Jokowi Diminta Ungkap Nama Calon Menteri Merah dan Kuning
Selasa, 28 Oktober 2014 - 01:57 WIB
Jokowi Diminta Ungkap Nama Calon Menteri Merah dan Kuning
A
A
A
JAKARTA - Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah diumumkan dan dilantik pada Senin 27 Oktober 2014 kemarin.
Ada penilaian di publik bahwa sejumlah nama yang masuk kabinet itu termasuk dalam delapan kandidat menteri yang diberikan label kuning dan merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni, terindikasi terlibat dalam kasus korupsi.
Menyikapi hal itu Presiden Jokowi diminta untuk membuka daftar menteri yang mendapat tanda kuning dan merah itu.
“Sudah saatnya Presiden menjelaskan daftar KPK yang merah apa? Yang kuning apa? Dan yang hijau apa?” ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2014).
Muzani menjelaskan, Presiden Jokowi harus terbuka dan transparan terkait track record atau rekam jejak para menterinya.
Dia mengatakan, kekhawatiran yang muncul di publik adalah ada di antara delapan nama yang dindikasikan terlibat korupsi oleh KPK masuk ke dalam Kabinet Kerja.
“Kalau mau terbuka, Pak Jokowi harus mengungkapkan, ada enggak nama merah kuning itu yang dimasukkin ke dalam daftar menteri,” tuturnya. Muzani.
Dia menambahkan, jangan sampai publik bertanya-tanya dan berburuk sangka terhadap Kabinet Kerja. “Pak Jokowi harus menjelaskan. Kalau ada nama (bermasalah) yang masuk, itu alasannya kenapa?” ujarnya.
Muzani mengakui persoalan pembentukan kabinet dan penunjukkan menteri merupakan prerogatif presiden.
Tapi hal ini menjadi lain ketika Jokowi meminta pertimbangan KPK dan PPATK untuk dimintakan pertimbangannya terkait kandidat menteri tersebut. “Itu kan hak prerogatif presiden, tapi presiden sudah kadung minta pertimbangan lembaga lain, maka harus diterima (pertimbangannya),” katanya.
Ada penilaian di publik bahwa sejumlah nama yang masuk kabinet itu termasuk dalam delapan kandidat menteri yang diberikan label kuning dan merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni, terindikasi terlibat dalam kasus korupsi.
Menyikapi hal itu Presiden Jokowi diminta untuk membuka daftar menteri yang mendapat tanda kuning dan merah itu.
“Sudah saatnya Presiden menjelaskan daftar KPK yang merah apa? Yang kuning apa? Dan yang hijau apa?” ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2014).
Muzani menjelaskan, Presiden Jokowi harus terbuka dan transparan terkait track record atau rekam jejak para menterinya.
Dia mengatakan, kekhawatiran yang muncul di publik adalah ada di antara delapan nama yang dindikasikan terlibat korupsi oleh KPK masuk ke dalam Kabinet Kerja.
“Kalau mau terbuka, Pak Jokowi harus mengungkapkan, ada enggak nama merah kuning itu yang dimasukkin ke dalam daftar menteri,” tuturnya. Muzani.
Dia menambahkan, jangan sampai publik bertanya-tanya dan berburuk sangka terhadap Kabinet Kerja. “Pak Jokowi harus menjelaskan. Kalau ada nama (bermasalah) yang masuk, itu alasannya kenapa?” ujarnya.
Muzani mengakui persoalan pembentukan kabinet dan penunjukkan menteri merupakan prerogatif presiden.
Tapi hal ini menjadi lain ketika Jokowi meminta pertimbangan KPK dan PPATK untuk dimintakan pertimbangannya terkait kandidat menteri tersebut. “Itu kan hak prerogatif presiden, tapi presiden sudah kadung minta pertimbangan lembaga lain, maka harus diterima (pertimbangannya),” katanya.
(dam)
