KPK Minta Jokowi-JK dan Menteri Laporkan Harta Kekayaan Detil
Minggu, 19 Oktober 2014 - 23:42 WIB
KPK Minta Jokowi-JK dan Menteri Laporkan Harta Kekayaan Detil
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) meminta Jokowi - JK dan menterinya melaporkan seluruh harta, dan asal-usulnya.
“Dengan demikian, integriti bisa dibangun dari situ,” kata BW kepada wartawan usai diskusi di Gedung Joang, Jakarta, Minggu (19/10/2014).
Menurut Bambang, KPK berharap Jokowi dapat membuat komitmen anti korupsi dan transparansi bersama dengan menteri-menterinya. Seperti misalnya, Jokowi membuat komitmen “Bila nanti ditemukan harta kekayaan di luar yang dilaporkan, akan dirampas oleh negara”.
“Kalau itu dilakukan oleh presiden dan wapres, maka semua menteri akan melakukan hal yang sama. Atau setidaknya, orang yang dipilih akan sama kualitas integritasnya dengan presiden wapres terpilih,” jelasnya.
Lebih jauh BW menjelaskan, dalam melacak rekam jejak calon menteri yang diajukan oleh Jokowi, KPK tidak memiliki data yang sangat luas. KPK hanya menelusuri nama-nama terkait dengan data base yang dimiliki oleh KPK. Kalau calonnya dari pihak swasta, dia mengakui agak sulit mencari tahu, tapi KPK memiliki sistem open source yang bisa dilacak.
“Kalau penyelenggara negara (calon) itu bisa lebih lengkap, kalau swasta agak sulit,” ujarnya.
Terkait dengan hasil penelusuran KPK, Bambang mengaku belum tahu. Karena, itu semua dikomunikasikan oleh Ketua KPK. Menurutnya, hari Senin dirinya akan bertemu dengan kolega pimpinan.
“Kalau ini (hasilnya) diminta langsung presiden dan dokumennya diserahkan langsung ke presiden. Biar presiden yang follow up,” tandasnya.
“Dengan demikian, integriti bisa dibangun dari situ,” kata BW kepada wartawan usai diskusi di Gedung Joang, Jakarta, Minggu (19/10/2014).
Menurut Bambang, KPK berharap Jokowi dapat membuat komitmen anti korupsi dan transparansi bersama dengan menteri-menterinya. Seperti misalnya, Jokowi membuat komitmen “Bila nanti ditemukan harta kekayaan di luar yang dilaporkan, akan dirampas oleh negara”.
“Kalau itu dilakukan oleh presiden dan wapres, maka semua menteri akan melakukan hal yang sama. Atau setidaknya, orang yang dipilih akan sama kualitas integritasnya dengan presiden wapres terpilih,” jelasnya.
Lebih jauh BW menjelaskan, dalam melacak rekam jejak calon menteri yang diajukan oleh Jokowi, KPK tidak memiliki data yang sangat luas. KPK hanya menelusuri nama-nama terkait dengan data base yang dimiliki oleh KPK. Kalau calonnya dari pihak swasta, dia mengakui agak sulit mencari tahu, tapi KPK memiliki sistem open source yang bisa dilacak.
“Kalau penyelenggara negara (calon) itu bisa lebih lengkap, kalau swasta agak sulit,” ujarnya.
Terkait dengan hasil penelusuran KPK, Bambang mengaku belum tahu. Karena, itu semua dikomunikasikan oleh Ketua KPK. Menurutnya, hari Senin dirinya akan bertemu dengan kolega pimpinan.
“Kalau ini (hasilnya) diminta langsung presiden dan dokumennya diserahkan langsung ke presiden. Biar presiden yang follow up,” tandasnya.
(ysw)
