (Suryadharma Ali) itu bodong tanpa tanda tangan sekjen. Jadi izinkan kami menyelesaikan masalah internal kami," ujar Hasrul.

Menurut Hasrul, etika sebagai pimpinan, pimpiman seharusnya ke pihak yang bersangkutan. Dirinya tidak ingin partai lain mencampuri urusan PPP. Pihaknya tidak mau ada kelompok yang mengambil keuntungan dari konflik PPP.

"Sebanyak 39 anggota DPR, 34 (Fraksi PPP) mendukung kami. Itu yang mengajukan ambisi ingin menjadi pimpinan komisi dan AKD. Bila perlu undang SDA, undang Romi," tandasnya.

Pimpinan lain, Fahri Hamzah, mengatakan, mengenai surat PPP, perlu diketahui bahwa dalam tata tertib DPR tidak ada hak anggota membentuk fraksi sendiri. Yang membentuk fraksi adalah DPP partai dan surat DPP yang ada di Sekjen DPR hanya ada surat yang ditandatangani SDA (Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar VII). Karena surat hanya satu, maka surat dari SDA jadi sah menurut prosedur hukum yang dibacakan di sini. Kalau ada perubahan silakan diajukan ke Sekjen."Dan saya usulkan adalah kita tunda pemilihan AKD dan kita beri kesempatan kepada PPP untuk selesaikan masalahnya sampai besok pagi (hari ini)," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP kubu SDA Epyardi Asda menjelaskan, sewaktu SDA mengeluarkan surat masih sebagai ketua. Dengan demikian, kata dia, surat SDA itu bukan abalabal."Justru Hasrul Azwar ini yang abal-abal, dia yang membungkuk-bungkuk kepada SDA. Baca AD/ART PPP. Malu kita dilihat orang. Kalau Pak Romi sebagai ketua umum, itu masih debatable," paparnya.

Menurut dia, Mahkamah Partai PPP mengeluarkan putusan sela bahwa muktamar yang sah dihadiri kedua kubu, yakni SDA dan Romi. Karena belum juga islah, kepengurusan diambil alih Majelis Syariah yang baru dimulai 30 Oktober 2014 nanti."Sesuai dengan DPP dan surat pemberhentian Hasrul juga sudah ada," tandasnya.

Kemudian anggota Fraksi PKS, Refrizal, mengingatkan bahwa paripurna ini merupakan paripurna yang keempat. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak mengambil keputusan.

Tiba-tiba Romi hadir dan menghampiri Hasrul dengan membawa surat dari Kemenkumham. Hasrul mengatakan dalam paripurna, surat keputusan dari Kemenkumham memutuskan untuk mengesahkan kepemimpinan DPP PPP hasil Muktamar VIII dengan Ketua Romahurmuziy dan Sekjen Aunur Rofiq.

Namun hal tersebut kemudian dipotong oleh pimpinan rapat. Menurut Agus, Fraksi PPP sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan dan Agus langsung menutup rapat paripurna yang mulai tidak kondusif dengan mengetuk palu. Karena tidak puas, Hasrul berjalan menuju meja pimpinan dan menyerahkan surat tersebut.

Hasrul Azwar Membantah

Ketua Fraksi PPP kubu Romi, Hasrul Azwar, membantah bahwa dirinya menggulingkan meja-meja tersebut. Dia justru menuduh temannya yang juga politikus PPP Iskandar Syaichu."Bukan saya. Itu Pak Iskandar melangkah buru-buru kemudian terguling meja di depannya, mejanya Mas Romi. Gak sengaja itu. Jangan dibesarbesarkan," kata Hasrul seusai rapat internal fraksi.

Dia sendiri menyayangkan susunan AKD yang ditayangkan dalam paripurna itu susunan AKD versi Epyardi. Padahal, dirinya juga menyerahkan susunan nama AKD tapi itu tidak ditayangkan. Pimpinan Dewan pun tidak mengundang pihaknya terlebih dulu. "Pimpinan cenderung ke satu pihak, itu tidak boleh, tidak etis,"jelasnya.

Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanulhaq menyesalkan kisruh rapat paripurna DPR dengan agenda penetapan nama-nama anggota fraksi AKD.

Menurut dia, kekisruhan itu tidak perlu terjadi seandainya pimpinan sidang bertindak bijak dengan mempertimbangkan realitas adanya konflik internal di dalam tubuh PPP."Kita harus menghormati dinamika di PPP, tapi seharusnya pimpinan sidang tidak membiarkan adanya ruang untuk saling membuka aib dan aurat politik di sini (paripurna)," katanya.

Kiswondari/Dian ramdhani/ant