Jokowi Diminta Tunjuk Jaksa Agung yang Paham Teknis Perkara
Jum'at, 17 Oktober 2014 - 22:33 WIB
Jokowi Diminta Tunjuk Jaksa Agung yang Paham Teknis Perkara
A
A
A
JAKARTA - Pasca pelantikan, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) nantinya akan memilih nama untuk mengisi jabatan Jaksa Agung sebagai pengganti Basrief Arief. Struktur kabinet Jokowi dan juga pos Jaksa Agung diharapkan diisi oleh sosok yang memiliki transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Donal Fariz meminta, Jokowi memenuhi janji menciptakan pemerintahan baru yang transparan dan bukan dagang sapi. Caranya, dengan menunjuk menteri dengan rekam jejak bersih memberi hadiah bagi publik yang berkeringat
memenangkan Jokowi-JK.
"Salah satu yang paling berkontribusi kan relawan serta masyarakat sipil, loyalitasnya lebih tinggi kepada negara dibanding parpol,"
ujarnya kepada wartawan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Kriteria umum, kata Donal, para menteri harus berintegritas, memiliki kapasitas, dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Khusus untuk Jaksa Agung, lanjutnya, adalah sosok yang harus mengerti teknis perkara.
"Kalau tak mengerti maka akan dikecoh di bawahnya," jelasnya.
Jangan sampai, tambah Donal, Jokowi dimanfaatkan dalam pusaran partai politik atau tim sukses tertentu dengan berbagai kepentingan.
"Jangan sampai dimanfaatkan politisi yang bekingi perkaraa politik. Tercium juga ada pengurus partai pusat yang menjadi beking dan mereka bebas bersafari, karena itu untuk menghilangkan kecurigaan tersebut maka Jokowi harus transparan," tandasnya.
Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik Donal Fariz meminta, Jokowi memenuhi janji menciptakan pemerintahan baru yang transparan dan bukan dagang sapi. Caranya, dengan menunjuk menteri dengan rekam jejak bersih memberi hadiah bagi publik yang berkeringat
memenangkan Jokowi-JK.
"Salah satu yang paling berkontribusi kan relawan serta masyarakat sipil, loyalitasnya lebih tinggi kepada negara dibanding parpol,"
ujarnya kepada wartawan di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Kriteria umum, kata Donal, para menteri harus berintegritas, memiliki kapasitas, dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Khusus untuk Jaksa Agung, lanjutnya, adalah sosok yang harus mengerti teknis perkara.
"Kalau tak mengerti maka akan dikecoh di bawahnya," jelasnya.
Jangan sampai, tambah Donal, Jokowi dimanfaatkan dalam pusaran partai politik atau tim sukses tertentu dengan berbagai kepentingan.
"Jangan sampai dimanfaatkan politisi yang bekingi perkaraa politik. Tercium juga ada pengurus partai pusat yang menjadi beking dan mereka bebas bersafari, karena itu untuk menghilangkan kecurigaan tersebut maka Jokowi harus transparan," tandasnya.
(kri)
