Selamat Bekerja Kabinet Kerja

JAKARTA - Setelah melalui proses panjang Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan 34 menterinya kemarin.

Banyak nama lama muncul, namun tak sedikit juga tokoh baru menghiasi Kabinet Kerja ini.

Menurut Presiden, kabinet dinamakan Kabinet Kerja karena merupakan filosofi dan implementasi dari Trisakti untuk memberikan kesan kabinet harus bekerja. “Memang proses penetapan menteri ini saya lakukan dengan sangat cermat. Ini menjadi keutamaan karena kabinet ini akan bekerja dalam lima tahun ke depan,” ujar Kepala Negara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Saat menyampaikan pengumuman kabinet, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana, Wapres Jusuf Kalla dan Mufidah Jusuf Kalla. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, kehati-hatian yang dilakukan untuk menyaring nama menteri demi mendapatkan orang-orang yang bersih dan terpilih. “Dan kita konsultasikan dengan KPK dan PPATK karena kita ingin mendapatkan semua data yang akurat dan tepat. Yang kita pilih (sebagai menteri) selain memiliki kemampuan di bidangnya juga memiliki kemampuan yang baik dan memiliki manajerial yang baik,” ungkapnya. Di antara daftar 34 menteri itu Presiden memilih delapan menteri perempuan. Presiden juga membentuk empat kementerian koordinator yang salah satu di antaranya dipercayakan kepada menteri perempuan.

Ada muka-muka lama yang masuk Kabinet Kerja. Salah satunya mantan KSAD Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu. Ryamizard dipercaya menjadi Menteri Pertahanan. Selain itu, mantan Menteri BUMN Kabinet Indonesia Bersatu jilid I Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Menko Perekonomian. Adapula Rini Soemarno yang pernah menjabat menteri perindustrian dan perdagangan.

Ryamizard mengaku, setelah dilantik hari ini dia akan fokus pada peningkatan dan pemeliharaan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertahanan. “Kita harus lebih solid, harus lebih tangguh. Alutsista juga harus lebih modern. Tapi selain itu orang yang mengoperasikannya. Kalau kita beli alutsista macam-macam tapi yang mengawakinya itu tidak profesional ya tidak ada gunanya,” kata Ryamizard seusai pengumuman kabinet. Dia mengatakan sejak awal lebih berkonsentrasi pada pengembangan SDM.

Petinggi PT Panasonic Gobel, Rachmat Gobel, yang dipercaya sebagai menteri perdagangan mengaku segera mundur dari jabatan-jabatan yang diembannya di perusahaan. Tujuannya agar tidak ada konflik kepentingan selama dia menjabat menteri. Selain itu, dia akan mengubah gaya kepemimpinannya di Kementerian Perdagangan karena ada perbedaan mendasar dengan perusahaan swasta yang dipimpinnya. “Menjalankan perusahaan lebih mudah karena milik saya, namun dalam pemerintahan harus ada penyesuaian, terutama dalam pengambilan keputusan,” kata Rachmat.

Ditanggapi Beragam

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku belum mengetahui apakah orang-orang yang ditunjuk dalam Kabinet Kerja adalah sosok yang kompeten, baik dalam perusahaan maupun pemerintahan. “Kita kasih kesempatan dulu mereka enam bulan sampai setahun, setelah itu baru kita bisa menilai kinerja tersebut, mengingat situasi ekonomi kita yang sedang sulit untuk ke depannya,” katanya.

Menurut Sofjan, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mempelajari bidangnya karena ada beberapa menteri yang bukan berasal dari bidangnya. Kedua, mereka harus berkoordinasi dan melakukan strategi dari setiap bidang dengan dana APBN yang terbatas. “Menurut saya, penting melihat bagaimana mereka menggerakkan departemen tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa tumbuh 6% itu sudah bagus mengingat defisit kita banyak sekali,” ujarnya.

Mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II Chatib Basri optimistis Bambang PS Brojonegoro merupakan orang yang tepat menduduki posisi menteri keuangan. Meski tantangan yang dihadapi tidak akan mudah bagi menteri keuangan ke depan, seperti isu normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan stabilisasi makro. “Saya yakin Pak Bambang dengan dukungan temanteman di Kemenkeu akan mampu mengawal ini semua,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menilai tim ekonomi dalam Kabinet Kerja agak sulit mengungkit euforia pasar secara signifikan. Dia menduga kurs rupiah dan IHSG tidak bakal beranjak jauh dari posisi penutupan akhir pekan lalu, yakni Rp12.066 per dolar AS dan IHSG 5.073. Menurut dia, sulit berharap rupiah menguat di bawah Rp12.000 dan IHSG melambung ke 5.200.

Dia mengakui, tidak mudah bagi Presiden Jokowi membuat kabinet ekonomi impian. Pasalnya, Presiden memiliki keterbatasan- keterbatasan di tengah membanjirnya antusiasme banyak pihak yang memberi masukan. Sebagai contoh, dia menyebut pasar tidak mengenal Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago. Sebab, selama ini Andrinof Chaniago memang tidak memiliki rekam jejak di bidang ekonomi, apalagi sektor finansial.

“Saya tidak habis pikir, kenapa Presiden Jokowi tidak menunjuk ekonom senior di bidang perencanaan, misal Dr Lukita Dinarsyah Tuwo untuk posisi ini? Pasar tentunya akan bingung dan sulit merespons positif,” kata Tony. Dia mengatakan pasar akan memantau beberapa saat, misal 100 hari, untuk kembali memperoleh kepercayaan terhadap kondisi Indonesia. “Apakah para menteri tersebut bisa bekerja dengan baik? Jika baik, maka capital inflows akan terjadi, rupiah dan IHSG bakal menguat,” tambah Tony.

Ekonom PT Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan, sinergi dan kesamaan visi-misi antarkementerian dalam satu kabinet sangat penting. Maka itu, pada sidang perdana Kabinet Kerja yang diagendakan hari ini, Jokowi-JK harus menjabarkan semua visi-misi Trisakti yang dielaborasi ke dalam sembilan program aksi yang dikenal dengan “nawacita”. Dengan demikian, ritme dan langkah kerja menteri dalam satu senyawa. “Jadi (kabinet) tidak ada bulan madu, langsung kerja mulai Senin (hari ini),” ujarnya.

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo kecewa atas jajaran menteri yang dipilih Jokowi untuk mengisi Kabinet Kerja. Pasalnya, figur-figur yang berkualitas dan bersih dari parpol justru tidak masuk kabinet. “Nama-nama seperti Pramono Anung dan Eva Sundari yang bisa mengimbangi KMP (Koalisi Merah Putih) di parlemen justru tidak masuk,” kata Bambang.

Ketua DPP PKS, Jazuli Juwaini juga agak terkejut terhadap jajaran menteri yang dipilih Jokowi. Alasannya, Jokowi yang sebelumnya mengatakan koalisinya tidak didasarkan pada pembagian kekuasaan, justru banyak menteri yang berasal dari parpol pendukungnya. Namun, Jazuli menambahkan bahwa itu harus dimengerti dan dipahami karena pembentukan kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan berharap Presiden Jokowi telah menempatkan orang yang tepat dan sesuai dengan kompetensinya di Kabinet Kerja. “Kalau kita menilai bagaimana kerjanya kita belum bisa menilai,” kata Taufik. Hal terpenting adalah program-program yang menjadi prioritas Jokowi-JK sewaktu kampanye bisa direalisasikan. Tentunya DPR akan melakukan fungsi checks and balances atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK. “Kami (DPR) akan memantau dan menjalankan tiga fungsi DPR, yakni legislasi, budgeting, dan controlling ,” katanya.

Tugas Berat Menlu

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi akan menghadapi tantangan yang berat dalam mengemban tugasnya. “Namun, dengan pengalaman, kemampuan, serta mereplikasi gaya kepemimpinan Presiden Jokowi, Retno dapat dipastikan akan berhasil. Intinya Retno tidak boleh bekerja dalam situasi business as usual,” kata Hikmahanto.

Dia menjelaskan, bila berhasil Retno akan dikenang sebagai menteri luar negeri wanita pertama. Dia pun akan masuk dalam kelompok pemimpin yang tegas. Pemimpin yang tegas saat ini dirindukan oleh rakyat Indonesia yang dapat membuat Indonesia berdaulat secara politik. “Retno harus diberi kesempatan untuk bekerja,” kata Hikmahanto.

Menurut dia, tafsiran baru kebijakan luar negeri ini perlu diubah karena banyak publik Indonesia merasa dikecewakan dengan tafsir atas “bebas aktif” pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kepentingan nasional kerap dikalahkan oleh kepentingan internasional, atas nama solidaritas, pencitraan, dan hubungan baik dengan negara sahabat. “Dalam menyampaikan perubahan tafsiran kebijakan luar negeri, untuk menunjukkan ketegasan dan mewujudkan visi maritim maka penyampaian tersebut idealnya dilakukan di atas Kapal Perang KRI Usman Harun,” katanya.

Rarasati syarief/Inda Susanti/ria martati/Heru febrianto/Kiswondari/ant