Tracking KPK Harus Jadi Referensi Utama Jokowi Pilih Menteri
Rabu, 22 Oktober 2014 - 02:48 WIB
Tracking KPK Harus Jadi Referensi Utama Jokowi Pilih Menteri
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana menilai tidak ada pilihan lain bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selain mencoret nama calon menteri yang mendapatkan penilaian negatif dari KPK dan PPATK.
"Political will Presiden untuk melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri harusnya bukan bagian dari asesoris, melainkan sebagai komitmen untuk membangun kabinet yang kredibel," kata Ari, Selasa (21/10/2014).
Menurut dia, kabinet yang kredibel dibutuhkan oleh pemerintahan baru untuk memperkuat kepercayaan publik. Dengan cara itu, program pemerinatahan baru akan bisa lebih efektif dan memiliki legitimasi tinggi.
"Ini juga penting untuk menghindari pemerintahan baru dari beban-beban yang tidak perlu, sehingga pemerintahan bisa langsung bekerja," ujarnya.
Karena kebutuhan membangun kabinet yang kredibel, kata dia, maka hasil tracking dari KPK dan PPATK seharusnya jadi referensi utama dari Presiden dalam memutuskan.
Menurut Ari, komitmen Presiden untuk membentuk kabinet yang bisa langsung kerja harus diimbangi oleh rekruitmen anggota kabinet yang bersih dan kredibel sehingga memperkuat legitimasi pemerintahan dan sekaligus bisa memfokuskan diri untuk bekerja bukan justru melindungi diri atau bangun bungker dari persoalan hukum.
Oleh karena itu, lanjut dia, isu soal pembentukan kabinet bukan soal waktu, cepat atau lambat. Karena UU memberikan ruang 14 hari bagi Presiden untuk bentuk kabinet.
"Isu utamanya adalah bagaimana Presiden bisa menangkap harapan publik untuk membentuk kabinet yang handal, bekerja dan kredibel. Inilah dasar mengapa pelibatan KPK dan PPATK bagian dari harapan itu," pungkasnya
"Political will Presiden untuk melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri harusnya bukan bagian dari asesoris, melainkan sebagai komitmen untuk membangun kabinet yang kredibel," kata Ari, Selasa (21/10/2014).
Menurut dia, kabinet yang kredibel dibutuhkan oleh pemerintahan baru untuk memperkuat kepercayaan publik. Dengan cara itu, program pemerinatahan baru akan bisa lebih efektif dan memiliki legitimasi tinggi.
"Ini juga penting untuk menghindari pemerintahan baru dari beban-beban yang tidak perlu, sehingga pemerintahan bisa langsung bekerja," ujarnya.
Karena kebutuhan membangun kabinet yang kredibel, kata dia, maka hasil tracking dari KPK dan PPATK seharusnya jadi referensi utama dari Presiden dalam memutuskan.
Menurut Ari, komitmen Presiden untuk membentuk kabinet yang bisa langsung kerja harus diimbangi oleh rekruitmen anggota kabinet yang bersih dan kredibel sehingga memperkuat legitimasi pemerintahan dan sekaligus bisa memfokuskan diri untuk bekerja bukan justru melindungi diri atau bangun bungker dari persoalan hukum.
Oleh karena itu, lanjut dia, isu soal pembentukan kabinet bukan soal waktu, cepat atau lambat. Karena UU memberikan ruang 14 hari bagi Presiden untuk bentuk kabinet.
"Isu utamanya adalah bagaimana Presiden bisa menangkap harapan publik untuk membentuk kabinet yang handal, bekerja dan kredibel. Inilah dasar mengapa pelibatan KPK dan PPATK bagian dari harapan itu," pungkasnya
(sms)
