SDA Bilang Hasil Muktamar PPP Bisa Dianulir
Selasa, 21 Oktober 2014 - 16:17 WIB
SDA Bilang Hasil Muktamar PPP Bisa Dianulir
A
A
A
JAKARTA - Penolakan Suryadharma Ali terhadap Muktamar ke-VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy 15-18 Oktober 2014, tidak main-main.
Suryadharma Ali atau biasa disapa SDA itu menegaskan muktamar tersebut bisa dianulir. SDA juga membenerkan adanya rapat internal yang digalang Majelis Syariah bersama sekretaris DPW se-Indonesia untuk memutuskan status Muktamar ke-VIII yang digelar Romi.
SDA menegaskan rapat Majelis Syariah PPP yang dipimpin Maimoen Zubair bisa menganulir hasil Muktamar PPP kubu Romi di Surabaya.
"Muktamar 15 (15 Oktober), Mahkamah Partai menganggap ilegal tidak sah. Karena itu Majelis Syariah akan mengadakan Muktamar dari tanggal 30-2 November," kata SDA di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2014).
SDA mengatakan muktamar yang bakal digelar pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 bisa menjadi antitesa dari muktamar yang dilakukan kubu Romi.
Menurut dia, muktamar tersebut selain mendapat persetujuan Mahkamah Partai juga Majelis Syariah PPP.
Dia menjelaskan, ada sejumlah alasan hasil Muktamar di Surabaya bisa dianulir.
SDA mengatakan, pelaksana utama penyelenggaraan Muktamar dilakukan ketua umum yang dibantu wakil ketua umum DPP PPP.
Sementara sekretaris jenderal partai bertugas sebagai administrator Muktamar. Hal itu mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Selain itu, kata dia, muktamar yang dilakukan lima tahun sekali boleh dilakukan yakni selambat-lambatnya satu tahun setelah pemerintahan baru terbentuk.
Menurut dia, muktamar yang diselenggarakan kubu Romi dilakukan sebelum pemerintahan baru terbentuk.
"Nah tanggal 15 (Oktober) kemarin apa sudah ada pemerintah baru? Kan belum. SBY baru serah terima jabatan, atau Jokowi dilantik," tuturnya.
Sekadar mengingatkan, Muktamar PPP di Surabaya 15-18 Oktober memutuskan Romi menjadi Ketua Umum DPP PPP. Sebelumnya, Romi adalah Sekjen DPP PPP.
Suryadharma Ali atau biasa disapa SDA itu menegaskan muktamar tersebut bisa dianulir. SDA juga membenerkan adanya rapat internal yang digalang Majelis Syariah bersama sekretaris DPW se-Indonesia untuk memutuskan status Muktamar ke-VIII yang digelar Romi.
SDA menegaskan rapat Majelis Syariah PPP yang dipimpin Maimoen Zubair bisa menganulir hasil Muktamar PPP kubu Romi di Surabaya.
"Muktamar 15 (15 Oktober), Mahkamah Partai menganggap ilegal tidak sah. Karena itu Majelis Syariah akan mengadakan Muktamar dari tanggal 30-2 November," kata SDA di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2014).
SDA mengatakan muktamar yang bakal digelar pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 bisa menjadi antitesa dari muktamar yang dilakukan kubu Romi.
Menurut dia, muktamar tersebut selain mendapat persetujuan Mahkamah Partai juga Majelis Syariah PPP.
Dia menjelaskan, ada sejumlah alasan hasil Muktamar di Surabaya bisa dianulir.
SDA mengatakan, pelaksana utama penyelenggaraan Muktamar dilakukan ketua umum yang dibantu wakil ketua umum DPP PPP.
Sementara sekretaris jenderal partai bertugas sebagai administrator Muktamar. Hal itu mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Selain itu, kata dia, muktamar yang dilakukan lima tahun sekali boleh dilakukan yakni selambat-lambatnya satu tahun setelah pemerintahan baru terbentuk.
Menurut dia, muktamar yang diselenggarakan kubu Romi dilakukan sebelum pemerintahan baru terbentuk.
"Nah tanggal 15 (Oktober) kemarin apa sudah ada pemerintah baru? Kan belum. SBY baru serah terima jabatan, atau Jokowi dilantik," tuturnya.
Sekadar mengingatkan, Muktamar PPP di Surabaya 15-18 Oktober memutuskan Romi menjadi Ketua Umum DPP PPP. Sebelumnya, Romi adalah Sekjen DPP PPP.
(dam)
