Cara Jokowi Seleksi Menteri Bikin Cak Imin Tak Happy
Selasa, 28 Oktober 2014 - 09:13 WIB
Cara Jokowi Seleksi Menteri Bikin Cak Imin Tak Happy
A
A
A
JAKARTA - Ketidakhadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada pelantikan Kabinet Kerja periode 2014-2019 dinilai sebagai bentuk protes kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, kuat dugaan protes Cak Imin terhadap mantan Wali Kota Solo itu bertalian dengan proses pembentukan kabinet yang mengambil beberapa nama dari PKB.
Ramai terdengar bahwa Cak Imin menjadi salah satu calon menteri. Namun, ada dua isu yang berkembang terkait gagalnya Cak Imin masuk dalam bursa menteri yang telah diumumkan pada Minggu 26 Oktober 2014.
Pertama, kata Said, terkait kebijakan Jokowi yang tidak menghendaki menteri rangkap jabatan di partai politik. Ia menilai, Cak Imin tidak rela meninggalkan jabatan ketum partai.
"Bagi dia posisi menteri tidak lebih bergengsi dari jabatan ketum partai politik. Sebagai ketum, dia bisa pecat menteri dan fraksi partainya di DPR," kata Said saat berbincang dengan Sindonews, Senin 27 Oktober 2014.
Kedua, Cak Imin juga dikabarkan sebagai salah satu yang terkena rapor merah KPK. Cara seleksi menteri semacam itu, lanjut Said, dapat dianggap sebagai cara yang tidak menyenangkan bagi Cak Imin. "Dia tidak happy dengan cara ini," kata dia.
Said memaparkan, dengan tidak hadir dalam acara pelantikan menteri Kabinet Bekerja, Cak Imin ingin memberikan teguran politik kepada Jokowi.
"Cak Imin ingin mengingatkan Jokowi, bahwa dia adalah ketum partai yang memiliki kekuatan pokitik. Bahkan dia dapat menarik dukungan dari Jokowi sekalipun," pungkas Said.
Pengamat Politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, kuat dugaan protes Cak Imin terhadap mantan Wali Kota Solo itu bertalian dengan proses pembentukan kabinet yang mengambil beberapa nama dari PKB.
Ramai terdengar bahwa Cak Imin menjadi salah satu calon menteri. Namun, ada dua isu yang berkembang terkait gagalnya Cak Imin masuk dalam bursa menteri yang telah diumumkan pada Minggu 26 Oktober 2014.
Pertama, kata Said, terkait kebijakan Jokowi yang tidak menghendaki menteri rangkap jabatan di partai politik. Ia menilai, Cak Imin tidak rela meninggalkan jabatan ketum partai.
"Bagi dia posisi menteri tidak lebih bergengsi dari jabatan ketum partai politik. Sebagai ketum, dia bisa pecat menteri dan fraksi partainya di DPR," kata Said saat berbincang dengan Sindonews, Senin 27 Oktober 2014.
Kedua, Cak Imin juga dikabarkan sebagai salah satu yang terkena rapor merah KPK. Cara seleksi menteri semacam itu, lanjut Said, dapat dianggap sebagai cara yang tidak menyenangkan bagi Cak Imin. "Dia tidak happy dengan cara ini," kata dia.
Said memaparkan, dengan tidak hadir dalam acara pelantikan menteri Kabinet Bekerja, Cak Imin ingin memberikan teguran politik kepada Jokowi.
"Cak Imin ingin mengingatkan Jokowi, bahwa dia adalah ketum partai yang memiliki kekuatan pokitik. Bahkan dia dapat menarik dukungan dari Jokowi sekalipun," pungkas Said.
(kri)
