Sultan Enggan Jadi Menteri Jokowi
Selasa, 21 Oktober 2014 - 22:33 WIB
Sultan Enggan Jadi Menteri Jokowi
A
A
A
BANTUL - Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X enggan duduk dalam kabinet jika ditawari menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sultan tetap memilih di daerah menjadi Gubernur seperti yang ia jalani selama ini.
"Saya pilih di daerah saja," ujar Sultan usai menyaksikan peresmian Kantor Basarnas DIY, di Jalan Wates Km 11, Sedayu, Bantul, Selasa (21/10/2014)
Menurut Sultan, siapapun orang yang duduk dalam kabinet mendatang harus orang yang benar-benar mau bekerja serta mengerti persoalan bangsa ini. Semua orang berhak duduk dalam kabinet terlepas siapa yang duduk di kabinet berasal dari kalangan profesional ataupun dari unsur partai.
Sultan berpendapat, Presiden Jokowi tidak perlu memandang apakah pembantunya nanti dari kalangan partai atau profesional. Karena yang penting adalah bisa bekerja dan memiliki integritas memajukan bangsa Indonesia. Apalagi, kalangan profesional tidak menjamin apakah mampu bekerja atau tidak.
"Kalau profesional tidak bisa bekerja ya sama saja. Mau dari partai atau dari kalangan profesional tidak usah dipermasalahkan, yang penting bisa bekerja,"tandasnya.
Semua menteri yang duduk dalam kabinet mendatang harus memiliki integritas tinggi. Ia menilai, jangan sampai apa yang dilakukan oleh menteri tidak sesuai dengan program Jokowi membangun bangsa ini. Terlebih, Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas di tahun 2015 yang menuntut kesiapan berbagai lini.
"Saya pilih di daerah saja," ujar Sultan usai menyaksikan peresmian Kantor Basarnas DIY, di Jalan Wates Km 11, Sedayu, Bantul, Selasa (21/10/2014)
Menurut Sultan, siapapun orang yang duduk dalam kabinet mendatang harus orang yang benar-benar mau bekerja serta mengerti persoalan bangsa ini. Semua orang berhak duduk dalam kabinet terlepas siapa yang duduk di kabinet berasal dari kalangan profesional ataupun dari unsur partai.
Sultan berpendapat, Presiden Jokowi tidak perlu memandang apakah pembantunya nanti dari kalangan partai atau profesional. Karena yang penting adalah bisa bekerja dan memiliki integritas memajukan bangsa Indonesia. Apalagi, kalangan profesional tidak menjamin apakah mampu bekerja atau tidak.
"Kalau profesional tidak bisa bekerja ya sama saja. Mau dari partai atau dari kalangan profesional tidak usah dipermasalahkan, yang penting bisa bekerja,"tandasnya.
Semua menteri yang duduk dalam kabinet mendatang harus memiliki integritas tinggi. Ia menilai, jangan sampai apa yang dilakukan oleh menteri tidak sesuai dengan program Jokowi membangun bangsa ini. Terlebih, Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas di tahun 2015 yang menuntut kesiapan berbagai lini.
(kri)
