DPR Kembali Gelar Sidang Paripurna Bahas AKD
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menegaskan hari ini pihaknya kembali akan menggelar rapat paripurna membahas formasi ketua komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Politikus Partai Gerindra itu bertekad akan tetap meneruskan sidang paripurna, meski fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum menyerahkan nama calon ketua komisi dan AKD kepada pemimpin DPR.
"Kita jam dua nanti akan paripurna. Saya sudah mengecek bahwa tidak ada masalah untuk melanjutkan, kita sudah melakukan toleransi sampai empat kali paripurna," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2014).
Sebagai salah satu politikus yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KMP), Fadli mengatakan pihaknya sebetulnya ingin menyelesaikan persoalan AKD ini dengan musyawarah mufakat.
"Sebetulnya dari beberapa waktu lalu kita sudah bisa melakukan itu. Kita ingin ada kebersamaan, tapi sampai sekarang ini belum ada iktikad baik itu," kata Fadli.
Terkait manuver KIH yang dinilai sengaja menahan nama-nama calon ketua komisi dan AKD, Fadli menilai hal itu bukan lagi sebagai masalah politik antara dua kubu koalisi di parlemen. Tetapi, ini masalah gangguan terhadap kinerja dewan yang merupakan representasi rakyat.
"Saya kira cukup. Enough is enough, saya kira ini bukan masalah politik lagi, dari usaha-usaha sekadar mencari pimpinan di AKD, termasuk komisi," kata Fadli.
Politikus Partai Gerindra itu bertekad akan tetap meneruskan sidang paripurna, meski fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum menyerahkan nama calon ketua komisi dan AKD kepada pemimpin DPR.
"Kita jam dua nanti akan paripurna. Saya sudah mengecek bahwa tidak ada masalah untuk melanjutkan, kita sudah melakukan toleransi sampai empat kali paripurna," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2014).
Sebagai salah satu politikus yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KMP), Fadli mengatakan pihaknya sebetulnya ingin menyelesaikan persoalan AKD ini dengan musyawarah mufakat.
"Sebetulnya dari beberapa waktu lalu kita sudah bisa melakukan itu. Kita ingin ada kebersamaan, tapi sampai sekarang ini belum ada iktikad baik itu," kata Fadli.
Terkait manuver KIH yang dinilai sengaja menahan nama-nama calon ketua komisi dan AKD, Fadli menilai hal itu bukan lagi sebagai masalah politik antara dua kubu koalisi di parlemen. Tetapi, ini masalah gangguan terhadap kinerja dewan yang merupakan representasi rakyat.
"Saya kira cukup. Enough is enough, saya kira ini bukan masalah politik lagi, dari usaha-usaha sekadar mencari pimpinan di AKD, termasuk komisi," kata Fadli.
(kri)