Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Menpan RB Pikir-pikir Akan Terima CPNS di 2015
Menpan RB Pikir-pikir Akan Terima CPNS di 2015
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengaku akan mengambil langkah hati-hati dalam moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Moratorium itu jangan diterjemahkan diberhentikan. Moratorium itu begini, misal Anda lagi jalan, kemudian macet, Anda berhenti apakah mau tetap lanjut atau putar balik," ujar Yuddy di Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
"Jadi moratorium itu berpikir secara jernih, agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi ini efisien dan produktif," jelasnya.
Menurut politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, penerimaan CPNS tahun 2015 nanti, harus kembali dikaji.
"Bukan ada p‎enerimaan atau enggak, berpikir kembali, masih dikaji," jelasnya.
Lebih lanjut Yuddy mengatakan, moratorium ini akan dilaksanakan setiap tahun selama dia menjabat menjadi Menpan RB.
"Sampai lima tahun ke depan. Namun ini menyangkut aspirasi orang banyak. Menyangkut produktifitas birokrasi dan juga menyangkut penilaian kinerja PNS. Maka akan berhati-hati mengambil keputusan," tuturnya.
"Moratorium itu jangan diterjemahkan diberhentikan. Moratorium itu begini, misal Anda lagi jalan, kemudian macet, Anda berhenti apakah mau tetap lanjut atau putar balik," ujar Yuddy di Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
"Jadi moratorium itu berpikir secara jernih, agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi ini efisien dan produktif," jelasnya.
Menurut politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, penerimaan CPNS tahun 2015 nanti, harus kembali dikaji.
"Bukan ada p‎enerimaan atau enggak, berpikir kembali, masih dikaji," jelasnya.
Lebih lanjut Yuddy mengatakan, moratorium ini akan dilaksanakan setiap tahun selama dia menjabat menjadi Menpan RB.
"Sampai lima tahun ke depan. Namun ini menyangkut aspirasi orang banyak. Menyangkut produktifitas birokrasi dan juga menyangkut penilaian kinerja PNS. Maka akan berhati-hati mengambil keputusan," tuturnya.
(maf)
Explore More