Kritikan PPI terhadap Kabinet Kerja Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mengkritik Kabinet Kerja dari Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Pengurus PPI Ma'mun Murod Al Barbasy menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak konsisten dalam pengangkatan menteri.
Menurut dia, satu sisi Jokowi ingin menjadikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai dasar penyusunan kabinet.
Namun, Ma'mun menduga tidak semua rekomendasi itu dilaksanakan. "Mestinya kalau mau laksanakan ya laksanakan semuanya. Jangan ada kesan rekomendasi KPK sekadar digunakan untuk 'nabok nyilih tangan' atau untuk menyingkirkan orang lain," tutur Ma'mun dalam keterangan tertulis, Senin 27 Oktober 2014.
Dia juga mengkritik pengangkatan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ma'mun meragukan pemahaman Susi dalam bidang kemaritiman. "Bagaimana kita bisa percaya dengan komitmen Jokowi," tandasnya.
Dia menilai Jokowi juga mengabaikan orang dari kalangan Muhammadiyah dalam kabinetnya terutama pada kementerian di bidang pendidikan.
Padahal, kata dia, banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki prestasi. "Orang dari Muhammadiyah sejak berdiri sampai sekarang berkomitmen dan peduli dengan pendidikan," tuturnya.
Pengurus PPI Ma'mun Murod Al Barbasy menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak konsisten dalam pengangkatan menteri.
Menurut dia, satu sisi Jokowi ingin menjadikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai dasar penyusunan kabinet.
Namun, Ma'mun menduga tidak semua rekomendasi itu dilaksanakan. "Mestinya kalau mau laksanakan ya laksanakan semuanya. Jangan ada kesan rekomendasi KPK sekadar digunakan untuk 'nabok nyilih tangan' atau untuk menyingkirkan orang lain," tutur Ma'mun dalam keterangan tertulis, Senin 27 Oktober 2014.
Dia juga mengkritik pengangkatan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ma'mun meragukan pemahaman Susi dalam bidang kemaritiman. "Bagaimana kita bisa percaya dengan komitmen Jokowi," tandasnya.
Dia menilai Jokowi juga mengabaikan orang dari kalangan Muhammadiyah dalam kabinetnya terutama pada kementerian di bidang pendidikan.
Padahal, kata dia, banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki prestasi. "Orang dari Muhammadiyah sejak berdiri sampai sekarang berkomitmen dan peduli dengan pendidikan," tuturnya.
(dam)