PPI Nilai Ucapan Abraham Samad Masuk Ranah Politik
Kamis, 23 Oktober 2014 - 15:15 WIB
PPI Nilai Ucapan Abraham Samad Masuk Ranah Politik
A
A
A
JAKARTA - Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyesalkan ucapan Ketua KPK Abraham Samad yang memberikan 'warning' kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait delapan calon menteri yang mendapat rapor merah.
Sekjen PPI Gede Pasek Suardika menyatakan, ucapan Abraham Samad melampaui kewenangannya sebagai penegak hukum. Ucapan itu dinilai sangat politis.
"Kalau dikatakan ada delapan yang distabilo, berarti rakyat akan meminta itu harus jadi tersangka. Tapi bangunan hukum kita tidak seperti itu, harus ada alat bukti," kata Pasek di bilangan Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Menurut Pasek, keluarnya delapan nama calon menteri yang mendapat nilai merah dan diserahkan kepada Jokowi akan menimbulkan polemik status hukum bagi nama-nama itu. Bagaimana tidak, belum tentu dipilih menjadi menteri, nama mereka sudah hancur oleh komentar penegak hukum.
"Nah ini saya kira Jokowi-JK direcoki, tetapi ketika semua di sini bicara melebih kapasitas masuk ranah politik, setuju atau tidak setuju itu sudah masuk ranah politik," ujarnya.
Dia menambahkan, niat Jokowi memilih calon-calon menterinya dengan melibatkan KPK dan PPATK dinilai cukup baik. Tetapi, dia berharap cara tersebut tak melanggar hak asasi dari orang-orang itu.
"Kalau yang tepat itu ucapan juru bicara KPK (Johan Budi). Dia pas memposisikan sebagai lembaga hukum, sesuai porsinya," tukasnya.
Sekjen PPI Gede Pasek Suardika menyatakan, ucapan Abraham Samad melampaui kewenangannya sebagai penegak hukum. Ucapan itu dinilai sangat politis.
"Kalau dikatakan ada delapan yang distabilo, berarti rakyat akan meminta itu harus jadi tersangka. Tapi bangunan hukum kita tidak seperti itu, harus ada alat bukti," kata Pasek di bilangan Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Menurut Pasek, keluarnya delapan nama calon menteri yang mendapat nilai merah dan diserahkan kepada Jokowi akan menimbulkan polemik status hukum bagi nama-nama itu. Bagaimana tidak, belum tentu dipilih menjadi menteri, nama mereka sudah hancur oleh komentar penegak hukum.
"Nah ini saya kira Jokowi-JK direcoki, tetapi ketika semua di sini bicara melebih kapasitas masuk ranah politik, setuju atau tidak setuju itu sudah masuk ranah politik," ujarnya.
Dia menambahkan, niat Jokowi memilih calon-calon menterinya dengan melibatkan KPK dan PPATK dinilai cukup baik. Tetapi, dia berharap cara tersebut tak melanggar hak asasi dari orang-orang itu.
"Kalau yang tepat itu ucapan juru bicara KPK (Johan Budi). Dia pas memposisikan sebagai lembaga hukum, sesuai porsinya," tukasnya.
(kri)
