PDIP Ikhlas Komposisi Kabinet Tak Sesuai Harapan
PDIP Ikhlas Komposisi Kabinet Tak Sesuai Harapan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 34 menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019.
Namun, berbagai kalangan masih merasa tidak puas dengan komposisi kabinet tersebut. Bahkan, ketidakpuasan itu datang partai politik (parpol) pendukung pemerintah, PDIP.
Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, komposisi menteri yang timpang itu dimaknainya wujud janji Jokowi yang akan memberi tempat bagi kader bangsa dari kalangan profesional yang kompeten dan berintegritas.
"Janji kampanye Jokowi-JK akan membuka kesempatan itu kepada orang profesional," kata Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2014).
Atas pertimbangan partai dengan melihat kepentingan yang lebih hesar, lantas PDIP tidak menjadikan tolak ukur jumlah kursi di DPR, sebagai bargaining untuk mendapatkan kursi di kabinet.
Menurut Ahmad, partai berhaluan nasionalis itu memilih untuk mengikhlaskan diri memberikan ruang bagi kader bangsa dari kalangan politik, termasuk di luar PDIP untuk masuk menjadi pembantu kabinet Jokowi.
"Jadi, ini harus dimaknai sebagai kenegarawanan PDIP dalam konteks penyusunan kabiet," pungkasnya.
Namun, berbagai kalangan masih merasa tidak puas dengan komposisi kabinet tersebut. Bahkan, ketidakpuasan itu datang partai politik (parpol) pendukung pemerintah, PDIP.
Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, komposisi menteri yang timpang itu dimaknainya wujud janji Jokowi yang akan memberi tempat bagi kader bangsa dari kalangan profesional yang kompeten dan berintegritas.
"Janji kampanye Jokowi-JK akan membuka kesempatan itu kepada orang profesional," kata Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2014).
Atas pertimbangan partai dengan melihat kepentingan yang lebih hesar, lantas PDIP tidak menjadikan tolak ukur jumlah kursi di DPR, sebagai bargaining untuk mendapatkan kursi di kabinet.
Menurut Ahmad, partai berhaluan nasionalis itu memilih untuk mengikhlaskan diri memberikan ruang bagi kader bangsa dari kalangan politik, termasuk di luar PDIP untuk masuk menjadi pembantu kabinet Jokowi.
"Jadi, ini harus dimaknai sebagai kenegarawanan PDIP dalam konteks penyusunan kabiet," pungkasnya.
(maf)
Explore More