Tak Ada Orang Batak di Kabinet Kerja, Ini Kata Hasto
Rabu, 29 Oktober 2014 - 04:29 WIB
Tak Ada Orang Batak di Kabinet Kerja, Ini Kata Hasto
A
A
A
JAKARTA - Protes relawan Jokowi-JK di Sumatera Utara ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Protes itu tentang tak adanya satupun orang dari suku Batak yang masuk di kabinet kerja Jokowi - JK.
Hasto mengatakan sebenarnya mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar sempat masuk bursa kabinet kerja Jokowi-JK.
"Sebenarnya saat itu ada, yang disampaikan kepada bapak Mahendra Siregar. Saat itu pak Mahendra untuk ditugaskan menjadi Menteri Perdagangan," kata Hasto usai menghadiri Harlah ke-50 Partai Golkar di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2014) malam.
Namun, kata dia, saat dipanggil ke Istana Merdeka, Mahendra sedang berada di Amerika Serikat.
"Sehingga kesempatan yang diberikan ke pak Mahendra Siregar akhirnya beliau tidak bisa menjalankan tugas itu. Seperti itu. Demikian pula yang lain," tuturnya.
Akan tetapi, menurut dia, aspek pemilihan menteri bukanlah dari aspek suku maupun agama.
"Dia akan jadi menterinya Republik Indonesia. Jadi bukan perwakilan. Kalau perwakilan harus 200 menteri, karena disitu ada suku, agama," ungkap Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini.
Protes itu tentang tak adanya satupun orang dari suku Batak yang masuk di kabinet kerja Jokowi - JK.
Hasto mengatakan sebenarnya mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar sempat masuk bursa kabinet kerja Jokowi-JK.
"Sebenarnya saat itu ada, yang disampaikan kepada bapak Mahendra Siregar. Saat itu pak Mahendra untuk ditugaskan menjadi Menteri Perdagangan," kata Hasto usai menghadiri Harlah ke-50 Partai Golkar di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2014) malam.
Namun, kata dia, saat dipanggil ke Istana Merdeka, Mahendra sedang berada di Amerika Serikat.
"Sehingga kesempatan yang diberikan ke pak Mahendra Siregar akhirnya beliau tidak bisa menjalankan tugas itu. Seperti itu. Demikian pula yang lain," tuturnya.
Akan tetapi, menurut dia, aspek pemilihan menteri bukanlah dari aspek suku maupun agama.
"Dia akan jadi menterinya Republik Indonesia. Jadi bukan perwakilan. Kalau perwakilan harus 200 menteri, karena disitu ada suku, agama," ungkap Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini.
(ysw)
