Punya Hak Prerogatif, Jokowi Jangan Terjebak Tarik Ulur
Sabtu, 25 Oktober 2014 - 04:36 WIB
Punya Hak Prerogatif, Jokowi Jangan Terjebak Tarik Ulur
A
A
A
DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum mengumumkan susunan kabinetnya. Salah satu nama calon menteri yang beredar dalam postur kabinet tersebut adalah Rini Soemarno, mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK.
Rini juga merupakan orang dekat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Donni Edwin menilai meski menjadi orang dekat Megawati, Jokowi tetap harus mempertahankan hak prerogatif sebagai presiden.
"Jokowi jangan terjebak di tarik ulur ini, enggak apa-apa (Bu Mega marah), kan Jokowi presiden punya hak prerogatif untuk calonkan
menteri di dalam kabinetnya," tegasnya kepada wartawan, Jumat (24/10/2014) malam.
Nama Rini disinyalir dikaitkan dengan kasus BLBI dan disebut-sebut masuk dalam catatan merah KPK. Donni menambahkan, Jokowi harus konsisten dengan komitmennya ingin membangun kabinet bersih.
"Menurut saya kalau diberi catatan KPK ya diikuti saja rekomendasinya, Jokowi harus konsisten," paparnya.
Donni menambahkan, sejak awal Jokowi yang meminta KPK dan PPATK untuk menilai nama-nama menterinya. Sehingga, lanjutnya, Jokowi semestinya tidak bersikeras memasukkan delapan nama merah dan kuning ke dalam postur kabinetnya.
"Kan Ketua KPK sudah bilang kalau merah dan kuning itu satu sampai dua tahun akan tersangka, jadi Jokowi harus ikuti saja," tukasnya.
Rini juga merupakan orang dekat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Donni Edwin menilai meski menjadi orang dekat Megawati, Jokowi tetap harus mempertahankan hak prerogatif sebagai presiden.
"Jokowi jangan terjebak di tarik ulur ini, enggak apa-apa (Bu Mega marah), kan Jokowi presiden punya hak prerogatif untuk calonkan
menteri di dalam kabinetnya," tegasnya kepada wartawan, Jumat (24/10/2014) malam.
Nama Rini disinyalir dikaitkan dengan kasus BLBI dan disebut-sebut masuk dalam catatan merah KPK. Donni menambahkan, Jokowi harus konsisten dengan komitmennya ingin membangun kabinet bersih.
"Menurut saya kalau diberi catatan KPK ya diikuti saja rekomendasinya, Jokowi harus konsisten," paparnya.
Donni menambahkan, sejak awal Jokowi yang meminta KPK dan PPATK untuk menilai nama-nama menterinya. Sehingga, lanjutnya, Jokowi semestinya tidak bersikeras memasukkan delapan nama merah dan kuning ke dalam postur kabinetnya.
"Kan Ketua KPK sudah bilang kalau merah dan kuning itu satu sampai dua tahun akan tersangka, jadi Jokowi harus ikuti saja," tukasnya.
(kri)
